Sumber: Dokumentasi Media Briefing APBN Regional Sulawesi Barat Edisi Februari 2024

Mamuju, 28 Februari 2024 – APBN regional Sulawesi Barat sampai dengan 31 Januari 2024 mencatatkan kinerja yang baik sebagai pembuka tahun 2024. Pendapatan negara mencapai Rp63,35 miliar atau 4,92 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara sebesar Rp690,22 miliar atau 6,03 persen dari pagu, meningkat 21,27 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja positif tahun lalu berlanjut di tahun 2024 dan mampu menjadi booster bagi perekonomian di Sulawesi Barat.

APBN Regional Sulawesi Barat sebagian besar ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,19 miliar atau sebesar 4,39 persen dari target perpajakan 2024. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp26,35 miliar (49,55 persen dari total penerimaan perpajakan bulan Januari 2024). Meskipun demikian, penerimaan PPN terkontraksi 29,57 persen dibandingkan Januari 2023 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap implementasi tarif PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (TBS Sawit) yang semula 11% menjadi 1,1% sesuai PMK Nomor 64 Tahun 2022.

Kontribusi terbesar pertumbuhan penerimaan perpajakan neto yaitu sektor Administrasi Pemerintahan mencapai Rp17,21 miliar (32,35 persen), kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp9,82 miliar (18,45 persen). Sedangkan kinerja kumulatif tertinggi sampai dengan Januari 2024, terdapat pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (160,47 persen). Hal ini disebabkan adanya kenaikan setoran Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 21 atas pembayaran insentif akhir tahun kepada pegawai pada sektor jasa keuangan dan asuransi. Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp10,16 miliar atau 13,31 persen dari target.

Pada sisi belanja negara, realisasi sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp690,22 miliar atau 6,03 persen dari pagu. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp149,85 miliar, meningkat 42,45 persen dibandingkan bulan Januari 2023. Secara persentase, peningkatan signifikan terjadi pada belanja modal dari sebelumnya Rp2,71 miliar (Januari 2023) menjadi Rp22,90 miliar (Januari 2024) atau meningkat sebesar 743,54 persen. Realisasi belanja modal sebagian besar didukung oleh akselerasi belanja modal Kementerian PUPR yang meningkat signifikan serta adanya peningkatan realisasi kontrak pra-DIPA dan kontrak di awal tahun yang lebih masif dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp57,89 miliar, meningkat 36,36 persen dibandingkan Januari 2023. Realisasi belanja barang bulan Januari 2024 terdiri atas belanja operasional dan non operasional. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp69,06 miliar atau 5,65 persen dari pagu. Sedangkan belanja sosial belum terdapat realisasi sampai dengan 31 Januari 2024.

Dari sisi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi hingga 31 Januari 2024 mencapai Rp540,37 miliar atau 8,10 persen dari total alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat, meningkat sebesar 16,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi jenis TKD yang tumbuh positif, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang terealisasi sebesar Rp166,52 miliar. Realisasi DAK Nonfisik terdiri atas dana BOS sebesar Rp143,66 miliar (1.919 sekolah; 248.244 siswa), BOP PAUD sebesar Rp13,75 miliar (1.432 sekolah; 45.845 siswa), dan BOP Kesetaraan sebesar Rp 9,11 miliar (131 sekolah; 10.977 siswa).

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terkontraksi pada bulan Januari 2024, masing-masing sebesar 13,55 persen dan 19,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan realisasi DBH terjadi karena menurunnya realisasi khususnya pada DBH SDA Perikanan yang hanya mencapai Rp1,70 miliar pada Januari 2024. Hal ini sejalan dengan kondisi Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Barat yang mengalami tren menurun sejak bulan Maret 2023 sehingga penerimaan DBH khususnya DBH SDA Perikanan ikut terkontraksi. Sedangkan DAU terkontraksi disebabkan beberapa Pemda masih mempersiapkan pemenuhan dokumen syarat salur berupa laporan realisasi penyerapan anggaran dari DAU Specific Grant tahun 2023 yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan permintaan penyaluran DAU Block Grant periode bulan Februari 2024.

Sebagai kesimpulan, kinerja APBN regional Sulawesi Barat di awal tahun 2024 terus melanjutkan kinerja baik dengan didukung oleh realisasi belanja negara yang optimal sebagai motor penggerak bagi perekonomian di Sulawesi Barat.


Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.