Bendahara pengeluaran lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat mendapatkan kesempatan berharga untuk menjadi pilot project model baru bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat (14 – 15 Maret 2016).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Kepolisian Daerah Papua Barat, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Pada kesempatan pertama ini, bimtek diikuti oleh dua puluh satu bendahara pengeluaran.
Dalam pembukaannya, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing berharap agar pelaksanaan bimtek tidak satu arah. “Saya berharap kegiatan ini berjalan dua arah antara pemberi materi dan peserta, jangan ragu untuk langsung bertanya saat ada hal yang kurang dimengerti,” lanjutnya.
Materi yang disampaikan dalam bimtek ini antara lain tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, bagan akun standar, dan pembukuan bendahara. Berbeda dengan metode sosialisasi secara umum, bimtek ini menggunakan metode pembelajaran tiga puluh persen teori dan tujuh puluh persen praktik.
“Bimtek ini saya harapkan dapat menjadi ajang pemanasan bagi para bendahara sebelum nanti mengikuti diklat bendahara sebagai syarat menjadi peserta ujian sertifikasi bendahara,” papar Midden.
Menurutnya, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 18 Januari 2016 maka dalam waktu empat tahun ke depan, semua bendahara harus memiliki sertifikasi. “Penyelenggaraan bimtek ini merupakan usaha kami supaya para peserta nantinya dapat lulus ujian sertifikasi bendahara,” tambahnya.
Midden menegaskan, “Hasil pelaksanaan kegiatan ini akan dilaporkan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan kami akan melakukan evaluasi setiap bulan, apakah materi bimtek diterapkan dalam praktek. Misalnya setiap transaksi harus memenuhi keabsahan dan langsung dibukukan, serta setiap uang muka kerja harus dipertanggungjawabkan sesuai waktunya.”
“Kenyataan bahwa kami mengeluarkan usaha lebih untuk mengadakan model pelatihan semacam ini menjadi tidak terasa manakala Bapak/Ibu mampu menunjukkan kinerja terbaik,” ungkapnya.
Metode pembelajaran interaktif dengan jumlah peserta terbatas ini membuat para bendahara semakin antusias mengikuti hingga akhir. Bahkan salah satu peserta, Sri, mengaku “Saya malas ikut acara sosialisasi biasa, namun untuk bimtek ini saya merasa sangat bersemangat dan tidak ada rasa kantuk selama mengikutinya.”
Semua peserta mengaku setuju dengan bimtek model baru ini, di antaranya Arin, bendahara pengeluaran pada Bimas Kristen ini mengatakan dengan sangat antusias bahwa demi mengikuti kegiatan ini, dia rela begadang untuk melakukan percobaan perekaman berbagai macam bukti transaksi hingga malam.
“Sebaiknya sosialisasi terhadap satker memang seperti ini daripada dengan peserta yang banyak. Bimtek private dengan peserta terbatas membuat kami leluasa bertanya dan saat mengalami kesulitan pun dapat dibimbing lebih optimal,” pungkas Arin.
Mulai kelas bimtek angkatan pertama ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyediakan grup whatsapp bagi seluruh peserta serta narasumber. Hal ini untuk menjembatani kendala jarak, “Sehingga ketika satker menemui kendala terkait pengelolaan APBN, dapat langsung mengajukan pertanyaan dan Kami pun dapat meresponnya dengan cepat,” ujar Midden.
“Setelah ini, akan ada bimtek yang sama bagi satuan kerja lainnya di Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi pilot project dan setelahnya akan diaplikasikan pula pada satker di lingkungan eselon II K/L di Papua Barat,” papar Midden. “Bagi tiga bendahara yang paling awal menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta melakukan rekonsiliasi dengan benar di bulan April 2016 ke KPPN, akan mendapatkan hadiah dari kami berupa coklat, hal ini untuk memotivasi Bapak/Ibu sekalian,” tutupnya.
