Jakarta

Berita

Seputar KPPN

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

 
Pengelolaan kas pemerintah (Government Cash Management) merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran negara. Melanjutkan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menyelenggarakan FGD dengan tema “Government Cash Management” pada Selasa (27/08). Rangkaian FGD tematik ketiga tersebut, diselenggarakan secara daring dan dibuka oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah yang menekankan visi DJPb menjadi pengelola perbendaharaan unggul di tingkat dunia.

“DJPb sudah lama memiliki visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, visi tersebut sudah mulai mendekati kenyataan, yang tercermin melalui berbagai program kerjasama DJPb dengan beberapa negara dan institusi keuangan internasional. Baik dalam rangka modernisasi pengelolaan perbendaharaan, maupun peningkatan kapasitas SDM DJPb,” ungkap Sulaimansyah.

Pada acara yang dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara Tio Novita Efriani, Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad menyampaikan materi terkait “Active Cash Management Indonesian Experience.” Pengelolaan kas yang efektif berperan penting dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran pemerintah tepat waktu dan meminimalkan biaya pembiayaan. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pengelolaan kas yang baik mampu mendukung stabilitas makroekonomi dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.

”Terkait dengan pengelolaan kas, kita punya dorongan untuk melakukan optimalisasi, karena secara kas yang dipegang pemerintah memiliki buffer, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan uang tunai karena ’cash buffer’ itu mahal dan remunerasi dari bank sentral di bawah harga pasar. Dan ini bukan untuk mencari keuntungan namun untuk mengurangi cost atas uang yang dipegang,” jelas Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pada kesempatan yang sama, beberapa Kepala Kanwil DJPb turut memberikan pandangan kritis dan masukan atas bahan ATF yang telah disusun antara lain, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku. [NS/BS]
 
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4348-road-to-atf,-djpb-gelar-fgd-terkait-pengelolaan-kas-pemerintah.html
Berita

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, setiap tahunnya pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN). Digelar di Ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Senin (26/08) dilaksanakan Rapat Panitia Kerja (Panja) Perumusan Kesimpulan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. 

Kegiatan rapat dibuka oleh Pimpinan Banggar DPR RI dan dihadiri oleh 65 anggota DPR dari 8 fraksi. Pada forum tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan laporan Panitia Perumus Kesimpulan, yang diikuti dengan tanggapan dari para anggota Banggar terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tata kelola pendidikan, dan indikator kinerja pemerintah.

“Pemerintah sepakat terkait dengan spending better yang bertujuan untuk menyusun sesuatu yang lebih baik, baik itu dari sisi perencanaan, realisasi, capaian, sampai dengan level outcome,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Pimpinan Banggar Said Abdullah juga menyampaikan fungsi Panja sebagai tim yang memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa prinsip spending better dapat dipantau melalui kriteria yang jelas, hasil yang terukur, dan dampak yang nyata. DPR berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang optimal demi mencapai hasil terbaik bagi masyarakat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, termasuk dengan peningkatan kualitas spending better dan perencanaan yang lebih matang dalam APBN 2025. Pemerintah menyepakati perlunya penyesuaian dalam pengelolaan belanja pendidikan dan penguatan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain Pimpinan Banggar dan Dirjen Perbendaharan, pada Rapat Panja Perumusan Kesimpulan Pembahasan P2 APBN tersebut hadir pula Anggota Banggar DPR RI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, jajaran pimpinan Eselon II, serta jajaran Eselon III lingkup Kementerian Keuangan. [NS/AAW]
 
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4347-rapat-panja-ruu-p2-apbn,-pemerintah-dan-dpr-sepakat-tekankan-pentingnya-spending-better.html
Berita

Ditjen Perbendaharaan telah mengambil peran yang lebih luas pada fungsi fiskal dalam menjaga kemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi perekonomian. Dengan tetap mempertajam fungsi operasional treasury, kantor vertikal DJPb menjalankan fungsi fiskal sebagai regional chief economist (RCE) dan Financial Advisory (FA). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Dwi Irianti Hadiningdyah saat melantik para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Senin (27/08) secara fisik dan virtual. Pada kesempatan tersebut dilantik 9 orang Pejabat Pengawas; 13 Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, dan 44 Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. 

