- 14090
- hai.djpb@kemenkeu.go.id
- Sen - Jum 08:00 s.d. 17:00
Berita
Seputar KPPN
Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) senantiasa memastikan bahwa isu gender menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengelolaan keuangan negara sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya Workshop Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPb Tahun 2024. Dengan tema “APBN Responsif Gender dalam semangat TREFA: Membangun Ekonomi yang Berdaya dan Setara” workshop ini terlaksana secara hybrid mulai dari 22 s.d. 24 Oktober 2024 di Jakarta.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu ekonomi regional yang peka terhadap gender dan inklusivitas, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisory (TREFA) DJPb yang responsif, serta meningkatkan awareness Kantor Vertikal DJPb terhadap konsep pengarusutamaan gender.
Pada sesi yang dilaksanakan di Gedung Jusuf Anwar, Rabu (23/10), Deklarasi Komitmen Implementasi Pengarusutamaan Gender DJPb menjadi kegiatan utama. Dalam arahannya pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan apresiasi positif atas terlaksananya workshop ini.
“Selama workshop ini kita telah mendalami berbagai isu strategis yang mendukung pengarusutamaan gender di lingkup DJPb. Dalam sesi Sharing Knowledge Generating Data and Evidence-Based Policy on Financial Inclusion yang difasilitasi oleh Bank Dunia, kita mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana data yang dihasilkan dengan pendekatan yang sensitif gender dapat memperkuat kebijakan inklusi keuangan,” kata Dirjen Perbendaharaan.
Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa, menekankan pentingnya implementasi pengarusutamaan gender di DJPb dalam sambutan pembukanya, Selasa (22/10). Baik dalam lingkup kebijakan maupun praktik di lapangan, pengarusutamaan gender telah terlaksana di DJPb.
“Salah satu kebijakan yang mendukung ekonomi inklusif adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang telah memberikan akses permodalan kecil kepada 9,62 juta debitur, dengan lebih dari 96% penerima adalah perempuan,” jelasnya.
Sesditjen Perbendaharaan melanjutkan bahwa terkait perannya sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisory di daerah, DJPb berkomitmen untuk mengawal APBN secara inklusif, tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi juga untuk mendukung kelompok rentan lainnya.
Workshop Implementasi Pengarusutamaan Gender Ditjen Perbendaharaan Tahun 2024 dilanjutkan dengan Pelatihan Bahasa Isyarat oleh Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), sesi berbagi pengalaman Implementasi Layanan Ramah Kelompok Rentan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta KPPN Bogor, serta Sharing Knowledge Generating Data and Evidence-Based Policy on Financial Inclusion oleh Bank Dunia.
Dalam kegiatan ini juga dikukuhkan Duta Pengarusutamaan Gender dan Program Pengarusutamaan Gender Terbaik yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Workshop Implementasi Pengarusutamaan Gender Ditjen Perbendaharaan Tahun 2024 melibatkan perwakilan Duta PUG seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, KPPN Bogor (sebagai benchmark dari unit terbaik dalam evaluasi layanan inklusif dan ramah kelompok rentan tingkat nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB), dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. (NSR)
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4392-djpb-perkuat-pengarusutamaan-gender-untuk-kebijakan-keuangan-yang-progresif-dan-inklusif.html
Program Kemenkeu Mengajar bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, terutama para siswa sekolah, terhadap peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau #UangKita dalam mendukung terwujudnya kemajuan bangsa. Sebab, untuk menjadi bangsa yang maju dan besar, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memelihara dan menjaga Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan pemahaman tentang keuangan negara. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 9 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tanjung Pandan, Senin (07/10).
“APBN atau keuangan negara seperti aliran darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Aliran darah yang membawa seluruh oksigen dan makanan ke pelosok tubuh kita. Ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh, keuangan negara itu sama seperti aliran darah di dalam tubuh negara Indonesia. Dan keuangan negara ini kita menyebutnya #UangKita,” ungkap Menkeu.
Menkeu pun menyampaikan pesan kepada para siswa agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan ketekunan.
"Satu karakter yang kalian akan tetap dilihat sebagai manusia yang unggul adalah kalau kalian jujur dan tekun. Orang yang jujur berarti orang yang bisa dipercaya. Kalian mau kerja apa pun, kalian akan bisa dipercaya," tegas Menkeu.
Adapun Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat mengajar di SMAN 54 Jakarta menyampaikan bahwa Kemenkeu Mengajar telah berlangsung sejak tahun 2016. Dirjen Perbendaharaan menyemangati para siswa sebagai generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet pembangunan negeri ini.
