Kendari - Memastikan setiap rupiah anggaran negara terserap dan dikelola dengan tepat sasaran membutuhkan pendekatan pembinaan yang proaktif dan adaptif. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong transformasi layanan konsultasi melalui inovasi KONAWE (Konsultasi APBN di Wilayah secara Elektronik). Sepanjang Triwulan I tahun 2026, layanan ini berhasil menangkap dan menyelesaikan 42 permasalahan teknis yang dihadapi para satuan kerja dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara.
Layanan KONAWE hadir untuk menjembatani kesenjangan akses informasi yang kerap kali terjadi akibat keterbatasan jarak dan waktu. Mitra kerja kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk memastikan ketepatan langkah administratif. Melalui sistem pendaftaran yang terstruktur, pemangku kepentingan dapat dengan leluasa memilih jadwal dan metode konsultasi yang dibutuhkan, baik secara tatap muka langsung, video conference, maupun koordinasi cepat melalui sambungan telepon dan WhatsApp.
Rentetan permasalahan yang berhasil difasilitasi oleh Tim KONAWE sepanjang kuartal pertama tahun ini sangat beragam dan kompleks. Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini terus memperkuat koordinasi antar-seksi untuk memberikan respons yang presisi. Mulai dari memberikan kepastian regulasi terkait penggunaan kode akun belanja, menuntaskan kendala teknis perekaman pada aplikasi SAKTI dan Inaproc, hingga memberikan solusi strategis bagi satuan kerja yang menghadapi kondisi pagu minus dan kendala penyaluran hibah. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJPb selalu berpegang teguh pada prinsip kepatuhan regulasi guna menjamin keamanan fiskal.
Keberhasilan KONAWE dalam menyerap 42 konsultasi di awal tahun ini membuktikan bahwa transformasi digital mampu menjawab kompleksitas birokrasi di lapangan. Lebih dari sekadar penyediaan layanan, KONAWE mencerminkan komitmen kuat Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan. Dengan komunikasi yang responsif dan berorientasi pada pemecahan masalah, inovasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi keuangan negara, tetapi juga terus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