"Saya berpesan agar setiap insan Perbendaharaan tidak hanya fokus pada aspek teknis Treasury yang telah menjadi core kita sejak lama, tetapi juga pada kemampuan untuk melaksanakan peran yang lebih strategis. Saya percaya bahwa melaksanakan peran-peran tersebut secara berimbang akan memperkuat hubungan kita dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pelaksanaan fungsi baru DJPb yang mencakup modernisasi operasional treasury, RCE, dan FA, kita melaksanakan transformasi dan reformasi dalam proses bisnis, organisasi, sistem teknologi informasi, serta ekosistem kerja," jelas Sesditjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang juga diikuti oleh para pejabat DJPb ini.

Peningkatan kualitas pada proses bisnis Ditjen Perbendaharaan antara lain dilakukan dengan simplifikasi regulasi dan peningkatan fungsi data analytics dalam penyelesaian pekerjaan maupun perumusan kebijakan. Salah satu strategi implementasi transformasi pada area proses bisnis adalah simplifikasi dan digitalisasi pekerjaan serta layanan yang berbasis tata kelola keuangan negara.
 
"Jaga integritas dan profesionalisme guna membangun organisasi yang dinamis, agile, dan mampu menjawab semua tantangan. Jaga selalu value dari INTRESS: integrity, teamwork, responsive, elaborative, simplify dan service, dalam menjalankan setiap tugas dan bekerja, sehingga selalu memberikan kinerja yang terbaik bagi Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia. Pegang teguh integritas dan amalkan nilai-nilai Kementerian Keuangan," pesan Sesditjen Perbendaharaan [LRN/HDH]
 
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4344-lantik-pejabat-pengawas-dan-fungsional,-sesditjen-berpesan-jaga-integritas-dan-profesionalisme.html
Berita

 

APBN yang sehat, kuat, dan kredibel menjadi modal yang sangat baik untuk mendukung agenda pembangunan, memperbaiki kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan. Kebijakan fiskal tahun 2023 dirancang untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal, sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/08).

“Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan seluruh masyarakat Indonesia, kinerja APBN 2023 terus membaik dengan disiplin fiskal yang terus dijaga. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan revenue ratio yang meningkat dan keseimbangan primer yang mencapai positif, serta defisit APBN yang lebih terkendali, dan rasio utang pemerintah terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang menurun,” sebut Menkeu.

Pada tahun 2023, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai nilai terendah sejak 2008, yaitu hanya Rp19 triliun. Untuk pertama kalinya pula Transaksi Antar Entitas (TAE) bernilai nihil. Hal ini menunjukkan pengelolaan APBN dan kas negara yang makin baik sehingga seluruh transaksi dapat terkonsolidasi dan diidentifikasi dengan baik. Berbagai kebijakan yang diambil melalui pengelolaan APBN yang sehat turut mendukung perekonomian Indonesia yang resilien untuk menghadapi tantangan dan guncangan yang terus terjadi. 

“Inflasi terus dijaga rendah untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang tetap berada di atas 5%. Kinerja pertumbuhan yang kuat juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi terkendali pada tingkat 2,6% (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,5% (yoy). Laju inflasi Indonesia jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan negara-negara G20 seperti Rusia yang mengalami 7,4% dan Turki mencapai 64,8%. Pemerintah berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” jelas Menkeu yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

“Semoga pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 ini menjadi akhir yang baik bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan. Semoga janji dan cita-cita Republik Indonesia dapat diwujudkan melalui pengelolaan APBN yang akuntabel sehingga tercapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Menkeu. [LRN]

 

Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4338-sampaikan-tanggapan-ruu-p2-apbn,-menkeu-tegaskan-perekonomian-indonesia-resilien.html

 
Berita

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan layanan dengan menggunakan Aplikasi SPAN dan SAKTI dalam rangka meningkatkan aksesibilitas stakeholder terhadap layanan treasury. Seiring dengan digitalisasi layanan tersebut, sejumlah layanan treasury dapat diakses tanpa perlu selalu datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Karenanya, DJPb membangun inovasi berupa integrasi Customer Service KPPN yang berlokasi pada satu gedung/kompleks gedung dalam bentuk Layanan Bersama Front Office (FO) KPPN.

Sebagai tahap awal, Piloting Layanan Bersama FO KPPN dimulai pada KPPN lingkup Gedung Jalan Juanda, Jakarta Pusat, yaitu KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengunjungi KPPN lingkup Gedung Jalan Juanda pada Kamis (22/08) untuk meninjau layanan yang telah berjalan sejak awal Juli ini.

Selama bulan Juli 2024, sebanyak 373 satker telah memanfaatkan pelayanan konsultasi di Layanan Bersama FO KPPN Gedung Juanda. Konsultasi yang dilakukan oleh pengguna layanan di Layanan Bersama KPPN sebagian besar terkait dengan aplikasi yang membutuhkan pendalaman penjelasan oleh petugas Customer Service Officer (CSO). Dari hasil survei yang dilakukan kepada pengguna Layanan Bersama FO, sebagian besar menyatakan sangat puas. Seluruh responden mengatakan layanan KPPN menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dengan adanya layanan bersama FO ini.

Kini petugas satker memiliki kesempatan yang lebih besar dan cepat dalam mendapatkan layanan karena terdapat empat petugas CSO yang bertugas. Petugas satker dapat memperoleh layanan dari petugas CSO KPPN lain, sehingga Layanan Bersama FO memudahkan akses layanan tanpa terikat wilayah KPPN asal. [LRN/ILN]

 

Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4345-dirjen-perbendaharaan-tinjau-layanan-bersama-fo-kppn-di-jalan-juand.html

Berita

 
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management) di Indonesia telah menjadi landasan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan, sebagai otoritas keuangan terdepan, telah mengintegrasikan sistem perbendaharaan melalui digitalisasi dan memanfaatkan analisis data besar (big data analytics) untuk mendukung kebijakan yang berbasis data.
Melanjutkan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik yang telah dilaksanakan sejak Selasa (20/08), pada Kamis (22/08) dilaksanakan FGD tematik kedua Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024 dengan tema Digitalization of Public Financial Management. ATF merupakan inisiasi Dirjen Perbendaharaan sebagai platform peer-learning bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perbendaharaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
 
“Dirjen Perbendaharaan menyampaikan arahan agar treasury dan public financial management (PFM) seharusnya memiliki forum tersendiri di regional ASEAN. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPb kemudian pertama kali menginisiasi pembentukan ATF dalam High-Level Meeting sebagai rangkaian dari forum pertemuan Menkeu se-ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan agar ATF diharapkan dapat menjadi peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN untuk saling bertukar pengetahuan, gagasan, dan inovasi dalam peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan, yang akan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi regional ASEAN,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dwi Irianti Hadiningdyah.
 
Pada FGD tematik ini, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Arif Wibawa menyampaikan materi terkait Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Publik, lebih khusus terkait peningkatan transaksi pemerintah melalui integrasi digital sistem perbendaharaan dan penerapan kebijakan berbasis data menggunakan analisis big data.
 
“Proyek yang dilakukan untuk next Integrated Financial Management Information System (IFMIS) bertujuan mengintegrasikan IFMIS dan data analytics untuk menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi berbasis data dengan beberapa rincian antara lain pengembangan aplikasi berbasis micro-services, berbasis mobile, pembatasan penggunaan layanan cloud terkait dengan masalah kedaulatan data, kemudian penyesuaian manajemen fiskal regional dengan kebijakan fiskal pusat, selain itu juga perkembangan teknologi yang cepat serta kebijakan berbasis sistem,” jelas Direktur SITP.
 
