Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat dalam periode sepekan terakhir, mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021, telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerangka Penguatan Integritas sebagai bagian dari roadmap Integrity Framework Ditjen Perbendaharaan yang tahun ini memasuki tahapan pengokohan. Tahapan ini dalam salah satu agendanya adalah internalisasi nilai-nilai integritas dan seluruh instrumen Kerangka Penguatan Integritas dalam pembahasan di forum rapat pimpinan dan kegiatan Gugus Kendali Mutu.

     Manokwari, 22 Juli 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat beserta KPPN di bawah nya melangsungkan acara Konfrensi Pers Belanja APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2021 secara daring mengingat situasi pembatasan kegiatan dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19. Dengan mengundang rekan wartawan serta seluruh kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara lingkup Provinsi Papua Barat. Pemaparan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat, Bpk. Moch. Ali Hanafiah beserta jajaran di bidang teknis. Acara berjalan lancar dan interaktif sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. Diharapkan rekan media dapat terus membantu dalam penyampaian informasi sebagai salah satu bentuk transparansi kepada seluruh masyarakat.

     Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Web Full Module akan segera diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Januari 2022. Sebagai tahapan dari implementasi dimaksud, dilakukan pendaftaran user satuan kerja dan aktivasi One Time Password (OTP), termasuk bagi satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Penggunaan OTP sebagai penambah keamanan seperti Personal Identity Number (PIN) yang selalu diperbaharui pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) melalui SAKTI Web.

Manokwari, 18 Juni 2021 - Kondisi Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 masih bersifat adaptif dan konsolidatif. Hal ini karena APBN 2021 harus mengalami tekanan yang besar akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga fokus utama kebijakan anggaran pemerintah tahun ini adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Secara nasional defisit APBN tahun 2021 mencapai 1.006,4 Triliun atau 5,7% dari PDB. Hal ini dikarenakan nilai pendapatan negara masih belum pulih secara normal karena sektor-sektor usaha terdampak sangat signifikan karena pandemik COVID-19, walaupun indikasi pemulihan ekonomi sudah mulai terasa.

     Hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 bertempat di ruang rapat teluk Triton Kanwil DJPb provinsi Papua Barat telah diadakan rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Serta Kemandirian BLU dan BLUD Lingkup Provinsi Papua Barat dengan tema "Meningkatkan Potensi Kinerja BLU dan BLUD".

     Guna mendorong terwujudnya sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai yang sesuai dengan kode etik dan kode perilaku, Kanwil DJPb Prov. Papua Barat menyelenggarakan Pekan Kreativitas Berintegritas pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021.

     Manokwari- Sehubungan dengan telah diselesaikannya telaah dan penilaian Laporan Keuangan UAPPA-W Semester I tahun 2020 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat, Bapak Moch. Ali Hanafiah beserta tim menyerahkan Penghargaan Peraih Nilai Kualitas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 Terbaik ke-2 Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Kategori UAPPA-W Besar kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada tanggal 23 April 2021.

     Sebagai perwujudan dari kontribusi dan peran Kanwil DJPb terhadap proses perencanaan untuk pembangunan regional, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menghadiri kegiatan Musrenbang Provinsi Papua Barat yang diadakan pada hari Selasa, 20 April 2021. Pada kegiatan yang bertempat di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari dan diadakan secara hybrid tersebut, Musrenbang menjadi sebuah instrumen penting bagi perumusan berbagai keputusan secara bersama dalam proses perencanaan pembangunan.