Lahat-Kamis (13/05) lalu, KPPN Lahat ikuti acara rekonsiliasi iuran JKN bersama BPJS Prabumulih untuk periode triwulan I tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh BPJS Prabumulih sebagai penyelenggara, KPPN Lahat, dinas-dinas dari Pemkab Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Sekretariat DPRD.

Rekonsiliasi Iuran Wajib ini diselenggarakan untuk mencocokkan data iuran antara BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, KPPN Lahat, dengan Pemkab Muara Enim dan PALI guna tercapainya data iuran yang akurat dan valid.

Iuran wajib jaminan kesehatan yang tergolong dalam penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ini meliputi penerimaan dengan kode akun 81113 (1% iuran jaminan kesehatan PNS Daerah dan Pemda), 81115 (1% iuran jaminan kesehatan kepala daerah), 811412 (4% iuran jaminan kesehatan PNS Daerah dan Pemda), 811181 (1% iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD), dan 811182 (4% iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD).

Berdasarkan data MPN G3, terdapat Rp999,7 juta iuran JKN yang sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah Kab. PALI. Sementara untuk Kab. Muara Enim sudah terbayar Rp1,7 Miliar. BPJS Prabumulih menginformasikan bahwa masih terdapat iuran wajib yang belum dibayarkan oleh pemda terkait. Hal ini didominasi pada iuran dengan kode akun 811181 dan 811182. Maka, melalui acara yang menghadirkan pemerintah daerah beserta dinas-dinas terkait ini, sekaligus dilakukan himbauan agar pihak-pihak yang belum menyetorkan iuran tersebut agar berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diharapkan juga dengan dilaksanakannya acara rekonsiliasi ini, seluruh pihak terkait agar dapat menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan data angka, mekanisme pemotongan dan penyetoran iuran wajib peserta BPJS Kesehatan. (npa/KPPN Lahat)