PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PB/PB.3/2026

TENTANG
DAFTAR BANK UMUM YANG MENJADI MITRA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang Berbentuk Giro dan Deposito

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini diumumkan daftar bank umum yang telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara bagian Kerja Sama Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga antara Kementerian Keuangan RI dan bank umum sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
5. PT. Bank Aceh Syariah
6. PT. Bank Artha Graha Internasional
7. PT. Bank BTPN Syariah
8. PT. Bank Capital Indonesia
9. PT. Bank Central Asia, Tbk
10. PT. Bank CIMB Niaga (termasuk Unit Usaha Syariah)
11. PT. Bank DBS Indonesia
12. PT. Bank DKI
13. PT. Bank HSBC Indonesia
14. PT. Bank Jabar Banten Syariah
15. PT. Bank KB Bukopin Syariah
16. PT. Bank KB Indonesia Tbk
17. PT. Bank Maluku Malut
18. PT. Bank Mandiri Taspen
19. PT. Bank Maybank Indonesia (termasuk Unit Usaha Syariah)
20. PT. Bank Mega
21. PT. Bank Mega Syariah
22. PT. Bank MNC Internasional
23. PT. Bank Muamalat Indonesia
24. PT. Bank Nagari (termasuk Unit Usaha Syariah)
25. PT. Bank Nationalnobu
26. PT. Bank NTB Syariah
27. PT. Bank Pan Indonesia
28. PT. Bank Panin Dubai Syariah
29. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
30. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
31. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
32. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
33. PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten
34. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
35. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
36. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (termasuk Unit Usaha Syariah)
37. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
38. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
39. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
40. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
41. PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
42. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
43. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
44. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
45. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
46. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
47. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng
48. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
49. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
50. PT. Bank Permata (termasuk Unit Usaha Syariah)
51. PT. Bank Riau Kepri Syariah
52. PT. Bank Sinarmas
53. PT. Bank SMBC Indonesia
54. PT. Bank Syariah Indonesia
55. PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906
56. PT. Citibank, N.A., Indonesia
57. PT. Bank Victoria International, Tbk

B. Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang Berbentuk Virtual Account (VA)

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, Perdirjen Nomor PER-10/PB/2021 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2022 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Lainnya pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini diumumkan daftar Bank Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagai Bank Umum Mitra Pengelola Rekening Virtual (VA) sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
5. PT. Bank Jabar Banten Syariah
6. PT. Bank Muamalat Indonesia
7. PT. Bank Nagari (termasuk Unit Usaha Syariah)
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
11. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (termasuk Unit Usaha Syariah)
12. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
13. PT. Bank Syariah Indonesia

Atas daftar tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Kantor, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan BLU agar dalam rangka pengelolaan keuangan Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga:

1. Hanya menggunakan Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya yang dibuka pada bank-bank sebagaimana tercantum pada poin A;
2. Menutup Rekening Penerimaan dan Rekening Lainnya yang dibuka pada bank umum yang belum bermitra dengan Kementerian Keuangan RI sebagaimana tercantum pada poin A;
3. Hanya menggunakan Rekening Virtual (VA) Pengeluaran, Penerimaan, dan Lainnya yang dibuka pada bank-bank sebagaimana tercantum pada poin B;
4. Menutup Rekening Virtual (VA) Pengeluaran, Penerimaan, dan Lainnya yang dibuka pada bank umum yang belum bermitra dengan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada poin B.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani.