Manokwari, 7 September 2020
Bertempat di Mansinam Ballroom, Swiss-belhotel Manokwari Lantai 2, Kanwil DJPb Prov. Papua Barat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Bupati/Walikota dan Pimpinan/Pejabat Instansi Vertika K/L di wilayah Provinsi Papua Barat. Acara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya mewajibkan peserta memakai masker, pengecekan suhu badan, menjaga jarak dan menggunakan handsanitizer. Selain dilaksanakan secara tatap muka, acara tersebut juga dilaksanakan melalui video conference yang dihadiri sebanyak 195 peserta.
Hingga saat ini realisasi APBN tahun 2020 masih rendah, bukan hanya di Papua Barat, tapi secara nasional. Oleh karena itu Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Hari Utomo menargetkan pada triwulan ketiga tahun 2020, serapan anggaran dapat mencapai minimal 60%. Sesuai tema rakor "Percepat Belanja Pemerintah Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Papua Barat" belanja pemerintah diharapkan dapat diandalkan untuk mengungkit dan menggerakkan perekonomian. Adanya percepatan pelaksanaan belanja pemerintah yang masif khususnya pada kuartal ketiga, dapat menjadi kunci untuk menggairahkan perekonomian pada kuartal keempat atau sebelum tahun anggaran berakhir.
Pada arahannya, Gubernur berpesan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan belanja pemerintah untuk dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, serta mempercepat realisasi belanja. Selain itu, juga harus meningkatkan penyerapan semua jenis belanja, menyederhanakan SOP, dan memangkas birokrasi. Selanjutnya, Gubernur juga mengingatkan untuk tidak melakukan belanja hanya di bulan November dan Desember saja, serta melarang adanya uang pemerintah yang hanya mengendap di Bank.
Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan diskusi yang dikemas dalam bentuk "Gubernur Menyapa". Dalam kesempatan tersebut Gubernur meminta laporan singkat kepada satker dengan pagu alokasi tinggi namun serapan anggaran yang masih rendah untuk digali permasalahan penyerapan anggaran pada satker terkait. Selanjutnya Gubernur meminta komitmen para KPA satker untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengakselerasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good governance).
Untuk menjamin kesinambungan dan pengawasan dalam pencapaian target penyerapan anggaran dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dan Kakanwil yang berisi sinergi bersama dalam usaha mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional di Papua Barat. Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan belanja pemerintah dapat dipercepat untuk mampu menggerakkan roda perekonomian sehingga pemulihan ekonomi dapat tercapai.
