Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat serta dalam rangka peningkatan kualitas LKPD, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Kunjungan kerja ini dilakukan di Ruang Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat dan diterima oleh Bapak Arjuna Sakir (Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Tim dari Kanwil DJPB Prov. Papua Barat dipimpin langsung oleh Bapak M. Ali Hanafiah (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat) beserta Tim dari Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Dalam pertemuan ini dilakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan koordinasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Papua Barat dan juga diskusi serta identifikasi permasalahan yang terdapat pada Pemda yang belum memperoleh opini WTP, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 ini.
Sebagaimana kita ketahui, capaian opini BPK atas LKPD tahun 2019 mengalami penambahan untuk Pemda yang mendapatkan opini WTP. Sehingga pada tahun 2019, Pemda lingkup Papua Barat yang mendapatkan opini WTP dari BPK adalah 13 Pemda. Adapun Kabupaten yang masih menerima opini WDP adalah Kab. Pegunungan Arfak.
Capaian tersebut tidak boleh membuat kita lengah, namun membuat kita sadar bahwa opini WTP adalah minimum requirement dari Pengelolaan Keuangan yang baik. Capaian ini juga merupakan kewajiban kita untuk mencapai dan mempertahankannya.
Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan BPK dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Papua Barat.
