Belanja infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Pemerintah terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus tersebut tercermin dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan Rempang atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Rempang Eco City. Program ini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan bukti bahwa APBN hadir untuk membangun kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan.

PSN Rempang Eco City ini dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam. Program ini dijalankan berdasarkan kewenangan Tugas Perbantuan dari Kementerian Transmigrasi, Dalam kunjungan kerja Menteri Transmigrasi ke kawasan Rempang, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi merupakan upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penyediaan sarana pendidikan, infrastruktur dasar, serta dukungan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada fisik infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga infrastruktur pendukung yang menjadi prasyarat terbentuknya kawasan permukiman yang produktif.

Berdasarkan data pelaksanaan APBN sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi belanja infrastruktur PSN Rempang Eco City yang dikelola pada wilayah kerja KPPN Batam mencapai sekitar Rp77 miliar. Komposisi belanja tersebut diutamakan untuk pembangunan kawasan permukiman transmigrasi, termasuk pembangunan rumah transmigran, pematangan lahan, serta penyediaan sarana dasar seperti air bersih dan listrik. Porsi ini mencerminkan fokus APBN dalam menghadirkan hunian layak sebagai fondasi awal pembangunan wilayah baru. Selain pembangunan permukiman, belanja infrastruktur juga diarahkan pada penguatan layanan dasar melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Kegiatan ini meliputi pembangunan gedung sekolah dasar tahap awal, rehabilitasi beberapa lokasi sekolah, pembangunan toilet sekolah, serta penyediaan sarana air bersih dan kelistrikan. Infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sejalan dengan prioritas APBN 2025.

Pembangunan infrastruktur penunjang turut melengkapi ekosistem kawasan permukiman. Pada PSN Rempang ini, APBN mendukung pembangunan jalan, tambatan kapal, serta jembatan penghubung. Infrastruktur tersebut berfungsi meningkatkan konektivitas kawasan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Kehadiran infrastruktur penunjang ini menunjukkan bahwa pembangunan permukiman tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan upaya peningkatan akses dan konektivitas wilayah. Dari perspektif fiskal, belanja infrastruktur permukiman memiliki karakteristik sebagai belanja modal dan belanja barang konstruksi yang bersifat padat karya dan padat material. Jenis belanja ini berpotensi memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi sektor konstruksi dan jasa pendukung. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan belanja menjadi faktor kunci agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Kompleksitas pelaksanaan belanja infrastruktur, yang melibatkan berbagai jenis kontrak dan tahapan pembayaran, menuntut tata kelola yang tertib dan akuntabel. Dalam konteks inilah KPPN Batam menjalankan peran strategisnya tidak hanya sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, tetapi juga sebagai mitra pembina satuan kerja. Pembinaan dilakukan melalui asistensi penatausahaan kontrak, pengelolaan termin pembayaran, serta pemenuhan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai ketentuan perbendaharaan. Melalui pembinaan dan pendampingan tersebut, KPPN Batam berupaya memastikan bahwa proses pencairan dana berjalan tepat waktu, akuntabel, dan selaras dengan progres fisik kegiatan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kualitas belanja negara, sehingga realisasi anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat. Kualitas belanja inilah yang pada akhirnya menjadi cerminan keberhasilan pelaksanaan APBN di daerah.

Belanja infrastruktur program strategis nasional di Batam menunjukkan bagaimana APBN berperan sebagai instrumen pembangunan yang menjangkau langsung kebutuhan dasar masyarakat. Sinergi antara satuan kerja pelaksana dan KPPN menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan pengawalan yang konsisten hingga akhir tahun anggaran, diharapkan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan wilayah Batam sebagai kawasan strategis nasional.

Dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) ini, tahapan kebijakan yang mencakup penetapan DIPA pada paruh tahun anggaran serta pemenuhan dasar hukum pelaksanaan kewenangan Tugas Perbantuan dari Kementerian Transmigrasi menjadi tantangan yang dihadapi, karena membentuk karakteristik waktu pelaksanaan yang relatif terbatas, sehingga menuntut kesiapan satuan kerja secara menyeluruh baik dari sisi teknis, pengelolaan keuangan negara, maupun kapasitas sumber daya manusia perbendaharaan. Dalam kondisi waktu pelaksanaan yang terbatas, kesiapan dan kompetensi SDM perbendaharaan menjadi faktor penentu kelancaran pencairan dana APBN. Pejabat perbendaharaan dituntut mampu bekerja secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel, terutama dalam mengelola belanja infrastruktur yang bersifat kompleks dan bernilai besar. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas SDM perlu diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memitigasi risiko keterlambatan dan menjaga kualitas pelaksanaan program.

