Sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperoleh/ mempertahankan opini WTP BPK, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rakor dengan seluruh pemerintah daerah dengan narasumber dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulbar yang dilaksanakan di ruang rapat/mini TLC Kanwil, GKN Mamuju Lt. 3 pada Hari Senin, 28 November 2016.
Plt KaKanwil DJPB Prov.Sulbar Putut Suyoso Tricahyono dalam sambutannya mengatakan ”Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Barat akan terus menyelenggarakan kegiatan Rakor Akuntansi Daerah bekerjasama dengan BPK sebagai upaya untuk memperkuat komitmen bersama guna peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta peningkatan kualitas laporan keuangan”.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPBN Prov. Sulbar, Doddy Handaryadi dalam paparannya mengatakan bahwa beberapa tantangan dalam upaya untuk memperoleh dan mempertahankan opini WTP atas LKPD yaitu regulasi & kelembagaan, SDM, teknologi informasi, sistem pengendalian internal (SPI), dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta perlu sinergi antara stakeholders. Disamping itu, penyusunan LKPP dapat juga di jadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas LKPD.
Narasumber dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi, Kepala Sub Auditorat menyampaikan bahwa walaupun Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak diantaranya BPK, BPKP, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder agar tercapai tujuan bersama yaitu Laporan Keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP. Suhardi juga memaparkan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP.
Fakhry, narasumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene membagikan upaya-upaya yang dilakukan pemda Maneje untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempertahankan opini WTP BPK. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah Kabupaten Majene yaitu: Komitmen Top Level Management, Kesiapan Sumber Daya Manusia (aktor akuntansi), Kebijakan akuntansi yang memadai, Sistem Teknologi Informasi, dan Budgeting.
Pada saat acara kegiatan rakor, juga dilakukan penyerahan Government Finance Statistics (GFS) Tahunan 2015 kepada semua pemerintah daerah, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. GFS tersebut merupakan konsolidasi dari LKPP Tahunan 2015 dan LKPD Tahunan 2015 dari semua pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
