Sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kepastian atas hak dan kewajiban para pihak serta menjadi pedoman dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, efektif, dan berkualitas bagi para pengguna layanan.
Salah satu bagian dari Surat Keputusan tersebut adalah Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang terdiri 12 jenis pelayanan, sebagai berikut:
- Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non-LS
- Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
- Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsug (SP3HL)
- Pengesahan Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL- BJS)
- Layanan Konsultasi Stakeholder
- Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak
- Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak
- Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
- Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
- Persetujuan Pembukaan Rekening
- Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
- Penerbitan Bukti Validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bendahara
Untuk mengunduh KEP-83/PB/2025, klik tautan berikut: UNDUH KEP-83/PB/2025
