Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang PAPK (Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (17/8/2018) di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Majene.
Kegiatan yang melibatkan seksi VeraKI (Verifikasi dan Akuntansi dan Kepatuhan Internal) KPPN Majene dan seksi Vera KPPN Mamuju ini mengangkat tema “Memantapkan Sinergi untuk Mempertahankan Opini WTP”. Pertemuan membahas evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) Tahun Anggaran 2017 dan tantang penyusunan LK-BUN Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan hasil evaluasi penyusunan LK BUN di KPPN tahun anggaran 2017, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya pelaksanaan rekonsiliasi, retur, pengesahan hibah, ER (exception report) dan transaksi yang belum dikonfirmasi, dan evaluasi penulisan LK BUN KPPN. Dalam kegiatan tersebut diungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan rekonsiliasi yakni terdapat sejumlah satker (satuan kerja) yang baru melaksanakan rekonsiliasi saat mendekati batas waktu akhir (close period). Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan sejumlah permasalahan penyusunan LKBUN 2018 yang Menjadi Perhatian BPK, di antaranya terkait Kas di KPPN, Kas dalam Transito, Kas Hibah dan Kas BLU, Kas di Bendahara Pengeluaran, Utang kepada Pihak Ketiga, Kas Lainnya, Neraca Lajur, dan Open dan Close Period.
Melalui sesi diskusi, seksi VeraKI KPPN Majene memaparkan permasalahan dalam penyusunan LK UAKBUN-D (Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah) KPPN 2017 di antaranya mengenai tingkat penyampaian LPJ bendahara oleh satker mitra KPPN Majene. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah kurangnya SDM yang mendukung pelaksanaan tugas seksi VeraKI. “Terkait keterbatasan SDM, dapat dilakukan pelatihan langsung kepada para pegawai untuk mengerjakan secara bergilir pekerjaan pegawai lain dengan supervisi oleh pegawai yang mempunyai pekerjaan bersangkutan,” jawab Doddy Handaryadi, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Sulawesi Barat.
Untuk mendukung tujuan kegiatan ini, forum-forum koordinasi dan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Sulbar dan KPPN di wilayahnya perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar setiap permasalahan penyusunan LK bisa ditangani secara bersama-sama.
