Kotamobagu – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotamobagu menyelenggarakan rangkaian kegiatan terpadu bertajuk Stakeholder’s Day yang mencakup Press Conference APBN Periode April Tahun Anggaran 2026, Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Jabatan Fungsional Pengelola APBN, Sosialisasi Treasury Connect, serta pemberian penghargaan kepada satuan kerja (Satker) berkinerja terbaik Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPPN Kotamobagu pada 21 Mei 2026 dan diikuti oleh perwakilan dari 83 Satker mitra kerja KPPN Kotamobagu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024. Selain menjadi sarana koordinasi dan publikasi kinerja fiskal, forum tersebut juga menjadi media edukasi dan pembinaan bagi pengelola keuangan negara untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan APBN di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
Realisasi APBN Menunjukkan Tren Positif
Dalam sesi Press Conference APBN, Kepala KPPN Kotamobagu, Tommi Helmiwan, menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 30 April 2026. Total pagu APBN yang dikelola di wilayah kerja KPPN Kotamobagu mencapai Rp3,158 triliun yang mencakup 83 Satker dan 5 pemerintah daerah.
Dari sisi pelaksanaan anggaran, realisasi Belanja Negara mencatat pertumbuhan positif sebesar 7,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 35,47 persen, Belanja Barang sebesar 26,89 persen, serta Belanja Modal sebesar 25,52 persen yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui pembangunan aset dan layanan publik di daerah.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai 38,44 persen. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa belum terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta perlambatan penyaluran Dana Desa akibat penyesuaian kebijakan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, KPPN Kotamobagu mengimbau seluruh Satker agar segera melakukan kontrak dan perikatan setelah DIPA diterima guna mempercepat penyerapan anggaran dan menghindari potensi efisiensi anggaran akibat dinamika ekonomi di masa mendatang.
Digitalisasi Pembayaran Terus Diperkuat
Pada sesi FGD Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), Wakhid Fatwan, menekankan pentingnya implementasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat sesuai PMK Nomor 155 Tahun 2023. Satker juga diingatkan untuk disiplin dalam penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian serta penyelesaian tagihan dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).
KPPN Kotamobagu juga mendorong optimalisasi transaksi nontunai melalui Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan evaluasi April 2026, partisipasi Satker pengguna KKP telah mencapai 92,85 persen, sedangkan efektivitas transaksi CMS mencapai 86,08 persen atau 2.568 transaksi dari total 2.983 transaksi pembayaran yang dilakukan.
Meski menunjukkan hasil yang baik, masih ditemukan kendala berupa kecenderungan sebagian Satker kembali melakukan penarikan tunai serta lambatnya respons perbankan dalam penyelesaian persoalan teknis dan penerbitan kartu KKP. Oleh karena itu, sinergi antara Satker, KPPN, dan perbankan terus didorong guna mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan negara.
Pembinaan Pejabat Perbendaharaan
Dalam aspek penguatan sumber daya manusia, KPPN Kotamobagu melaporkan capaian sertifikasi pejabat perbendaharaan yang sangat baik. Tingkat sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Penerimaan telah mencapai 100 persen. Sementara itu, sertifikasi PPSPM mencapai 98,79 persen dan Bendahara Pengeluaran sebesar 98,83 persen.
Untuk mengatasi kendala mutasi pegawai dan antrean pendidikan serta pelatihan, KPPN memberikan dispensasi hingga 30 Juni 2026 serta terus melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Satker. Selain itu, dilakukan pembinaan terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pengelola Keuangan APBN agar lebih terarah dan sesuai standar instansi pembina.
Sosialisasi Treasury Connect
Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi layanan Treasury Connect yang disampaikan oleh Christofel Heski Wurangian selaku PTPN Mahir KPPN Kotamobagu. Layanan ini merupakan inovasi DJPb yang memungkinkan Satker memperoleh konsultasi dan asistensi perbendaharaan dari KPPN lain secara terintegrasi melalui aplikasi MyIntress.
Melalui layanan tersebut, proses konsultasi menjadi lebih fleksibel, terdokumentasi secara transparan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Apresiasi Satker Berkinerja Terbaik
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KPPN Kotamobagu melaksanakan Stakeholder’s Day yang diisi dengan asistensi pengisian Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan II Tahun 2026 serta pemberian penghargaan kepada Satker berkinerja pengelolaan keuangan terbaik Triwulan I Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar seluruh Satker terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, KPPN Kotamobagu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan berintegritas. Selain itu, seluruh Satker juga diajak untuk terus mendukung implementasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna menjaga kualitas pelayanan publik serta memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja.
