Sumber: Dokumentasi Media Briefing APBN Regional Sulawesi Barat Edisi Januari 2024
Mamuju, 23 Januari 2024 – APBN Regional Sulawesi Barat hingga 31 Desember 2023 menunjukkan hasil kinerja yang sangat memuaskan. Capaian pendapatan negara berhasil melampaui target sebesar Rp1,21 triliun atau 110,64 persen dari target. Realisasi belanja negara hingga di penghujung tahun 2023 mencapai Rp10,62 triliun atau meningkat 8,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di regional Sulawesi Barat.
Penerimaan perpajakan tumbuh positif sebesar Rp1,06 triliun atau 103,06 persen dari target dan realisasi PNBP meningkat signifikan sebesar Rp149,27 miliar atau 231,28 persen dari target. Secara agregat, sebagian besar sektor utama penerimaan perpajakan neto mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2023, sektor yang menyumbang kontribusi terbesar pada pertumbuhan penerimaan perpajakan neto, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 54,47 persen. Kinerja kumulatif sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi tertinggi dengan pencapaian sebesar 20,20 persen. Penerimaan pajak dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 79,58 persen pada bulan Desember 2023 dibandingkan dengan bulan November 2023.
Selanjutnya, kontribusi penerimaan dari sektor Industri Pengolahan sebesar 12,23 persen dan disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,01 persen. Perkembangan penerimaan perpajakan neto dari sektor Industri Pengolahan pada bulan Desember 2023 meningkat 151,39% atau sebesar Rp13,29 miliar dibandingkan dengan bulan November 2023. Di sisi lain, penerimaan perpajakan neto dari subsektor Industri Makanan dan Minuman tetap stabil memberikan kontribusi paling besar dengan realisasi sebesar Rp13,23 miliar atau 99,54 persen dari total penerimaan perpajakan sektor Industri Pengolahan.
Pada sisi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023, persentase peningkatan terbesar terjadi pada belanja bantuan dan sosial sebesar 47,13 persen atau senilai Rp5,94 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja bansos digunakan untuk bantuan pendidikan tinggi pada STAIN Majene sebesar Rp5,82 miliar serta bantuan pendidikan dasar dan menengah di lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp117 juta. Kemudian belanja barang meningkat 24,53 persen dari Rp1,30 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp1,62 triliun pada Desember 2023. Secara nominal, realisasi belanja tertinggi di Sulawesi Barat selama tahun 2023 yaitu belanja barang.
Peningkatan belanja barang disebabkan karena adanya Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju – Majene TA 2022-2023 (Multi Years Contract) Rp84,91 miliar dan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju Majene sebesar Rp32,88 miliar pada Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Realisasi belanja pegawai bulan Desember 2023 meningkat 5,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp1,16 triliun. Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan karena adanya penambahan jumlah pegawai, PPPK, dan penambahan pagu belanja pegawai pada beberapa satker.
Sedangkan belanja modal pada bulan Desember 2023 mengalami kontraksi sebesar 1,24 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Realisasi belanja modal digunakan untuk pembangunan Bendungan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada SNVT Pembangunan Bendungan Sulawesi III sebesar Rp104 miliar, Paket Preservasi Jalan Batas Kabupaten Majene – Mamuju – Kalukku (MYC SBSN) pada PJN Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp83,90 miliar, dan Pekerjaan Preservasi Jalan Surumana (Batas Sulawesi Tengah) – Pasangkayu – Baras – Karossa (MYC) pada PJN Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp44,05 miliar.
Dari sisi penyaluran TKD, realisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp6,88 triliun atau sebesar 98,96% dari total alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat. Penyaluran TKD tersebut secara nominal naik 6,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi jenis TKD yang tumbuh positif, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik meningkat sebesar 19,31 persen karena meningkatnya pengajuan permintaan penyaluran DAK Fisik menjelang batas waktu akhir penerimaan dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap III. DAK Nonfisik meningkat sebesar 14,51 persen karena terdapat penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 4,61 persen karena terdapat penyaluran Tambahan DAU dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant) khususnya pada Bidang Penggajian Formasi PPPK. Dana Desa meningkat sebesar 1,77 persen karena meningkatnya pengajuan permintaan penyaluran Dana Desa menjelang batas waktu akhir penerimaan dokumen syarat salur Dana Desa Tahap III dan tambahan Dana Desa.
Di sisi lain, Insentif Fiskal mengalami kontraksi pada tahun 2023 karena terjadinya penurunan indikator penilaian kinerja pada pemerintah daerah, sehingga berpengaruh terhadap realisasi penyaluran Insentif Fiskal TA 2023. Selanjutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi disebabkan oleh penurunan sumber-sumber penerimaan yang dipungut oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah, sehingga berpengaruh terhadap realisasi walaupun secara persentase realisasi pada TA 2023 lebih tinggi dari TA 2022. Secara keseluruhan, APBN regional Sulawesi Barat hingga akhir tahun 2023 terjaga dengan baik yang ditopang oleh tren pendapatan yang positif dan belanja negara yang optimal. APBN TA 2023 semakin kuat di penghujung tahun dan mampu menjadi stimulus bagi aktivitas perekonomian masyarakat di Sulawesi Barat.
***
Bidang PPA II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
