Pendapatan APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp1.060,13 miliar atau 88,02 persen dari target sebesar Rp1.204,41 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp386,37 miliar. Peningkatan bea keluar disebabkan oleh adanya kegiatan ekspor CPO dan turunannya pada KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare yang mendorong peningkatan penerimaan bea keluar terjadi seiring dengan naiknya harga referensi CPO dan turunannya, dari USD954,71/MT pada September 2025 menjadi USD963,61/MT pada Oktober 2025. Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp186,30 miliar. Hal tersebut didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp54,35 miliar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp7.861,70 miliar atau 77,39% dari pagu sebesar Rp10.159,01 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp2.425,73 miliar atau 65,67 persen dari pagu sebesar Rp3.699,43 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp5.435,97 miliar atau 84,15 persen dari pagu sebesar Rp6.459,58 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.237,09 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp701,89 miliar, belanja modal sebesar Rp478,31 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp8,43 miliar.

Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp3.885,59 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp63,92 miliar, DAK Fisik sebesar Rp199,13 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp854,28 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp419,58 miliar, yang terdiri dari Dana Desa Earmark sebesar Rp290,38 miliar dan Dana Desa Non Earmark sebesar Rp129,19 miliar. Dana Desa Earmark, diantaranya, digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan perannya sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada program strategis nasional di tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

--- SELESAI --