Pada tahun 2025, tantangan pengelolaan anggaran negara semakin kompleks. Tidak hanya dituntut akuntabilitas, satuan kerja (satker) juga diminta untuk adaptif, terukur, dan transparan dalam mengelola APBN. Di tengah tuntutan tersebut, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi alat ukur penting dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Meskipun regulasi melalui PER-5/PB/2024 telah menyederhanakan indikator IKPA menjadi empat pilar utama, kenyataan di lapangan melalui dashboard OM-SPAN menunjukkan bahwa tujuh indikator lama masih digunakan dalam penilaian performa satker. Indikator seperti Penyerapan Anggaran, Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyampaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Deviasi Halaman III DIPA, dan terutama Capaian Output, tetap dipantau dan dihitung nilainya. Hal ini menandakan bahwa sistem tetap mempertahankan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan kepatuhan administratif dan keberhasilan substantif.
Mengapa IKPA Penting?
IKPA tidak hanya sekadar angka atau laporan bulanan. Nilai IKPA mencerminkan:
- Sejauh mana perencanaan anggaran satker matang dan adaptif.
- Seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan kegiatan.
- Seberapa besar output yang dihasilkan dari anggaran yang diserap.
- Seberapa disiplin satuan kerja dalam menyelesaikan kewajiban keuangan dan pelaporan.
IKPA yang tinggi akan memperkuat posisi satker dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperlancar proses pengajuan tambahan anggaran atau permintaan revisi. Sebaliknya, nilai IKPA yang rendah bisa berimplikasi pada pengetatan anggaran atau perlakuan khusus dalam proses pengawasan dan pembinaan.
Tujuh Strategi Kunci Peningkatan Nilai IKPA
- Perencanaan Anggaran yang Lebih Cermat dan Realistis
Perencanaan yang matang adalah pondasi dari nilai IKPA yang tinggi. Revisi DIPA yang sering terjadi tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan, tapi juga memicu ketidaksesuaian pelaksanaan. Satker perlu menyusun rencana berdasarkan analisis kebutuhan riil, kalender kegiatan, dan skema pengadaan yang akurat. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menyusun RKA-K/L menjadi krusial. - Mengelola Deviasi RPD secara Dinamis dan Responsif
Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA adalah peta pelaksanaan keuangan. Deviasi yang besar antara RPD dan realisasi sering kali mencerminkan pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai rencana. Solusinya adalah melakukan evaluasi dan revisi RPD minimal tiap triwulan, memperhatikan perubahan situasi dan kebutuhan riil di lapangan. - Percepat dan Tertib dalam Input Kontrak dan Proses Pembayaran
Indikator Belanja Kontraktual dan Penyampaian Tagihan sangat bergantung pada kedisiplinan internal satker. Keterlambatan input kontrak di aplikasi SAKTI dapat menurunkan skor meski realisasi berjalan lancar. Begitu pula dengan pengajuan SPM yang terlambat. Satker harus membuat jadwal kerja yang terstruktur, serta memberi pelatihan kepada operator agar proses digitalisasi tidak menjadi hambatan. - Disiplin dalam Pengelolaan Uang Persediaan dan TUP
Pengelolaan UP dan TUP yang tidak tertib menjadi sumber penurunan nilai IKPA yang umum. Satker wajib menyusutkan UP secara berkala dan menyampaikan LPJ tepat waktu. Penyusunan SOP internal dan pengawasan bendahara oleh KPA secara berkala akan membantu mendorong kedisiplinan ini. - Pantau dan Laporkan Capaian Output Secara Rutin dan Valid
Capaian output merupakan indikator paling strategis karena mewakili dampak nyata dari belanja APBN. Pelaporan output harus dilakukan dengan lengkap dan akurat di modul pelaporan SAKTI. Satker perlu menetapkan target output yang masuk akal sejak perencanaan dan melakukan evaluasi atas capaian fisik kegiatan. Audit internal bisa membantu validasi kualitas output. - Bangun Sistem Monitoring Internal yang Terintegrasi
Rapat evaluasi rutin bulanan akan efektif jika didukung oleh data yang terintegrasi. Satker sebaiknya membangun dashboard internal menggunakan Excel, Google Sheets, atau aplikasi sederhana yang terhubung ke data realisasi dan indikator IKPA. Monitoring ini akan memudahkan analisis deviasi dan mempercepat pengambilan keputusan korektif. - Tumbuhkan Budaya Kinerja, Kolaborasi, dan Kepemimpinan yang Proaktif
Budaya organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan IKPA. Satker yang memiliki pemimpin yang aktif memantau anggaran, mendorong koordinasi lintas bagian, dan memberi insentif atas kinerja baik, cenderung memperoleh nilai IKPA lebih tinggi. Pelatihan, rotasi peran, dan pemberdayaan staf menjadi komponen penting dalam membangun budaya ini.
Dampak Nyata dari Peningkatan IKPA
KPPN Lahat mencatat bahwa satker yang menerapkan strategi di atas secara konsisten menunjukkan peningkatan nilai IKPA yang signifikan. Sebuah satker di bidang layanan sosial berhasil meningkatkan nilai dari 82 ke 100 hanya dalam dua triwulan berkat tiga langkah: (1) pembentukan tim IKPA lintas fungsi, (2) digitalisasi pelaporan output, dan (3) rapat evaluasi mingguan berbasis data.
Nilai IKPA yang tinggi membawa banyak manfaat. Tidak hanya mempercepat proses revisi dan pengajuan dana, tetapi juga meningkatkan reputasi kelembagaan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong profesionalisme ASN.
IKPA adalah alat ukur strategis yang jika dikelola dengan baik akan menjadi pendorong transformasi tata kelola keuangan negara. Lebih dari sekadar skor, IKPA adalah gambaran integritas, akuntabilitas, dan efektivitas. Saat seluruh elemen dalam satuan kerja memiliki pemahaman dan komitmen terhadap IKPA, maka pengelolaan APBN akan menjadi lebih bermakna dan berdampak.
Kini saatnya mengubah paradigma dari sekadar memenuhi target menjadi menciptakan nilai. IKPA adalah jalan menuju pengelolaan anggaran yang lebih baik—dan peran setiap satker sangat menentukan keberhasilannya.
Penulis: Ibnu Habibie
JF PTPN Mahir KPPN Lahat
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
