Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari LT. II, Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Konfrensi Pers Belanja APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2021

     Manokwari, 22 Juli 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat beserta KPPN di bawah nya melangsungkan acara Konfrensi Pers Belanja APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2021 secara daring mengingat situasi pembatasan kegiatan dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19. Dengan mengundang rekan wartawan serta seluruh kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara lingkup Provinsi Papua Barat. Pemaparan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat, Bpk. Moch. Ali Hanafiah beserta jajaran di bidang teknis. Acara berjalan lancar dan interaktif sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. Diharapkan rekan media dapat terus membantu dalam penyampaian informasi sebagai salah satu bentuk transparansi kepada seluruh masyarakat.

    Dinamika perkembangan ekonomi di regional Papua Barat dari sisi instrumen fiskal sangat dipengaruhi oleh situasi eksternal dimana terdapat lonjakan kasus Covid-19. Kenaikan kasus Covid-19 berlangsung di akhir-akhir triwulan II yang hampir merata di seluruh daerah, tidak terkecuali di lingkup Provinsi Papua Barat. Langkah-langkah pembatasan mobilitas penduduk telah diambil sebagai respon kebijakan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19. Berbagai upaya lainnya untuk menekan laju lonjakan antara lain dengan program vaksinasi massal, penguatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta penguatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kami menyadari bahwa kunci dari perbaikan kondisi sosial dan ekonomi nasional khususnya regional Papua Barat adalah dengan menekan dan mengendalikan pandemi sehingga aktivitas sosial ekonomi serta layanan publik kembali berjalan dan berangsur pulih pada level normal.

   Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5% - 5,3% APBN Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2020. Tentunya target tersebut secara Year On Year (YoY) akan menghadapi tantangan yang berat ditengah lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah tetap fokus menjaga pelaksanaan anggaran agar dapat responsif dalam prioritas penanganan Covid-19, sehingga dampak dari kenaikan kasus Covid-19 dapat dikendalikan dan diharapkan pada semester II terjadi perbaikan atau counter cyclical pada perekonomian baik secara nasional maupun regional. Angka positif pertumbuhan ekonomi regional triwulan I 2021 secara Month to Month (MtM) rilisan BPS Papua Barat mencatatkan terdapat pertumbuhan sebesar positif 0,06% dari posisi Triwulan IV 2020 ke Triwulan I 2021. Rilisan tersebut menjadi pemicu semangat dan optimism bagi pemerintah dalam menghadapi permasalahan kedepannya. Dengan tidak menganggap remeh permasalahan yang disertai dengan tantangan lonjakan kasus pandemi, kami berharap sektor ekonomi baik di rumah tangga, swasta dan pemerintah tidak mengalami dampak yang terlalu dalam (sambil menunggu rilis resmi BPS Prov Papua Barat). Oleh karena itu perlu evaluasi pelaksanaan anggaran khusus dari sisi fiskal atau belanja pemerintah pusat pada regional Papua Barat dari sisi alokasi belanja, realisasi penyerapan baik belanja pemerintah pusat maupun penyaluran dana transfer, dan perkembangan penyaluran dana Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PC-PEN sebagai Langkah-langkah perbaikan di semester II TA 2021.

Alokasi Belanja APBN 2021 sampai dengan Triwulan II TA 2021 (30 Juni 2021)

     Alokasi belanja negara TA 2021 untuk Provinsi Papua Barat selama periode semester I sebesar 12,78 triliun rupiah yang dikelola oleh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan disalurkan melalui tiga KPPN, yaitu Manokwari, Sorong dan Fakfak. Adapun rincian dari belanja pada semester I antara lain 9,51 triliun rupiah (74,38%) untuk belanja pemerintah pusat dan 3,27 triliun rupiah (25,62%) untuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

    Untuk rincian belanja pemerintah pusat lingkup Provinsi Papua Barat adalah belanja pegawai sebesar 2,33 triliun rupiah, belanja barang sebesar 2,68 triliun rupiah, belanja modal sebesar 4,40 triliun rupiah, belanja bansos sebesar 4,95 miliar rupiah dan belanja lainnya sebesar 15,84 miliar rupiah. Sedangkan rincian dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemda lingkup Provinsi Papua Barat adalah DAK fisik sebesar 1,39 trilun rupiah, DAK non fisik sebesar 333,56 miliar rupiah dan dana desa sebesar 1,55 triliun rupiah.

     Perkembangan pagu alokasi anggaran 2021 dari triwulan I ke triwulan II tidak ada perubahan yang signifikan, artinya kondisi masih sesuai dengan perencanaan di awal tahun. Namun dengan perubahan dinamika kasus Covid-19, masih terdapat potensi refocusing dan realokasi untuk prioritas penanganan Covid-19 dan perlindungan sosial masyarakat atau realokasi anggaran yang terdampak sehingga sulit dilaksanakan akibat pandemi.

