Gubernur Sulbar Serahkan DIPA TA 2020 Kepada Para Bupati dan Satuan Kerja

Setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di istana dari Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 14 November 2019, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Fahma Sari Fatma menyerahkan dokumen DIPA Tahun 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Bupati di wilayah Sulawesi Barat.

DIPA tersebut akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pada hari ini telah diserahkan DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebanyak 244 DIPA yang nilainya sebesar 3,68 triliun, yang berarti ada kenaikan sebesar Rp 250 miliar dari DIPA tahun 2019. Selain itu juga disampaikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di tahun 2019 sebesar 7,41 triliun untuk 1 Provinsi dan 6 Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat. Yang berarti meningkat Rp 200 miliar dari tahun 2019.

Rincian DIPA 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dari Sisi Belanja:
   1. Belanja Pegawai sebesar Rp1.112.495.512.000,-
   2. Belanja Barang sebesar Rp1.318.970.488.000,-
   3. Belanja Modal sebesar Rp1.242.181.087.000,-
   4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp797.900.000,-
2. Dibagi per Kabupaten:
   1. Provinsi Sulawesi Barat Rp1.302.962.817.000,-
   2. Kabupaten Mamuju Rp1.496.905.417.000,-
   3. Kabupaten Polewali Mandar Rp287.078.059.000,-
   4. Kabupaten Majene Rp315.534.761.000,-
   5. Kabupaten Mamasa Rp108.219.852.000,-
   6. Kabupaten Pasangkayu Rp114.437.006.000,-
   7. Kabupaten Mamuju Tengah Rp54.307.075.000,-
3. 5 Kementerian penerima dana terbesar di Sulawesi Barat:
   1. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Rp165 Miliar
   2. Kementerian Agama Rp504 Miliar
   3. Kepolisian RI Rp496 Miliar
   4. Kementerian Pertahanan Rp281 Miliar
   5. Kementerian Perhubungan Rp155 Miliar
4. 10 Satker penerima Dana Terbesar:
   1. Korem 142/Taroada Tarogau Dam XIV Hasanuddin Rp281 Miliar
   2. SNVT PJPA WS Kaluku-Karama, WS Palu-Lariang Prov. Sulbar Rp258 Miliar
   3. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sulbar Rp240 Miliar
   4. SNVT PJSA WS Kaluku-Karama, WS Palu-Lariang Prov. Sulbar Rp200 Miliar
   5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sulbar Rp170 Miliar
   6. Rolog Polda Sulbar Rp132 Miliar
   7. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sulbar Rp122 Miliar
   8. Bandar Udara Tampa Padang Mamuju Rp119 Miliar
   9. SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulbar Rp115 Miliar
   10. Kantor Kementerian Agama Kab. Polman Rp93 Miliar
5. Rincian TKDD ke Pemerintah Daerah :
   1. Provinsi Sulawesi Barat Rp1.850.699.386.000,-
   2. Kabupaten Mamuju Rp949.576.684.000,-
   3. Kabupaten Majene Rp867.921.269.000,-
   4. Kabupaten Polewali Mandar Rp1.294.654.936.000,-
   5. Kabupaten Mamasa Rp966.418.339.000,-
   6. Kabupaten Pasangkayu Rp836.058.522.000,-
   7. Kabupaten Mamuju Tengah Rp649.319.656.000,-

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), Dana Transfer Khusus (terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik), Dana Intensif Daerah serta Dana Desa. Di sisi lain, dalam APBN 2020 juga dianggarkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan sesuai PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk membangun sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Sesuai arahan Presiden, Gubernur menegaskan bahwa tema APBN tahun 2020 adalah “APBN 2020 untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”. Dengan semangat Spending Better, yaitu belanja yang terbaik untuk kemakmuran masyarakat Sulbar.

“Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama harus segera ditinggalkan. Mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Oleh sebab itu segera dilakukan lelang, Januari pelaksanaan dan jangan nunggu ” kata Gubernur.

Volume belanja negara yang meningkat sekitar 4 persen dari tahun sebelumnya diminta Gubernur untuk dilakukan secara fokus untuk memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kemanfaatan yang dapat dirasakan rakyat Sulawesi Barat. Belanja-belanja yang kurang produktif dan tidak berdampak secara langsung seperti perjalanan dinas, paket pertemuan di hotel, dan honor output kegiatan perlu dibatasi jumlahnya, apalagi mengadakan rapat di luar wilayah Sulawesi Barat.

“Tentunya pemerintah harus menggunakan alokasi dana itu dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran agar selalu memonitor kinerja pelaksanaan anggarannya melalui OM SPAN, yang sudah diformulasikan kedalam 12 indikator. Untuk itu beliau meminta Pimpinan Instansi Vertikal penerima alokasi dana APBN agar memedomani dan memonitor capaian indikator masing-masing. Hal tersebut penting dalam rangka memastikan bahwa alokasi APBN memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Di samping itu, pada kesempatan penyerahan DIPA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan Treasury Award kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah terbaik dengan kriteria:

1. Anugerah Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019 Terbaik Kategori Satker Besar:
   1. BidKeu Polda Sulbar
   2. Polres Mamuju
   3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju
2. Anugerah Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019 Terbaik Kategori Satker Kecil:
   1. Balai Pemasyarakatan Polewali
   2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Barat
   3. Pengadilan Negeri Polewali
3. Anugerah Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2019 Terbaik:
   1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
   2. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
4. Anugerah Mitra Media Mengawal APBN Membangun Negeri 2019:
   1. Radar Sulbar