Sumber: Dokumentasi Media Briefing APBN Regional Sulawesi Barat Edisi November 2024
APBN hingga Oktober 2024 on-track Pendapatan Negara menunjukkan tren positif, didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan perpajakan, diikuti peningkatan realisasi Belanja Negara yang dikontribusi oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp966,19 miliar (68,64 persen dari target APBN 2024)
Penerimaan Pajak: Sebesar Rp825,38 miliar (62,87 persen dari target). Kinerja perpajakan menunjukkan pertumbuhan positif, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai penyumbang terbesar, mencapai Rp440,46 miliar atau tumbuh 9,19 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan transaksi pada sektor perdagangan besar dan eceran, khususnya perdagangan kakao.
Kontribusi penerimaan perpajakan s.d. 31 Oktober 2024 terbesar terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 46,14 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah (bendahara) memliki peran penting dalam penerimaan perpajakan melalui percepatan belanja pemerintah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terealisasi Rp140,82 miliar (148,51 persen dari target). PNBP ini didominasi oleh pendapatan biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat sebesar Rp39,24 miliar dan pendapatan pelayanan kesehatan RS Bhayangkara sebesar Rp33,77 miliar.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp9.068,27 miliar (76,50 persen dari pagu APBN), tumbuh 7,97 persen (yoy)
BPP: Terealisasi sebesar Rp3.300,95 miliar, tumbuh 23,25 persen. Sebagian besar dari realisasi belanja barang yang didominasi program infrastruktur konektivitas dan program perumahan dan kawasan permukiman oleh KemenPUPR. Selain itu, digunakan untuk penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi oleh KPU.
TKD: Mencapai Rp5.767,31 miliar atau 86,14 persen dari pagu, didukung oleh meningkatnya realisasi DAU, Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa. DAU menjadi penyumbang utama Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp3.958,68 miliar yang didukung oleh realisasi DAU Block Grant dan khususnya DAU Specific Grant pada Bidang Pendanaan Kelurahan yang telah terealisasi 100 persen.
Penyaluran KUR dan UMi di Sulawesi Barat
Data s.d. 31 Oktober 2024, persentase penyaluran KUR di Sulawesi Barat (56,85 persen) masih di bawah nasional (88,03 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran KUR meningkat dari 1.530,73 miliar menjadi 1.901,92 miliar, hal tersebut memperlihatkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendongkrak perekonomian di Sulawesi Barat melalui optimalisasi penyaluran KUR, namun angka tersebut masih terbilang cukup lamban.
Jumlah debitur UMi menurun 10,56 persen dari 11.867 debitur (Oktober 2023) menjadi 10.614 debitur (Oktober 2024). Sedangkan total penyaluran meningkat 11,67 persen dari Rp54,93 miliar (Oktober 2023) menjadi Rp61,33 miliar (Oktober 2024). Data tersebut mengindikasikan terjadinya shifting debitur UMi ke KUR karena kapasitas dan kualitas usaha masyarakat Sulbar semakin meningkat, sehingga memerlukan jumlah permodalan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
