Berikut beberapa kendala yang paling sering ditemui di lapangan dan berdampak langsung pada kualitas belanja satuan kerja:
- Dokumen Pendukung Disiapkan Terburu-buru
Di akhir tahun, dokumen pendukung sering kali disusun mendekati batas waktu pengajuan. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara dokumen, kontrak, dan realisasi kegiatan. Akibatnya, proses verifikasi menjadi lebih lama dan berpotensi menunda pencairan.
Satuan kerja perlu menyusun dokumen pendukung secara bertahap sejak awal pelaksanaan kegiatan, tidak menunggu mendekati akhir tahun. Penyusunan daftar periksa (checklist) internal dapat membantu memastikan kelengkapan dan konsistensi dokumen
- Fokus pada Realisasi, Bukan Output Kegiatan
Tidak jarang belanja direalisasikan dengan orientasi utama pada terserapnya anggaran, sementara keterkaitan dengan output kegiatan kurang mendapat perhatian. Padahal, belanja yang berkualitas seharusnya mencerminkan pencapaian output sebagaimana direncanakan dalam dokumen anggaran.
Sebelum mengajukan pencairan, satuan kerja perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan output sesuai tujuan kebijakan. Pemahaman terhadap maksud belanja menjadi penting agar realisasi anggaran tidak sekadar bersifat administratif.
- Revisi Anggaran Dilakukan Tanpa Analisis yang Memadai
Revisi anggaran di akhir tahun sering dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pelaksanaan. Namun, apabila revisi dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis yang cukup, terdapat risiko ketidaktepatan penggunaan anggaran dan penurunan kualitas belanja.
Revisi anggaran perlu dipahami sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar formalitas. Satuan kerja disarankan melakukan analisis sederhana mengenai dampak revisi terhadap output kegiatan sebelum mengajukan perubahan.
- Kurangnya Koordinasi Internal Satuan Kerja
Keterbatasan waktu di akhir tahun sering kali diperparah oleh kurangnya koordinasi internal, baik antar pelaksana kegiatan maupun antara pengelola keuangan dan teknis. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen dan ketidaksinkronan informasi.
Penguatan koordinasi internal melalui pembagian tugas yang jelas dan komunikasi rutin menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.
Menjaga Kualitas Belanja: Praktik Baik yang Dapat Diterapkan Satuan Kerja
Untuk menjaga kualitas belanja di tengah tekanan akhir tahun, terdapat beberapa praktik baik yang dapat diterapkan satuan kerja:
- Memahami tujuan belanja, bukan hanya prosedurnya.
- Menjaga ketepatan dan konsistensi dokumen sejak awal.
- Mengelola waktu pelaksanaan agar tidak menumpuk di akhir tahun.
- Memanfaatkan layanan konsultasi KPPN secara optimal.
Pendekatan ini tidak hanya membantu kelancaran pencairan, tetapi juga meningkatkan kualitas output kegiatan.
Pembelajaran dari Lapangan: Pengalaman KPPN Balikpapan
Di wilayah kerja KPPN Balikpapan, peningkatan volume layanan pada Triwulan IV menjadi tantangan tersendiri. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa satuan kerja yang aktif melakukan konsultasi sejak awal memiliki kesiapan dokumen yang lebih baik dan proses pencairan yang lebih lancar.
Pendampingan yang dilakukan melalui komunikasi dan edukasi membantu satuan kerja memahami bahwa kualitas belanja merupakan bagian dari perlindungan terhadap kinerja dan akuntabilitas. Dengan pemahaman tersebut, satuan kerja lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan meskipun berada di bawah tekanan waktu.
Peran KPPN dalam Pembinaan Kualitas Belanja
Sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN berperan memastikan bahwa pelaksanaan belanja negara berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan output yang berkualitas. Fungsi pengujian dan verifikasi merupakan bentuk pengendalian awal, sementara pendekatan konsultatif menjadi sarana pembinaan yang efektif.
Dalam hal ini, Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) memiliki peran strategis dalam memetakan permasalahan berulang, melakukan analisis, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif kepada satuan kerja. Pendekatan ini membantu satuan kerja memahami bahwa kualitas belanja merupakan bagian dari kinerja, bukan sekadar kewajiban administratif.
Tekanan akhir tahun merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan APBN. Namun, tekanan tersebut tidak seharusnya menggeser fokus dari tujuan utama belanja negara, yaitu menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan.
Dengan memahami kendala yang sering terjadi dan menerapkan solusi yang tepat, satuan kerja dapat menjaga kualitas belanja di tengah keterbatasan waktu. Sinergi antara satuan kerja, KPPN, dan PTPN menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan akuntabel.
