Sumber: Dokumentasi Media Briefing APBN Regional Sulawesi Barat Edisi Mei 2024
Mamuju, 29 Mei 2024 – APBN regional Sulawesi Barat sampai dengan 30 April 2024 terjaga baik dan mampu menstimulasi aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Pendapatan negara mencapai Rp278,38 miliar atau 21,44 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara sebesar Rp3.197,48 miliar atau 27,95 persen dari pagu, meningkat 9,40 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja APBN memiliki peran penting bagi perekonomian di regional Sulawesi Barat.
APBN Regional Sulawesi Barat sebagian besar ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp220,78 miliar atau sebesar 18,06 persen dari target perpajakan 2024. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp122,58 miliar (55,52 persen dari total penerimaan perpajakan sampai dengan bulan April 2024). Meskipun demikian, penerimaan PPN masih menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan bulan April 2023 yang disebabkan oleh penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 1,1% untuk komoditas sawit dan tingginya pencairan restitusi (pengembalian) pajak.
Kontribusi terbesar pertumbuhan penerimaan perpajakan neto yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai Rp38,86 miliar (55,03 persen), kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,92 persen. Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp57,60 miliar atau 76,15 persen dari target. Pendapatan Biaya Pendidikan merupakan sumber terbesar PNBP di Provinsi Sulawesi Barat, realisasi sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp21,76 miliar (37,79 persen dari total realisasi PNBP).
Pada sisi belanja negara, realisasi sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp3.197,48 miliar atau 27,95 persen dari pagu. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.186,81 miliar, meningkat 33,17 persen dibandingkan bulan April 2023. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didominasi oleh Belanja Barang, salah satunya dari kegiatan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, belanja modal meningkat signifikan sebesar 136,66 persen, yang didominasi oleh kegiatan preservasi jalan nasional dalam mendukung peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur konektivitas di Sulawesi Barat.
Dari sisi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi hingga 30 April 2024 mencapai Rp2.010,67 miliar atau 30,13 persen dari total alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat, menurun sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kontraksi Dana Alokasi Khusus sebesar 23,73 persen dan Dana Bagi Hasil sebesar 13,43 persen. Kontraksi Dana Alokasi Khusus di antaranya disebabkan karena Pemerintah Daerah sedang mempersiapkan pemenuhan dokumen syarat salur Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Selanjutnya, penurunan Dana Bagi Hasil disebabkan oleh belum adanya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak karena terhambatnya penyelesaian BAR rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah. Namun demikian, APBN Regional Sulawesi Barat sampai dengan bulan April 2024 terus mencatatkan hasil yang positif dan mampu menstimulasi perekonomian melalui optimalisasi belanja negara.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