Penyerapan Anggaran Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan II TA 2021 (30 Juni 2021)

    Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat TA 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 3,50 triliun rupiah atau 36,85% dari pagu. Realisasi belanja ini lebih besar 78,05% atau dirasa sangat signifikan dibanding dengan realisasi triwulan II Tahun 2020. Kondisi di triwulan II TA 2020 sangat dipengaruhi oleh pembatasan kegiatan terdampak pandemi yang massif sehingga mempengaruhi spending belanja pemerintah. Rincian belanja pemerintah pusat per-jenis belanja triwulan II 2021  diantaranya adalah belanja pegawai sebesar 1,045 triliun rupiah (tumbuh 3,44% dibanding dengan TW II 2020 karena didorong adanya peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja), belanja barang sebesar 1,053 triliun rupiah (tumbuh 14,41% dibanding dengan TW II 2020 karena dipengaruhi belanja operasional dan non operasional yang mulai meningkat sejalan dengan mulai adanya aktivitas kegiatan perkantoran), belanja modal sebesar 1,403 triliun rupiah (tumbuh 6,86% dibanding dengan TW II 2020 karena didorong adanya belanja terhadap proyek berjalan dan multi years seperti pembangunan jalan, jembatan maupun belanja peralatan dan mesin), belanja bantuan sosial sebesar 2,16 miliar rupiah (tumbuh sebesar 0,44% dibanding dengan TW II 2020), dan belanja lainnya sebesar 70 juta rupiah.

    Untuk rincian realisasi belanja pemerintah pusat pada K/L dengan pagu terbesar menunjukkan terjadi pertumbuhan positif dibandingkan dengan triwulan II TA 2020 secara YoY. Belanja dengan pagu besar berasal dari kontribusi belanja beberapa K/L seperti dari Kementerian PUPR sebesar 1,39 triliun rupiah (tumbuh 8,65% dibandingkan dengan triwulan II TA 2020), Kementerian Pertahanan sebesar 653,97 miliar rupiah (tumbuh 5,59% dibandingkan dengan triwulan II TA 2020), dan Kementerian Perhubungan sebesar 402,9 miliar rupiah (tumbuh 6,03% dibandingkan dengan triwulan II TA 2020). Capaian positif ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dan stimulus perekonomian di Papua Barat, terutama pada belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja dengan multiplier signifikan pada perekonomian.

    Mengacu pada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, mulai tahun 2021 ini diterapkan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Output yang menjadi target satuan kerja kementerian/lembaga juga sebagai tolak ukur indikator kinerja Satker. Tahun ini seluruh Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat memiliki 4.909 Penyelesaian Pekerjaan pada DIPA Satker yang menjadi target dalam melaksanakan anggarannya. Kami sampaikan rapor capaian Penyelesaian Pekerjaan tersebut sampai dengan triwulan II khususnya pada Output Strategis dengan total pagu 4,8 triliun rupiah dan telah terealisasi sebesar 1,56 triliun rupiah. Beberapa capaian Penyelesaian Pekerjaan strategis dan memiliki nilai yang tinggi antara lain:

  1. Proyek Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) yang dikelola oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua Barat (Bintuni) dengan target 96 km yang memiliki pagu Rp622 miliar terealisasi sebesar Rp167 miliar dengan Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 26,95%.
  2. Proyek Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional) dengan target 5 lokasi yang dikelola oleh satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV memiliki pagu sebesar Rp102,22 Miliar terealisasi sebesar Rp38,09 miliar dengan Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 37,27%.
  3. Proyek pembangunan bandara udara yang dikelola oleh satker bandar udara rendani dengan dengan target 1 paket memiliki total pagu Rp78,09 miliar terealisasi sebesar Rp19,70 miliar dengan Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 25,5%.
  4. Pembangunan jalan strategis yang dikelola oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua Barat (Fak-Fak) dengan target 34 km yang memiliki pagu Rp178,83 Miliar terealisasi Rp58,84 miliar dan mencapai Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 41,24%.
  5. Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dikelola oleh satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dengan target 2.140 unit yang memiliki total pagu Rp58,54 miliar dengan realisasi Rp19,24 miliar dan telah mencapai Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 52,87%.

