Sebuah langkah fenomenal telah diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan dengan melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia dalam suatu tatanan kementerian dan instansi.
Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu instansi yang menggerakan poros pelayanan, telah berupaya dalam berbagai aspek reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dimulai dengan berubahnya nama Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sejak tahun 2004. Menyusul perubahan nama menjadi KPPN, sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Perbendaharaan juga mengalami perombakan yang cukup massive yaitu dengan peluncuran KPPN Percontohan.
Perubahan telah berjalan dan tetap menjadi tonggak acuan kualitas birokrasi pada Ditjen Perbendaharaan. Demi menjaga agar reformasi tersebut tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan berbalik arah, Ditjen Perbendaharaan melalui kantor-kantor vertikal yang tersebar diseluruh Indonesia mengadakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target responden stakeholder.
KPPN Balikpapan sebagai kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan telah mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada awal-pertengahan bulan Juni 2021. Adapun jenis-jenis layanan yang menjadi target penilaian adalah:
- Kinerja Layanan Pencairan Dana
- Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi
- Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran
- Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
- Sarana dan Prasarana
Pada pelaksanaan survei tahun ini, KPPN Balikpapan menargetkan total responden sebanyak 70 orang. Responden terdiri dari pejabat maupun pelaksana dari berbagai latar belakang tingkat pendidikan dan usia yang diklasifikasikan sebagai berikut:
Dari hasil survei terhadap 70 responden tersebut, telah dilakukan pengolahan data tiap layanan. Rata-rata responden memberikan penilaian diatas 3 (baik dan sangat baik) dengan persentase lebih dari 98%. Adapun rincian hasil survei per layanan ditampilkan melalui tabel sebagai berikut:
Diharapkan dengan pelaksanaan survei IKM yang diadakan tiap tahunnya pada akhir semester 1, akan memberikan evaluasi dan peningkatan kinerja serta layanan KPPN Balikpapan terhadap stakeholder.
-Atika Eka L-