Perkembangan APBN Regional Sulawesi Barat s.d. 30 November 2024
APBN hingga November 2024 on-track
Pendapatan Negara menunjukkan tren positif, didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan perpajakan, diikuti peningkatan realisasi Belanja Negara yang dikontribusi oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.124,84 miliar (79,91 persen dari target APBN 2024)
Penerimaan Pajak: Sebesar Rp975,78 miliar (74,32 persen dari target). Kinerja perpajakan menunjukkan pertumbuhan positif, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai penyumbang terbesar, mencapai Rp506,36 miliar atau tumbuh 7,83 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan transaksi pada sektor perdagangan besar dan eceran, khususnya perdagangan kakao.
Kontribusi penerimaan perpajakan s.d. 30 November 2024 terbesar terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 46,36 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah (bendahara) memliki peran penting dalam penerimaan perpajakan melalui percepatan belanja pemerintah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terealisasi Rp149,06 miliar (157,21 persen dari target). PNBP ini didominasi oleh pendapatan biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat sebesar Rp39,49 miliar dan pendapatan pelayanan kesehatan RS Bhayangkara sebesar Rp37,29 miliar.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp10.022,56 miliar (85,59 persen dari pagu APBN), tumbuh 8,08 persen (yoy).
BPP: Terealisasi sebesar Rp3.681,58 miliar, tumbuh 18,55 persen. Semua jenis BPP menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada jenis belanja barang. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melaksanakan efisiensi belanja berupa kebijakan penghematan perjalanan dinas yang dimulai pada bulan November 2024 dan telah berdampak terhadap penurunan belanja perjalanan dinas di Sulawesi Barat sebesar 40,55% (yoy).
TKD: Mencapai Rp6.340,98 miliar atau 93,51 persen dari pagu, didukung oleh meningkatnya realisasi DAU, Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa. DAU menjadi penyumbang utama Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp4.389,42 miliar yang didukung oleh percepatan penyaluran DAU khususnya pada bidang Pendidikan, kesehatan dan pendanaan kelurahan yang realisasinya sudah mencapai 100%. Di samping itu, di dukung oleh adanya percepatan penyaluran Dana Desa lingkup KPPN Mamuju yang sudah terealisasi 100%.
Penyaluran KUR dan UMi di Sulawesi Barat
Data s.d. 30 November 2024, persentase penyaluran KUR di Sulawesi Barat (61,36 persen) masih di bawah nasional (96,19 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran KUR meningkat dari 1.758,65 miliar menjadi 2.052,52 miliar, hal tersebut memperlihatkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendongkrak perekonomian di Sulawesi Barat melalui optimalisasi penyaluran KUR, namun angka tersebut masih terbilang cukup lamban apabila dibandingkan dengan presentase penyaluran nasional.
Jumlah debitur UMi meningkat dari 12.244 debitur (November 2023) menjadi 12.907 debitur (November 2024), sejalan dengan total penyaluran meningkat dari Rp56,75 miliar (November 2023) menjadi Rp74,58 miliar (November 2024). Hal tersebut mengindikasikan munculnya usaha baru dan juga semangat baru dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