Kami berharap setiap satuan kerja tetap fokus pada pencapaian Penyelesaian Pekerjaannya, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh target dapat tercapai. Tujuan akhir bagi setiap output adalah memberikan dampak atau outcome pada layanan publik yang mengiringi peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat khususnya pada regional Papua Barat.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan II TA 2021 (30 Juni 2021)

    Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa per triwulan II TA 2021 mengalami penurunan yang signifikan dengan hanya sebesar 6,29 triliun rupiah (turun sebesar 18,32% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020). Penurunan ini disebabkan antara lain karena penurunan pagu alokasi yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,52% (mengingat realisasi TKDD berdasarkan porsi penyaluran terhadap pagu alokasi). Realisasi TKDD per triwulan II Tahun 2021 sebesar 6,29 triliun rupiah atau 38,23% dari pagu dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 47,88%. Adapun rincian realisasi belanja TKDD per triwulan II Tahun 2021 adalah dana alokasi umum sebesar 3.429,47 miliar rupiah, dana bagi hasil sebesar 552,71 miliar rupiah, DAK fisik sebesar 27,79 miliar rupiah, DAK non fisik sebesar 478,37 miliar rupiah, dana insentif daerah sebesar 95,76 miliar rupiah, dana Otsus sebesar 1.204,58 miliar rupiah, dan dana desa sebesar 501,80 miliar rupiah. Seluruh jenis TKDD tersebut berada di bawah rata-rata realisasi nasional kecuali untuk dana bagi hasil yang berada di atas rata-rata realisasi nasional dan dana Otsus serta dana insentif daerah yang sama dengan rata-rata realisasi nasional.

     Realisasi dana desa lingkup Provinsi Papua Barat per 30 Juni 2021 sebesar 501,80 miliar rupiah atau 32,34% berada di bawah rata-rata realisasi nasional sebesar 37,72%. Seluruh Pemda telah menerima penyaluran dana desa, namun hanya Pemda Kabupaten Teluk Bintuni yang realisasi dana desanya berada di atas rata-rata realisasi nasional.

    Realisasi DAK fisik lingkup Provinsi Papua Barat per 30 Juni 2021 sebesar 27,79 miliar rupiah atau 2,00% berada di bawah rata-rata realisasi nasional sebesar 7,46%. Dari 14 Pemda yang mendapat alokasi DAK fisik hanya 2 Pemda yang sudah mendapatkan penyaluran DAK fisik yakni Pemda Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw dengan realisasi DAK fisik yang berada di atas rata-rata realisasi nasional.

Perkembangan Realisasi Alokasi Dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sampai dengan Triwulan II TA 2021 (30 Juni 2021)

     Penanganan Covid-19 masih terus dilakukan oleh Pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Claim untuk Covid-19 di Papua Barat sendiri mencapai 22,25 miliar rupiah yang tercatat pada 9 rumah sakit dengan 311 jumlah pasien. Penanganan pada cluster perlindungan sosial sendiri pada triwulan II 2021 Program Keluarga Harapan mencatat jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 38.279 kepala keluarga dengan realisasi anggaran sebesar 31,12 miliar rupiah. Untuk Program Sembako mencatat angka keluarga penerima manfaat rata-rata sebanyak 41.919 kepala keluarga dengan total realisasi 67,84 miliar rupiah pada triwulan II 2021. Bantuan Sosial Tunai pada Januari hingga April tahun 2021 mencatat angka total realisasi sebesar 81,59 miliar rupiah dengan rata-rata 67.990 kepala keluarga penerima manfaat. Program Kartu Pra Kerja pada Provinsi Papua Barat dalam 17 Batch yang telah terealisasi mencatatkan angka 108,97 miliar rupiah dengan 30.696 penerima manfaat. Pada belanja K/L sendiri terdapat beberapa program guna penanganan pandemi Covid-19 baik dalam belanja barang maupun modal dengan total realisasi hingga Juni 2021 sebesar 18,96 miliar rupiah.

     Perkembangan belanja pemerintah di triwulan II tahun 2021 di provinsi Papua Barat menunjukan kinerja yang meningkat terus dan diharapkan terjaga sampai dengan triwulan IV tahun 2021 dengan tetap waspada dalam mengelola pelaksanaan anggaran sesuai protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini juga kami berpesan, bahwa aparatur sipil negara dan masyarakat dapat turut berperan serta dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengikuti vaksinasi. Hal ini sangat diperlukan guna mendorong menumbuhkan kekebalan tubuh imunitas terhadap virus sehingga layanan publik dapat berjalan normal untuk mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, belanja pemerintah dalam pelaksanaannya harus memiliki kriteria tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas serta memiliki akuntabilitas. Kunci perbaikan sosial dan ekonomi adalah mengendalikan pandemi disertai dengan akselerasi belanja APBN di semester II 2021 untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat Covid-19 pada TA 2020.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari LT. II, Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi. Komplek Perkantoran Gubernur Arfai, Manokwari, Papua Barat 98135
Telepon / Faksimile : 0986-2214130

IKUTI KAMI

 

 

 

       

 

 

 

 

            

Search