Dalam administrasi perbendaharaan negara, terdapat berbagai dokumen penting yang berfungsi untuk memastikan kelancaran tata kelola keuangan, terutama terkait pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). SKPP memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan, terutama bagi pegawai negeri yang mengalami perubahan status kepegawaian atau berpindah instansi.

Apa itu SKPP?

SKPP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan kerja (satker) atau instansi pemerintah sebagai bukti bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kepada seorang pegawai telah dihentikan karena suatu alasan tertentu. Dokumen ini diterbitkan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji atau tunjangan tidak terjadi secara ganda atau tidak tepat sasaran.

SKPP memiliki berbagai kegunaan, di antaranya:

1. Penghentian Pembayaran Gaji
• SKPP diterbitkan ketika seorang pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau mengalami perubahan status kepegawaian yang menyebabkan gaji dari instansi sebelumnya harus dihentikan.
2. Pemindahan Pembayaran Gaji ke Instansi Baru
• Bagi pegawai yang berpindah instansi atau satuan kerja, SKPP menjadi dasar bagi instansi baru dalam mengajukan pembayaran gaji pegawai tersebut di tempat yang baru.
3. Dasar Perhitungan Hak Keuangan Pegawai
• SKPP menjadi dasar dalam perhitungan hak keuangan pegawai, seperti tunjangan pensiun atau pesangon, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran.
4. Memastikan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan
• Dengan adanya SKPP, pencatatan keuangan negara menjadi lebih tertib dan transparan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pembayaran.

Kapan SKPP Diterbitkan?

SKPP diterbitkan dalam beberapa kondisi berikut:

• Pegawai memasuki masa pensiun
• Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan
• Pegawai pindah ke instansi lain
• Pegawai meninggal dunia

Bagaimana Proses Penerbitan SKPP?

1. Pengajuan oleh Pegawai atau Satuan Kerja
• Pegawai atau pihak berwenang di satuan kerja mengajukan permohonan penerbitan SKPP kepada unit pengelola keuangan.
2. Verifikasi Data oleh Satuan Kerja
• Data pegawai diverifikasi untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kewajibannya telah dipenuhi sebelum penghentian pembayaran dilakukan.
3. Pengesahan SKPP oleh KPPN
• Setelah diverifikasi, KPPN akan mengesahkan SKPP berdasarkan data yang telah diberikan oleh satuan kerja.
4. Pengiriman SKPP ke Instansi Tujuan
• SKPP dikirimkan ke instansi tujuan sebagai dasar pembayaran gaji di tempat yang baru atau untuk kepentingan administrasi lainnya.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan dokumen penting dalam administrasi keuangan negara yang berfungsi untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan tepat dan tidak terjadi kelebihan pembayaran. Dengan adanya SKPP, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat terus terjaga.