Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Web Full Module akan segera diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Januari 2022. Sebagai tahapan dari implementasi dimaksud, dilakukan pendaftaran user satuan kerja dan aktivasi One Time Password (OTP), termasuk bagi satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Penggunaan OTP sebagai penambah keamanan seperti Personal Identity Number (PIN) yang selalu diperbaharui pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) melalui SAKTI Web.

     Kepolisian Daerah Papua Barat sebagai koordinator satuan kerja lingkup Polda Papua Barat memberikan dukungan penuh atas implementasi SAKTI Web Full Module. Hal tersebut diwujudkan dengan sinergi yang baik antara seluruh satker Kepolisian RI dibawah Polda Papua Barat dengan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dalam proses pendaftaran user serta aktivasi OTP. Koordinasi dan sinergi antara Kepolisian Daerah Papua Barat dan KPPN memberikan hasil yang baik dengan pencapaian pendaftaran dan aktivasi OTP 100% (seratus persen) dari seluruh satuan kerja lingkup Kepolisian Daerah Papua Barat yaitu sebanyak 33 satuan kerja. Pencapaian ini adalah yang pertama dan tercepat diantara Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.

     Berkenaan dengan pencapaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Moch.Ali Hanafiah, dalam kesempatan ketika menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-75 pada tanggal 1 Juli 2021 menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, sebagai Koordinator Implementasi SAKTI Polda Terbaik dan Tercepat Tingkat Nasional Periode Semester I Tahun 2021. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Polda lainnya dan satker-satker lain dari seluruh Kementerian Lembaga agar implementasi SAKTI dapat berjalan dengan baik.