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pada satuan kerja pelaksana Tugas Perbantuan perlu difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap karakteristik belanja infrastruktur, pengelolaan kontrak, serta ketentuan perbendaharaan yang relevan dengan pelaksanaan PSN. Dengan pemahaman yang memadai, pejabat perbendaharaan dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan jadwal, percepatan proses administrasi, dan penyesuaian teknis yang kerap terjadi pada proyek dengan waktu pelaksanaan terbatas. Kedepannya, KPPN Batam akan terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN melalui pembinaan yang adaptif dan kolaboratif. Upaya ini sejalan dengan tujuan reformasi perbendaharaan negara, yaitu mewujudkan belanja negara yang efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kontributor: Veronika (Pembina Teknis Perbendaharaan KPPN Batam)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi sangat krusial. Tahun 2025 merupakan tahun strategis yang menuntut pelaksanaan APBN yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, KPPN sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran negara, berperan penting dalam mengawal realisasi belanja satuan kerja agar optimal dan tepat sasaran.

APBN 2025 bukan hanya sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. KPPN Batam berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun realisasi Belanja di Wilayah Batam dan Kabupaten Karimun sampai dengan 31 Juli 2025 per masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp588,2 M
2. Belanja Barang sebesar Rp937,5 M
3. Belanja Modal Rp133,3 M
4. Belanja Lain-lain sebesar Rp75,7 M
5. Belanja Transfer sebesar Rp1,3 T

Sehingga secara total keseluruhan, realisasi belanja sampai dengan 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp3,05 T

Untuk memaksimalkan realisasi belanja pada periode Triwulan III Tahun 2025, KPPN Batam melakukan langkah strategis diantaranya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Mitra KPPN Batam, melakukan Pendampingan dan Asistensi Teknis terhadap Satker yang memiliki realisasi rendah, pemberian Early Warning System terhadap Satker Mitra KPPN Batam yang berpotensi rendah penyerapan, serta mengupayakan peningkatan literasi keuangan negara melalui berbagai kegiatan seperti Bimtek, Sosialisasi, maupun Focus Group Discussion dengan Satker Mitra KPPN Batam. 

Dengan pencapaian ini, KPPN Batam berkomitmen untuk terus mengawal pencairan APBN agar efektif dan tepat sasaran dan berupaya terus menjalin sinergi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Mitra KPPN Batam agar APBN dapat terserap dengan optimal sehingga dapat membawa dampak lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja KPPN Batam. 

Batam merupakan kota di Provinsi Kepulauan Riau, di sebelah selatan Laut Cina Selatan. Lokasinya sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional, yaitu dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jalur tersebut penting untuk perdagangan, transportasi barang, dan transportasi orang antar negara. Kini Batam telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, dan pariwisata yang menarik investasi dan wisatawan lokal maupun internasional. 

Pengelolaan keuangan negara memiliki salah satu aspek penting, yaitu pengelolaan kas negara. Idle Cash merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan kas negara. Pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur dana negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan kas negara dalam hal pengelolaan keuangan negara pada dasarnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk memastikan aliran kas yang baik dan tersedianya kas yang memadai untuk membiayai keuangan negara. Idle Cash atau dana mengganggur adalah suatu keadaan di mana kas negara mengendap dan tidak digunakan untuk kegiatan keuangan negara. Optimalisasi pengelolaan kas negara diperlukan untuk meminimalkan idle cash. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah penggunaan kartu kredit pemerintah. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam telah menetapkan visi, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Untuk mencapai visi tersebut, KPPN Batam telah menetapkan misi, yaitu mendukung memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif dan mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum melalui:

• Mewujudkan pengelola kas yang prudent, efisien, dan optimal;
• Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
• Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
• Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
• Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
• Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, KPPN Batam menjabarkan sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran disertai dengan Indikator Kinerja sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran tersebut. Pada tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang harus dicapai, yang meliputi:

Sasaran Strategis, terdiri dari:

1. Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel;
2. Dukungan manajemen yang aktif;
3. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
4. Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien;
5. Pelaksanaan anggaran yang optimal;
6. Pertangggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel;
7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;
8. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal.

Indikator Kinerja, terdiri dari:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L;
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN;
4. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan;
5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan;
6. Persentase akurasi perencanaan kas;
7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D;
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah;
9. Indeks kualitas implementasi Digipay;
10. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA;
11. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L;
12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory;
13. TIngkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization;
14. Tingkat implementasi Learning Organization;
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
16. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN;
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB;
18. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Melalui Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut, diharapkan KPPN Batam dapat memberikan informasi kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang sejauh mana KPPN Batam berhasil mewujudkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Halo Mitra Batam ??

Sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Kinerja Tahun 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 seluruh pegawai lingkup KPPN Batam telah melaksanakan Penetapan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Pakta Integritas Tahun 2023.

Mari bersama kita raih kinerja yang lebih baik ??

#KPPNBatam