Ekonomi Indonesia tetap resilien, meski dihadapkan pada dinamika eksternal dan ketidakpastian global. Realisasi indikator ekonomi makro hingga September 2025 masih sejalan dengan asumsi APBN, dengan beberapa indikator melampaui ekspektasi awal. Ekonomi Indonesia kuartal II-2025 tumbuh 5,12% (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga yang kuat serta investasi di sektor konstruksi dan hilirisasi industri. Inflasi pada bulan September terjaga di level 2,65% (yoy) berkat stabilitas harga pangan dan energi, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil di Rp16.413/USD (ytd) hingga 10 Oktober 2025, mencerminkan fundamental domestik yang solid. Yield SBN 10 tahun stabil di level 6,09 % (eop) per 7 Oktober 2025, mencerminkan kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang hati- hati. Di sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir September 2025 tercatat di USD69,01 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD 82, memberi ruang bagi efisiensi subsidi energi. Sementara lifting minyak dan gas masih di bawah asumsi APBN, masing- masing mencapai 580 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari, yang akan terus dioptimalkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi.
APBN hadir sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga daya tahan ekonomi nasional dengan defisit yang terkendali. Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau 65,0% dari outlook berdasarkan Laporan Semester (Lapsem) Tahun 2025. Capaian ini lebih rendah dari tahun lalu dampak normalisasi harga komoditas dan perlambatan basis penerimaan perpajakan. Belanja Negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja Negara terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi melalui subsidi, bantuan sosial, dan program prioritas. Defisit APBN tercatat Rp371,5 triliun (1,56% terhadap PDB). Defisit tetap terkendali dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp18,0 triliun. Pembiayaan anggaran terealisasi Rp458,0 triliun (69,2% dari outlook). Pembiayaan dikelola secara hati-hati dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan kas dan mendukung pelaksanaan APBN, dengan memerhatikan kondisi pasar keuangan.
Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tetap kuat, Regional Papua Barat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan triwulan II-2025, perekonomian Provinsi Papua Barat melaju tinggi pada 11,11% (ctc) dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada 3,99% (ctc). Perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sampai dengan triwulan II-2025 (ctc) mencapai Rp40.487 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp26,068 miliar. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Industri Pengolahan, dan dari sisi pengeluaran adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di periode yang sama berdasarkan besaran PDRB ADHB tercatat Rp19.341 miliar dan ADHK mencapai Rp12.800 miliar, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada komponen Industri Pengolahan, dan dari sisi produksi pada komponen Impor Barang dan Jasa. Inflasi relatif terkendali terjadi pada bulan September 2025 di kedua provinsi masing-masing sebesar 1,02% (yoy), 0,97% (mtm), 0,53% (ytd) dan 1,3% (yoy), -0,11% (mtm), 1,6% (ytd), seiring dengan makin membaiknya daya beli.
Dengan tingkat efisiensi belanja yang masih dijaga, terukur dan terkendali, APBN Regional Papua Barat tetap solid dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Realisasi APBN s.d. 30 September 2025 dari sisi Pendapatan dan Belanja, baik K/L maupun TKD masih perlu ditingkatkan. Kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 mengharuskan anggaran digunakan secara efisien dan berfokus pada belanja prioritas. Sampai dengan 30 September 2025, realisasi Pendapatan Negara di Regional Papua Barat mencapai Rp1,2 triliun atau 42,8% dari target, dengan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp944,8 miliar atau 36,4% dari target, dan PNBP sebesar Rp318,2 miliar atau 89,5% dari target. Pada periode ini, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp15,6 triliun atau 59,6% dari alokasi anggaran. Belanja Negara terdiri dari komponen Belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp4,4 triliun atau 57,7% dari pagu, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp11,2 triliun atau 60,4% dari pagu.
Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp18,6 triliun. Sampai dengan 30 September 2025, telah terealisasi Rp11,2 triliun atau 60,4%. Belanja TKD di Regional Papua Barat tahun 2025 terdiri dari beberapa komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal (IF). Dari alokasi masing-masing komponen, DBH telah terealisasi sebesar Rp2,4 triliun atau 50,5%, DAU terealisasi sebesar Rp5,7 triliun atau 76,2%, DAK terealisasi Rp925 miliar atau 54%, DD terealisasi Rp800 miliar atau 58,1%, IF telah terealisasi sebesar Rp18,3 miliar atau 50%, serta Dana Otsus telah terealisasi Rp1,4 triliun atau 42,5%. Pemerintah Daerah di Regional Papua Barat perlu mengoptimalkan realisasi beberapa komponen TKD dengan memenuhi syarat salur sesuai ketentuan. Dukungan Belanja transfer dari APBN ke APBD sebesar 91,78% dari total pendapatan daerah memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata, mendorong peningkatan kualitas layanan publik, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Regional Papua Barat
Secara tematik, sebagian besar APBN di Regional Papua Barat masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun tingkat realisasi masih perlu dioptimalkan. Dari sisi tematik, APBN di Regional Papua Barat antara lain terdiri dari belanja: (1) Infrastruktur terealisasi Rp815,4 miliar atau 41,2%; (2) Bidang Kesehatan terealisasi Rp63,63 miliar atau 47,6%, (3) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem terealisasi Rp8,4 miliar atau 71,8%, (4) Bidang Pendidikan terealisasi Rp187,4 miliar atau 38%, (5) Penanganan Stunting terealisasi Rp720 juta atau 27,3%, dan (6) Pengendalian Inflasi terealisasi Rp98,5 miliar atau 45,9%. Belanja APBN tetap diarahkan untuk pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai kesimpulan, kinerja APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga 30 September 2025 tetap solid, efisien, dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Pendapatan negara mencapai Rp1,26 triliun (42,8%), sedangkan belanja negara Rp15,6 triliun (59,5%), dengan fokus utama pada transfer ke daerah Rp11,2 triliun yang menopang layanan publik dan pembangunan dasar. Sinergi APBN dan APBD semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan inklusif, pengendalian inflasi, dan penurunan kemiskinan. Berbagai program strategis terus menjangkau masyarakat bawah, memperkuat daya beli dan aktivitas ekonomi lokal. Meski capaian proyek infrastruktur dan belanja daerah masih perlu dipercepat, arah kebijakan fiskal tetap on track untuk mendukung Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera.
Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!
Manokwari, 30 Oktober 2025
