No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1.  Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;

2.  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan      Tata     Kerja    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.

2.    Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa:

a.    Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

b.    Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.

3.    Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.

4.    Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan pemberian UP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja

5.

Biaya/Tarif

Nihil

6.

Produk Pelayanan

Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.