“Pada tahapan SMA ini, pelajaran untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter dan menentukan masa depan. Gunakan kesempatan dan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari pengalaman baik dari segi akademis maupun nonakademis, karena yang akan diuji saat memasuki dunia kuliah maupun kerja adalah bagaimana menghadapi permasalahan,” pesan Dirjen Perbendaharaan.
Kegiatan Kemenkeu Mengajar tahun ini merupakan bagian dari peringatan Hari Oeang yang ke-78, sekaligus wujud bakti dan pengabdian Kementerian Keuangan untuk pendidikan. Penyelenggaraan tahun ini merupakan yang kesembilan kalinya. Sebanyak 8.333 relawan yang merupakan pegawai aktif Kementerian Keuangan, SMV dan BLU di lingkungan Kementerian Keuangan, dan juga mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN turut terlibat. Kemenkeu Mengajar dilaksanakan di 327 sekolah yang terdiri atas 126 Sekolah Dasar (SD), 83 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 100 SMA/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MA), dan 13 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 5 Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4381-kemenkeu-mengajar-tingkatkan-pemahaman-tentang-keuangan-negara.html
Perubahan iklim global membawa akibat yang signifikan di bumi, termasuk kenaikan suhu dan bencana alam. Di Jakarta misalnya, suhu rata-rata naik 0,9°C dalam 30 tahun terakhir. Hal ini berdampak pada perekonomian karena mengakibatkan kerugian di sektor pertanian dan kenaikan harga pangan.
Untuk menanggulanginya, Pemerintah mengambil langkah berkomitmen dalam Perjanjian Paris dengan target menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya nasional dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045.
“Kebijakan fiskal merupakan cara pemerintah menggunakan belanja dan pendapatannya untuk memengaruhi perekonomian. Kebijakan ini juga menjadi alat yang ampuh untuk mencapai transisi ekonomi hijau,” sebut Dirjen Perbendaharaan dalam Seminar Internasional dengan tajuk “Jakarta’s Green Economy and Fiscal Policy: A Pathway to Sustainable Development” yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (24/09).
“Pembayaran berbasis kinerja dilakukan sebagai insentif yang diberikan sesuai dengan pencapaian nyata dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah pun mendorong pengembangan infrastruktur untuk memperkuat layanan perdagangan karbon yang efisien dan transparan, sehingga memfasilitasi berbagai pihak berkontribusi terhadap penurunan emisi. Kementerian Keuangan juga menerbitkan Green Sukuk dan meraup US$6,9 miliar untuk membiayai proyek ramah lingkungan yaitu energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam di daratan, bangunan hijau, pengelolaan limbah menjadi energi, serta pengelolaan air dan limbah air,” lanjutnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, lembaga internasional, anggota Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA), perwakilan sister cities Jakarta dari berbagai negara, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya ini.
Transisi menuju ekonomi hijau menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang besar dan perubahan pola pikir jangka panjang. Namun, ekonomi hijau juga membuka peluang besar bagi inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.
“Jakarta berpotensi menjadi kota terdepan dalam pengembangan kota berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai sendiri. Kerja sama internasional sangat penting. Kolaborasi global, baik dalam bentuk pengetahuan maupun dukungan finansial, sangat diperlukan untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan investasi hijau,” jelas Dirjen Perbendaharaan. Pada tahun 2023, Indonesia telah menerima US$46 juta dari Green Climate Fund sebagai hasil dari upaya penurunan 20,3 juta ton CO2eq dalam kurun waktu 2014 s.d. 2016. Skema seperti ini dirancang untuk mendorong setiap pihak berkontribusi secara aktif dalam menurunkan emisi, sehingga tujuan mitigasi perubahan iklim dapat tercapai secara lebih efektif dan terukur.
Dalam kegiatan ini Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto juga memberikan keynote speech, sedangkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan laporan mengenai dampak perubahan iklim pada perekonomian Jakarta.
Seminar tersebut menghadirkan para pembicara yang merupakan pakar di bidangnya yaitu Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Boby Wahyu Hernawan, Ekonom Utama Makroekonomi, Perdagangan, dan Investasi Bank Dunia Habib Nasser Rab, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, dosen dan peneliti dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Hamidah serta Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto. [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4368-kebijakan-fiskal-dukung-penanggulangan-dampak-perubahan-iklim.html
Analisis terhadap perekonomian Indonesia maupun global perlu terus dilakukan agar langkah-langkah strategis dapat diambil dengan tepat. Menjelang periode pemerintahan yang baru, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Analyst Meeting dengan tema “Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045: Pemerintahan Baru, Isu Ekonomi dan Kesinambungan Anggaran” di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Jumat (18/10). Kegiatan ini menghadirkan Chief Economist dari salah satu bank swasta di Indonesia.
