Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengadakan rapat koordinasi strategi di Ruang Pola Kantor Gubernur pada Senin, 9 Februari 2025. Rapat tersebut digelar untuk merespons fenomena kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) yang terjadi pada awal tahun, guna memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan pemantauan, kenaikan harga di Sulawesi Tenggara secara umum tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di wilayah Sulawesi. Gejala inflasi ini secara spesifik terjadi pada komoditas perhiasan, tarif listrik, angkutan, dan komoditas ikan. Peningkatan ini terjadi di wilayah kabupaten Kolaka, Konawe, serta sejumlah kawasan perkotaan. Sementara itu, wilayah kepulauan mengalami tekanan harga yang lebih signifikan akibat ketergantungan pasokan dari luar pulau yang diperparah oleh dampak cuaca ekstrem angin muson timur.
Menanggapi dinamika tersebut, Kanwil DJPb Sultra mengeluarkan beberapa rekomendasi strategis. Langkah jangka pendek yang perlu segera dioptimalkan meliputi; intensifikasi pemantauan harga harian di pasar daerah, menjamin ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta secara efektif menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan pasar murah untuk menekan potensi panic buying masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan secara struktural, Kanwil DJPb Sultra mendorong penerapan strategi jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan meliputi perluasan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga pasokan antar wilayah surplus dan defisit, hingga fasilitasi pembuatan kluster pangan dan gerakan tanam mandiri. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan kebijakan regulasi maupun edukasi mengenai mencakup penjualan bahan pangan ke luar daerah. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan “cold storage” untuk produk perikanan dan pertanian dinilai krusial demi menjaga kontinuitas pasokan, keamanan, dan higienitas pangan.
Kanwil DJPb menegaskan pentingnya penguatan produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan digitalisasi, yang selaras dengan penerapan strategi “4 K” (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Berbagai langkah mitigasi inflasi tersebut menuntut sinergi yang solid, baik secara internal TPID maupun lintas sektor.
Tidak hanya berhenti pada rekomendasi kebijakan, Kanwil DJPb juga menyoroti peran instrumen fiskal dalam menopang pengendalian inflasi. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat belanja yang berorientasi pada penguatan produksi pangan. Kanwil DJPb pun berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap alokasi dana transfer, khususnya pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di sektor pertanian dan perikanan perlu terus didorong agar mampu menopang pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat pedesaan hingga puncak kebutuhan konsumsi
