Perkembangan APBN Regional Sulawesi Barat s.d. 31 Desember 2024
Kondisi APBN hingga Desember 2024
Pendapatan Negara sampai dengan Desember 2024 tercatat melebihi target, hal ini didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan perpajakan. Belanja Negara juga menunjukkan tren positif, ditopang oleh kontribusi dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.343,48 miliar (107,10 persen dari target APBN 2024)
Penerimaan Pajak: Sebesar Rp1.171,92 miliar (101,15 persen dari target). Kinerja perpajakan tumbuh positif, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai penyumbang terbesar, mencapai Rp605,01 miliar atau tumbuh 1,66 persen dibandingkan tahun lalu (yoy). Lonjakan transaksi sektor perdagangan besar dan eceran, khususnya perdagangan kakao, menjadi pendorong utama.
Kontribusi Sektor Pajak: Pajak dari Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi terbesar (55,83 persen). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah (bendahara) memliki peran penting dalam penerimaan perpajakan melalui percepatan belanja pemerintah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terealisasi Rp171,56 miliar (178,92 persen dari target). Pendapatan dari biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat sebesar Rp47,26 miliar dan pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar 17,63 miliar, menjadi dominasi utama penerimaan PNBP sampai dengan Desember 2024.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp11.208,70 miliar (95,59 persen dari pagu APBN), tumbuh 5,41 persen (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Terealisasi sebesar Rp4.459,74 miliar, tumbuh 19,00 persen (yoy). Sampai dengan akhir tahun 2024, semua jenis BPP menunjukkan pertumbuhan positif. Sebagian besar dari realisasi belanja barang yang didominasi program infrastruktur konektivitas dan program perumahan dan kawasan permukiman oleh KemenPUPR yang didukung oleh realisasi belanja modal. Namun demikian, persentase realisasi belanja barang (89,76%) dan belanja modal (82,11%) belum tercapai 100% karena adanya kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan tertundanya penyelesaian pekerjaan infrastruktur dengan nilai kontrak yang besar.
Tranfer Ke Daerah (TKD): Mencapai Rp6.748,96 miliar, turun 1,99 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pagu pada tahun 2024, terutama pada DAK Fisik, sehingga sampai dengan Desember 2024 realisasi turun sebesar 41,70% dibandingkan tahun lalu (yoy).
Penyaluran KUR dan UMi di Sulawesi Barat
Data s.d. 31 Desember 2024, persentase penyaluran KUR di Sulawesi Barat (61,36 persen) masih di bawah nasional (96,19 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran KUR meningkat dari Rp2.010,49 miliar menjadi Rp2.156,57 miliar. Hal tersebut memperlihatkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendongkrak perekonomian di Sulawesi Barat melalui optimalisasi penyaluran KUR, namun angka tersebut masih terbilang cukup lamban apabila dibandingkan dengan persentase penyaluran KUR nasional.
Jumlah debitur UMi meningkat dari 12.904 debitur (Desember 2023) menjadi 13.326 debitur (Desember 2024), sejalan dengan total penyaluran UMi yang meningkat dari Rp60,21 miliar (Desember 2023) menjadi Rp77,54 miliar (Desember 2024). Hal tersebut mengindikasikan munculnya usaha baru dan juga semangat baru dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
