Menteri Keuangan memberikan piagam penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 dengan predikat WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian) kepada 9 Pemda di Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat, Kab. Sorong, Sorong Selatan, Kaimana, Raja Ampat, Tambrauw, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Maybrat. Penyerahan penghargaan tersebut diwakili oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Muhdi, MIS, PhD. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT Provinsi Papua Barat ke-18 di Lapangan Kantor Gubernur Papua Barat, 13 Oktober 2017.
Sejak lebih dari satu dasawarsa perjalanan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, semakin banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meningkat kualitasnya. Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini memiliki arti bahwa:
- Laporan Keuangan disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif;
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diungkapkan secara memadai; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
LKPP dan LKPD juga telah disusun berdasarkan sistem akuntansi yang berbasis akrual yang berstandar internasional. Hal ini berarti Indonesia telah menerapkan standar praktik internasional (International Best Practices) dimana pelaporan keuangan mampu menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dalam mata uang. Dengan demikian, tingkat efisiensi dari setiap Rupiah yang dikeluarkan negara dapat diperbandingkan dengan negara lain dari sisi efisiensi penggunaannya. Pengelolaan keuangan Indonesia telah sejajar atau bahkan lebih maju dari beberapa negara anggota G-20.
Hal ini tentu akan menciptakan iklim usaha atau investasi yang positif seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik dan internasional kepada Pemerintah Indonesia, termasuk para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini selanjutnya tentu akan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan nasional, terutama untuk membangun sektor- sektor prioritas.
Raihan opini WTP atas LKPD di wilayah Papua Barat diperoleh Pemerintah Provinsi Papua Barat (3 kali berturut-turut), Kabupaten Fakfak (2 kali berturut-turut), Kabupaten Kaimana (4 kali berturut-turut), Kabupaten Maybrat (2 kali berturut-turut), Kabupaten Raja Ampat (3 kali berturut-turut), Kabupaten Sorong (4 kali berturut-turut), Kabupaten Sorong Selatan (4 kali berturut-turut), Kabupaten Tambrauw (3 kali berturut-turut), dan Kabupaten Teluk Bintuni (3 kali berturut-turut).
Opini WTP tidak selalu bermakna bebas korupsi karena audit tersebut tidak didesain untuk mengukur ada atau tidaknya korupsi. Meskipun saat ini kita sudah mampu meraih WTP, ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas penyelewengan pelaksanaan tugas pemerintahan sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan negara.
Dengan adanya status laporan keuangan yang WTP, tentu pemerintah telah memiliki keinginan untuk semakin maju melalui proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara. Pencapaian ini diraih oleh sejumlah kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Pemerintah Republik Indonesia sangat mengapresiasi prestasi ini dan memberikan penghargaan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP.
Pemerintah tentu wajib mempertanggungjawabkan seluruh capaian program dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Dengan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan 2016, diharapkan menjadi momentum untuk terus mendorong tercapainya perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Keberhasilan mencapai opini tertinggi dalam laporan keuangan (WTP) harus dipertahankan oleh semua pihak dengan terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas tata kelola yang baik. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Papua Barat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah yang terus melakukan perbaikan. Bagi yang belum WTP, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat akan terus mendukung dan membantu agar kementerian/lembaga atau pemerintah daerah di wilayah Papua Barat bisa mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
