Kotamobagu menjadi pusat diskusi strategis pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPPN Kotamobagu. Kegiatan ini mengangkat tema Press Conference APBN Juni 2026, Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, dan Jabatan Fungsional Pengelola APBN sebagai upaya memperkuat transparansi fiskal, mendorong digitalisasi layanan keuangan negara, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola APBN.
FGD yang dilaksanakan pada 16 Juli 2026 tersebut diikuti oleh bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, dan operator satuan kerja di wilayah layanan KPPN Kotamobagu. Selain menjadi sarana penyampaian perkembangan APBN, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan terkait penggunaan aplikasi digital pengelolaan keuangan negara serta penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja.
Realisasi APBN Tunjukkan Tren Positif
Dalam paparannya, Kepala KPPN Kotamobagu, Tommi Helmiwan, menjelaskan bahwa alokasi APBN di wilayah kerja hingga Juni 2026 mencapai Rp3,162 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp673,87 miliar, sementara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp2,488 triliun.
Dari sisi penerimaan negara, capaian hingga Juni 2026 telah mencapai Rp284,09 miliar atau 41,88 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut didominasi oleh sektor perpajakan yang menyumbang Rp267,86 miliar. Sementara itu, total realisasi belanja telah mencapai Rp1,683 triliun atau 53,22 persen dari pagu anggaran. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang memperoleh nilai 98,54. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada angka 98,39. Peningkatan ini menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang semakin baik serta komitmen satuan kerja dalam menjaga efektivitas pelaksanaan APBN.
Penguatan Pengelolaan Anggaran Melalui Digitalisasi
Selain penyampaian kinerja APBN, FGD juga membahas optimalisasi pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Satuan kerja diberikan pembinaan terkait penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian pada aplikasi SAKTI, khususnya untuk transaksi bernilai besar agar dapat memenuhi ketentuan pengelolaan kas negara dan menjaga kualitas IKPA.
Transformasi digital di bidang pembayaran pemerintah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, penggunaan Cash Management System (CMS) telah mencapai 88,26 persen. Sementara itu, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tercatat sebanyak 149 transaksi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja semakin adaptif dalam memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh penjelasan teknis mengenai pendaftaran dan aktivasi CMS Qlola serta penggunaan KKP melalui Bank BRI. Pemahaman ini penting untuk memastikan setiap transaksi digital dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi, termasuk melalui mekanisme pengajuan SPM UP KKP.
Kompetensi Pejabat Perbendaharaan Semakin Baik
Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilakukan melalui digitalisasi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat sertifikasi pejabat perbendaharaan telah mencapai tingkat yang sangat baik. Sertifikasi PPK dan Bendahara Penerimaan telah mencapai 100 persen, sedangkan PPSPM mencapai 98,79 persen dan Bendahara Pengeluaran mencapai 98,83 persen.
FGD juga memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023. Melalui kebijakan tersebut, penilaian angka kredit kini sepenuhnya berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terintegrasi dalam aplikasi e-Jafung. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai struktur dan jenjang jabatan fungsional pengelola APBN, mulai dari Pranata Keuangan APBN hingga Analis Pengelola Keuangan APBN.
Komitmen Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Modern
Keberhasilan pelaksanaan FGD tercermin dari hasil evaluasi peserta yang menunjukkan tingkat pemahaman dan kepuasan sangat tinggi, dengan nilai rata-rata mencapai 99,73. Hasil ini memperlihatkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan telah berjalan efektif dalam meningkatkan kapasitas satuan kerja.
Ke depan, KPPN Kotamobagu terus mendorong percepatan implementasi CMS dan KKP di seluruh satuan kerja, sekaligus memperkuat budaya digital dalam pengelolaan APBN. Melalui sinergi yang kuat antara KPPN dan seluruh mitra kerja, pengelolaan anggaran di wilayah Bolaang Mongondow Raya diharapkan semakin transparan, akuntabel, modern, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem, melainkan langkah strategis menuju tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