Saat membuka kegiatan, Direktur PKN Muhdi menyampaikan pentingnya langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berkisar di angka 5%, dan memonitor agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap in line sesuai dengan yang dicanangkan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan David Sumual selaku Chief Economist sebagai pembicara yang membahas kondisi terkini komoditi global seperti emas, nikel, dan minyak. Diulas pula bagaimana kondisi perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat dan China yang berdampak pada pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait perekonomian.
Selain itu, forum juga mendiskusikan kondisi industri dalam negeri, mengingat beberapa sektor komoditas mengalami peningkatan seperti pada sektor pertambangan migas, teknologi informasi, serta industri karet dan kulit. Dari diskusi ini diharapkan dapat dihasilkan analisis pasar yang lebih tepat agar Pemerintah mampu mendukung berbagai sektor perekonomian yang pertumbuhannya juga akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara. [DLES]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4388-analyst-meeting-bahas-strategi-menuju-pemerintahan-baru.html
Hai, Sobat #InTress
Tiga hari menuju Launching & First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF)!
Setelah melewati perjalanan kurang dari satu tahun, ATF akan membahas berbagai rekomendasi kebijakan yang telah dikumpulkan dan disepakati bersama dari pertemuan sebelumnya.
Dari langkah nyata Indonesia dalam kolaborasi internasional ini, ATF memastikan bahwa inisiatif-inisiatifnya relevan dan sejalan dengan prioritas regional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melakukan pendekatan strategis dengan menyusun Terms of Reference secara kolaboratif, dan melakukan dialog bilateral untuk memperkuat dukungan di antara negara-negara anggota.
Yuk, tulis harapan Sobat InTress di kolom komentar untuk Launching & First Meeting ATF yang akan diadakan pada tanggal 3 s.d 4 Oktober! 😊✨
#ASEANTreasuryForum #ATFEducation
Source : https://www.instagram.com/p/DAi1TkozQh8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Tantangan di bidang ketahanan pangan menjadi perhatian global. Fluktuasi harga pangan dunia yang dipengaruhi oleh cuaca buruk berdampak pada ketahanan pangan nasional. Meskipun inflasi nasional dapat terkendali pada angka 2,12% di bulan Agustus 2024, harga beras menyumbang inflasi terbesar sebesar 0,43%.
Kondisi ini makin penting untuk diperhatikan karena harga beras Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat memberikan arahan dalam kegiatan seminar “Ketahanan Pangan dan Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) secara hybrid, Rabu (25/09).
“Data menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling turun 9%, dari 59,2 juta ton pada tahun 2018 menjadi 53,9 juta ton tahun 2023. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi ini membuat pemerintah harus mengambil kebijakan impor beras sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun, kita tentu tidak bisa terus bergantung pada impor. Kita harus bangkit dan memperkuat kembali swasembada pangan yang pernah kita capai. Pemerintah telah mengambil langkah nyata melalui kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022, untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
“Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan pembiayaan. Salah satunya adalah melalui skema Public Service Obligation (PSO), Penyertaan Modal Negara (PMN), serta subsidi bunga atas pinjaman. Di sektor pertanian, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas seperti pembukaan lahan, bantuan benih, subsidi pupuk, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor pertanian,” tambah Dirjen Perbendaharaan.
Ketahanan pangan jangka panjang memerlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan sehingga pemerintah menggunakan alternatif pembiayaan yang inovatif, seperti penerbitan green bonds dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Publik-Swasta (Public Private Partnerships atau PPP). Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani skala kecil dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) khususnya dalam harmonisasi instrumen fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung monitoring dan evaluasi pangan di daerah melalui peran Regional Chief Economist (RCE). Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa menemukan alternatif solusi pembiayaan pangan ini dalam jangka panjang, yang lebih sustainable dan tidak selalu bergantung pada pembiayaan APBN semata,” pungkas Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan akademisi ini.
Seminar ini merupakan seminar pertama dalam rangkaian Government Investment Insight (GIVEST) 2024 yang mengangkat tema besar Beyond the Investment Universe. Direktur Sistem Manajemen Investasi Saiful Islam dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggali sudut pandang dari institusi penyusun kebijakan, akademisi, dan regulator kebijakan untuk duduk bersama sebagai bagian dari kontribusi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.
Sebagai narasumber dalam kegiatan seminar tersebut adalah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Prof. Mangku Purnomo, serta Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Sudi Mardianto. Secara khusus bahasan yang diangkat adalah mengenai isu-isu strategis dan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan strategi untuk menghadapi ancaman krisis pangan. [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4369-kemenkeu-dukung-upaya-peningkatan-ketahanan-pangan-nasional.html
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |