Perkembangan APBN Regional Sulawesi Barat s.d. 31 Agustus 2025
Pendapatan APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp766,17 miliar atau 63,74 persen dari target sebesar Rp1,20 triliun. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp280,13 miliar.
Peningkatan bea keluar terjadi seiring dengan naiknya harga referensi CPO dan turunannya, dari USD 877,89/MT pada Juli 2025 menjadi USD 910,91/MT pada Agustus 2025. Sementara itu, volume ekspor relatif stabil, dengan capaian 57,99 juta kilogram pada Agustus 2025. Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp153,94 miliar. Hal tersebut didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp39,92 miliar.
Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp6,15 triliun atau 59,66% dari pagu sebesar Rp10,31 triliun.
Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp1,80 triliun atau 51,52 persen dari pagu sebesar Rp3,52 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp4,34 triliun atau 64,03 persen dari pagu sebesar Rp6,78 triliun. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp990,99 miliar. Selain itu, terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp494,89 miliar, belanja modal sebesar Rp331,74 miliar, dan belanja sosial sebesar Rp8,29 miliar.
Sementara untuk realisasi TKD, didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp3,14 triliun.
Untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39,32 miliar. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp71,53 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp722,97 miliar. Selain itu, terdapat realisasi insentif fiskal sebesar Rp10,20 miliar atas Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya pada Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju. Adapun realisasi Dana Desa sebesar Rp356,28 miliar, yang terbagi Dana Desa yang telah ditentukan peruntukannya (Earmark) sebesar Rp237,78 miliar dan Dana Desa yang tidak ditentukan peruntukannya (Non Earmark) sebesar Rp118,49 miliar. Dana Desa Earmark, diantaranya digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Secara keseluruhan, capaian APBN s.d. 31 Agustus 2025 menjadi instrumen yang responsif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif di Sulawesi Barat. Melalui penguatan penerimaan negara dan optimalisasi belanja, khususnya Transfer ke Daerah, pemerintah berkomitmen menghadirkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik hingga ke desa. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, manfaat pembangunan diyakini akan semakin nyata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
