Dalam rangka mitigasi risiko terhadap dampak kebakaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi, maka dilaksanakan pelatihan dasar penangan kebakaran. Kegitan ini adalah hasil kerja sama KPPN Bukittinggi dengan Dinas kebakaran Kota Bukittinggi. Kegaiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kebaran Kota Bukittinnggi. Dalam acara pembukaan, Kepala KPPN Bukittinggi menyampaikan dalam sambutannya agar seluruh pegawai dan honorer untuk memahami dan berani dalam proses pelatihan penanganan kebakaran ini, semoga acara ini bermanfaat baik dalam kegiatan kantor ataupun di rumah masing-masing.

Pada Jumat, 23 Februari 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi  melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pencanangan dilaksanakan di Aula KPPN Bukittinggi, Pukul 09.00 sampai dengan selesai. Dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Ade Rohman, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Armanaeli, Kepala Badan Keuangan Daerah dari 6 pemda , serta Kuasa Pengguna Anggaran (perwakilannya) lingkup pembayaran KPPN Bukittinggi.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 dan surat kepala KPPN Bukittinggi Nomor S-430/WPB.03/KP.011/2017 tanggal 21 Maret 2017 hal petunjuk teknis langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2017 dengan ini disampaikan hal sebagai berikut

Selasa, 24 April 2018

Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggara 2018 dilaksanakan di Aula KPPN Bukittinggi. Dalam kegiatan ini, narasumber yang akan menyampaikan materi antara lain Kepala KPPN Bukittinggi, Kepala Seksi MSKI KPPN Bukittinggi, dan AR KPP Pratama Bukittinggi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2018, tata cara penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018, penggunaan aplikasi OMSPAN dalam pertanggungjawaban penyaluran dana 2017 dan perencanaan penyaluran dana tahun anggaran 2018, serta perpajakan yang terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2018. 

Pada 14 Januari 2004, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan secara sah berlaku di Republik Indonesia. Hari itu adalah menjadi awal berdirinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bukti reformasi birokrasi di bidang perbendaharaan ke arah yang lebih maju dan aktif. Setiap tanggal 14 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaraan, sebagai wujud peringatan akan kerja keras dan usaha membangun bangsa ini melalui pengelolaan keuangan Negara khususnya APBN lebih baik dan lebih baik lagi.