Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah diubah dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016, KPPN Tipe A1 mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara(BUN);
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut di atas ditajamkan kembali secara operasional dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap Surat Perintah Pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

VISI

"Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah Yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel"

MISI

1) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;

2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;

3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.