Pendapatan APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp1.233,09 miliar atau 101,59 persen dari target sebesar Rp1.213,82 miliar. Capaian tersebut telah melebihi target pendapatan, hal tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp440,98 miliar. Capaian ini tumbuh 396,36% (yoy), didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya melalui KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare, seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada tahun 2025. Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp193,40 miliar. Hal tersebut didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp55,53 miliar.
Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp8.764,34 miliar atau 85,93% dari pagu sebesar Rp10.199,05 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp2.729,31 miliar atau 72,99 persen dari pagu sebesar Rp3.739,47 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp6.035,03 miliar atau 93,43 persen dari pagu sebesar Rp6.459,58 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.356,99 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp824,60 miliar, belanja modal sebesar Rp537,94 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp9,78 miliar.
Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp4.245,82 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,52 miliar, DAK Fisik sebesar Rp214,89 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1.054,96 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp439,37 miliar, yang terdiri dari Dana Desa Earmark sebesar Rp310,17 miliar dan Dana Desa Non Earmark sebesar Rp129,19 miliar. Dana Desa Earmark, diantaranya, digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga akhir November 2025 menunjukkan perannya sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada program strategis nasional di tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