FGD tematik kedua diselenggarakan secara daring dan dipandu oleh moderator Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Iwan Teguh Setiawan. Pada forum tersebut hadir pula para Kepala Kanwil DJPb yang turut menyampaikan pandangan yaitu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua. 
 
Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia adalah langkah strategis menghadapi tantangan masa depan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan struktur organisasi yang kuat dan roadmap yang jelas, Kementerian Keuangan terus berupaya menjadi lembaga yang lebih responsif dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Integrasi teknologi informasi, analitik data, dan kebijakan berbasis data merupakan kunci dalam mencapai tujuan ini. [NS/BS]
 
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4341-digitalization-of-public-financial-management-mewujudkan-organisasi-berbasis-data-2.html
Berita

 

Sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik. Rangkaian FGD dilaksanakan pada Selasa (20/08) hingga Jumat (06/09) mendatang dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah DJPb. Tujuan dari penyelenggaraan FGD tematik ini adalah untuk membangun awareness dan sinergi di antara para Kepala Kanwil DJPb serta untuk memperoleh masukan atas isu-isu strategis perbendaharaan yang akan dibahas dalam Technical Level Discussion bersama negara-negara ASEAN lainnya.

“Sejalan dengan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul tingkat dunia, DJPb dalam beberapa tahun terakhir telah menjalin kerja sama peningkatan kapasitas treasury dan public finance management dengan beberapa negara di lingkup ASEAN dan institusi keuangan internasional. Saya harap keberadaan ATF akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para pegawai DJPb untuk saling belajar tentang praktik-praktik pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Tentunya melalui ATF ini akan banyak knowledge sharing antarnegara ASEAN,” jelas Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah dalam sambutan pada FGD tematik pertama yang mengangkat tema Public Expenditure Management.

Pada forum tersebut, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto menyampaikan paparan isu strategis treasury terkait pengelolaan belanja publik (Public Expenditure Management) yang menjadi fokus utama dalam mendukung program-program perlindungan sosial (perlinsos) di negara-negara ASEAN. Dengan capaian yang telah diperoleh Indonesia dalam pengelolaan perlinsos, Direktur Pelaksanaan Anggaran mengungkapkan masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan belanja publik khususnya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

“Berdasarkan publikasi ASEAN Secretariat tahun 2015, tingkat kemiskinan di ASEAN mencapai 15%. Kendala yang dihadapi, yang tercatat dalam ASEAN Secretariat, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dan saya rasa ini masih menjadi isu utama di berbagai negara tidak hanya ASEAN, tetapi juga dunia. Penting bagi kita untuk bisa mengenali isu-isu ini dan bagaimana menyelesaikan ataupun memberikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kendala ini,” jelas Tri Budhianto.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai inisiatif dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, salah satunya melalui pengembangan ekosistem pembayaran dengan digitalisasi Central Mapper. Beberapa program perlindungan sosial yang ada di Indonesia antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi), Kartu Prakerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema penyaluran Government to Person (G2P) yang terus berkembang hingga mencapai tahap G2P 4.0, di mana berbagai program bantuan diintegrasikan ke dalam satu platform yang terhubung dengan berbagai penyedia layanan.

Pada FGD tematik pertama tersebut, hadir pula Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Kepala Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Mohamad Irfan Surya Wardana, para Kepala Kanwil turut menyampaikan pandangannya terkait dengan pengelolaan belanja publik.

ASEAN Treasury Forum 2024 menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antarnegara anggota ASEAN dalam mengelola belanja publik, terutama dalam hal penyaluran program perlindungan sosial. Dengan makin meningkatnya digitalisasi dan integrasi antarprogram bantuan, diharapkan penyaluran bantuan sosial di negara-negara ASEAN dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan efektif, yang pada akhirnya akan membantu dalam pengentasan kemiskinan di kawasan ASEAN. [NS/HDH]

 

Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4336-road-to-atf-meetings-launching-dorong-public-expenditure-management-yang-makin-optimal.html

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search