'Menu' Komplit Menteri Keuangan Buat UMKM

Fahmi – KPPN Khusus Investasi

Pemerintah menganggarkan dana ratusan triliun dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk untuk UMKM. Anggaran yang dikucurkan ini diwujudkan dalam sejumlah bentuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  pun mengungkap 'menu' komplit dari pemerintah untuk UMKM. "Ini keseluruhan menu komplit pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM kita," kata beliau dalam acara peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM, Selasa (7/7/2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah menganggarkan Rp 123,46 triliun untuk UMKM. Salah satunya berbentuk penjaminan modal kerja dari pemerintah.

 "Yang hari ini adalah untuk penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun sehingga UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah, dijamin Askrindo Jamkrindo. Jamkrindo Askrindo diberi PMN Rp 6 triliun sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk mengcover risiko tersebut," papar beliau.

UMKM juga diberikan kesempatan untuk restrukturisasi kreditnya dengan tidak membayar cicilan selama 6 bulan dari sisi pokoknya. Kemudian, bunga UMKM disubsidi pemerintah.

"Dan sesudah restructuring dan bunganya dibantu pemerintah diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin pemerintah, preminya dibayar pemerintah Rp 5 triliun dan dijamin BUMN Jamkrindo Askrindo," terang ibu Menteri Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan Rp 2,4 triliun untuk menanggung pajak UMKM. "Kita menyediakan Rp 2,4 triliun pajak yang ditanggung pemerintah bagi UMKM," ujarnya. Pemerintah juga meletakkan uangnya sebesar Rp 30 triliun di bank BUMN. Dengan begitu, diharapkan bank juga menyediakan pinjaman dengan bunga murah.

"Supaya dana murah yang dari pemerintah dengan suku bunga sekitar 80% dari repo 3,3% itu bisa di-blend dengan dana perbankan untuk memberikan kredit modal kerja dengan bunga relatif murah," ujarnya.

Insentif sebesar Rp123,46 triliun bagi UMKM itu dianggarkan untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk perbankan agar segera bisa restrukturisasi, jaminan, persiapan modal kerja baru, PPH final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah, dan pembiayaan untuk LPDB.

Dengan adanya subsidi bunga tersebut, pemerintah menggelontorkan Rp35,28 triliun untuk 60.66 juta rekening UMKM. Di mana dari anggaran tersebut, Rp27,2 triliun untuk subsidi bunga yang diajukan melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan, kemudian Rp7,53 triliun untuk subsidi yang diajukan melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian. Dan Rp0,49 triliun untuk pengajuan melalui online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, dan UMKM PEMDA.

Penyaluran Subsidi Bunga/Margin umum dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-65/PMK.05/2020 “Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” dan PMK -85/PMK.05/2020.

Menteri Keuangan telah menunjuk DIrektorat SMI sebagai KPA untuk menyalurkan subsidi bunga/Margin Umum khususnya yang disalurkan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat SMI juga

menugaskan KPPN Khusus Investasi untuk menyalurkan dana tersebut, dengan pagu DIPA sebesar 27,2 triliun.

Terkait tugas tersebut KPPN Khusus Investasi mesti mempersiapkan semua dokumen, bahan dan data terkait penyaluran subsidi bunga dimaksud sehingga target Pemerintah pada umumnya dan Kementerian Keuangan khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk untuk UMKM dapat terlaksana dengan baik. Kita harapkan ekonomi kita dapat bergairah kembali dengan adanya stimulus khusus untuk sektor UMKM tersebut.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. KPPN Khusus Investasi dalam hal ini mendapat tugas mulia untuk bekerja sepenuh hati melaksanakan tugas tersebut sekaligus juga mendapatkan pahala dari pekerjaan tadi karena membantu dan menjaga keberlangsungan kemampuan sektor ekonomi kita agar tetap hidup, bergairah dan tidak mati suri disebabkan situasi pandemi saat ini.