Jalan Jendral Sudirman No. 58, Wumialo, Kota Tengah, Wumialo, Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah SS yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi.
Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome).
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO TAHUN 2021
Reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik merupakan cita-cita mulia yang sedang diusahakan untuk diraih oleh Bangsa Indonesia. Sebagai bagian kecil dari Republi Indonesia kami keluarga besar KPPN Gorontalo selalu berusaha untuk memberikan sumbangsih terbaiknya. Jika tidak dimulai dari bagian-bagian yang kecil takkan terwujud perubahan besar. Mulail dari hal yang kecil untuk merubah hal yang besar !!!
KPPN Gorontalo siap menyongsong fase puncak dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Mulai minggu-I September 2020 ini link survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas mulai digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Survei ini untuk mengukur apakah kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat atau tidak dengan adanya program pembangunan Zona Integritas pada KPPN Gorontalo.
Fokus atau arah pembangunan ZI di KPPN Gorontalo adalah melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini ditempuh tentunya dengan mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yang didukung dengan tata laksana yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang professional, serta pembangunan inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, serta diperkuat pengawasan yang berkesinambungan.
Semua elemen KPPN Gorontalo senantiasa berupaya saling mengingatkan untuk menjaga komitmen perubahan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM). Pada Selasa 8 September 2020, Plt. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo secara khusus berkunjung ke KPPN Gorontalo untuk memberikan semangat dan arahan terkait proses pembangunan Zona Integritas yang sedang berjalan di KPPN Gorontalo. Semoga segala dan upaya yang sudah kami lakukan bisa menjadi sumbangan kecil yang berarti bagi tercapainya cita-cita Indonesia yang bebas korupsi dan memiliki kualitas pelayanan publik yang excelence.
Jakarta, 30 Oktober 2018 - Bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Oeang Ke-72 yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada KPPN Gorontalo atas prestasinya sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018.
Realisasi Belanja s.d. Triwulan III KPPN Gorontalo
Gorontalo, 05/10/2020 Kemenkeu – KPPN Gorontalo memaparkan perkembangan belanja negara triwulan III tahun 2020. Total belanja yang sudah dicairkan, realisasinya mencapai Rp 3.477.919.925.553 (72,72%) dari Pagu Belanja Rp 4.782.612.576.000. Pencapaian realisasi belanja ini tentu saja sudah cukup baik meskipun masih dibawah target 80% yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, Suatu pekerjaan padat karya yang sedang dijalankan masih belum bisa diselesaikan karena terkendala dengan kurangnya jumlah ataupun kemampuan (skill) dari sumber daya manusia yang mendukung pekerjaan tersebut. Adapun contoh lain, sebuah pekerjaan kontraktual hingga triwulan III ini belum menyelesaikan proses lelang/ tender sehingga pekerjaan tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan.
Realisasi per Jenis Belanja KPPN Gorontalo sendiri masih didominasi pada jenis belanja transfer yang mencapai 88,22%. Dilanjutkan dengan belanja pegawai yang menduduki posisi kedua dengan angka mencapai 75,54%. Belanja Bansos mengikuti dibawahnya yakni mencapai 72,14%, Belanja Modal mencapai 69,82% dan yang terakhir Belanja Barang pada angka 58,91%.
Pada Satker yang dikategorikan besar yang memiliki pagu belanja diatas 10 Miliar, berikut ini adalah data realisasi belanja dari satker yang berhasil meraih peringkat 5 besar.
Peringkat
Pada Satker yang dikategorikan menengah yang memiliki pagu belanja 1-10 Miliar, berikut ini adalah data realisasi belanja dari satker yang berhasil meraih peringkat 5 besar.
Peringkat
Pada Satker yang dikategorikan kecil yang memiliki pagu belanja kurang dari 1 Miliar, berikut ini adalah data realisasi belanja dari satker yang berhasil meraih peringkat 5 besar.
Peringkat
Dari realisasi belanja tersebut, tentu saja masih ada beberapa satker yang masih memiliki sisa pagu belanja yang belum digunakan untuk meraih capaian outputnya. Berikut ini adalah data dari satker yang memiliki sisa pagu belanja berdasarkan banyaknya (Rp) pagu belanja yang belum digunakan.
Peringkat
Dari data-data diatas menunjukkan antusiasme dari para satker dalam mendukung tercapainya target realisasi belanja pemerintah. Dengan perbedaan persentase realisasi belanja yang tidak terlalu signifikan, diharapkan dapat memicu satker-satker lain yang mungkin masih tertinggal agar dapat segera memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan kegiatan yang mendukung upaya percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan belanja. Pada sisa pagu belanja diharapkan agar dioptimalkan sehingga bisa mencapai sasaran output yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kontrak. Apabila sisa pagu belanja tersebut sudah tidak ada peruntukkannya, segera untuk dilakukan pemulihan pagu DIPA atas SSPB sehingga sisa pagu masuk ke rekening kas negara.
Gorontalo, 18 Januari 2019 - Sebagai upaya pemberantasan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan aspek pencegahan serta demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019, KPPN Gorontalo menyelenggarakan Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Tahun 2019 pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 16.00 WITA.
Kamis, 1 November 2018 - KPPN Gorontalo menjadi lokasi Pelaksanaan Kegiatan Studi Lapangan Mata Kuliah Managemen Keuangan Negara bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Semester Ganjil TA 2018/2019 yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Peserta sebanyak 26 orang mahasiswa sangat antusias mengikuti acara tersebut. Acara dihadiri oleh Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto, S.E., M.M. sekaligus menjadi narasumber utama yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Umum, Latif Wahyono, S.E., M.B.A.