Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam penguatan layanan perbendaharaan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan satuan kerja. Di tengah mobilitas kerja yang semakin dinamis dan kebutuhan konsultasi yang kerap muncul tidak selalu di wilayah kerja KPPN mitra, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghadirkan Treasury Connect sebagai salah satu bentuk penyempurnaan layanan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Melalui layanan ini, satker dapat memperoleh konsultasi dan/atau asistensi secara tatap muka pada KPPN yang bukan mitra kerjanya, sehingga akses layanan menjadi lebih terbuka, lebih mudah dijangkau, dan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan cakupan layanan KPPN secara efektif, efisien, dan terintegrasi.
Hadirnya Treasury Connect juga menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik di lingkungan DJPb tidak lagi hanya menitikberatkan pada kecepatan, tetapi juga pada kemudahan akses dan ketertiban proses. Pengembangan layanan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan digitalisasi sistem perbendaharaan agar layanan kepada satker menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, dan terdokumentasi. Treasury Connect kemudian diposisikan sebagai quick win yang mendukung arah besar transformasi layanan DJPb, khususnya dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi satker untuk memperoleh konsultasi di KPPN mana saja. Dalam konteks itu, Treasury Connect bukan sekadar penambahan kanal layanan, melainkan bagian dari perubahan cara kerja yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.
Secara regulatif, implementasi Treasury Connect telah memiliki landasan yang jelas melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-74/PB/2025 tentang Implementasi Layanan Treasury Connect pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Treasury Connect merupakan layanan konsultasi dan/atau asistensi secara tatap muka kepada satker yang bukan merupakan mitra kerja KPPN yang bersangkutan. Ketentuan yang sama juga menegaskan bahwa implementasinya dilakukan pada KPPN Tipe A1 dan KPPN Tipe A2, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada satker melalui penjadwalan layanan, verifikasi identitas pengguna, pelaksanaan konsultasi, dan pendokumentasian hasil layanan yang terintegrasi dengan HAI CSO. Dengan demikian, Treasury Connect sejak awal dirancang bukan hanya untuk mempermudah akses, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tahapan layanan tetap berada dalam koridor tata kelola yang akuntabel.
Pelaksanaannya pun dirancang cukup sederhana dan mudah diikuti oleh satker. Petugas satker terlebih dahulu melakukan booking layanan melalui aplikasi MyIntress dengan memilih KPPN tujuan, tanggal layanan, dan ringkasan permasalahan yang akan dikonsultasikan. Penjadwalan ini dapat dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum tanggal layanan dan paling lambat pukul 15.00 pada hari pelaksanaan. Setelah booking berhasil dilakukan, sistem akan menerbitkan kode booking yang nantinya digunakan saat satker datang ke KPPN tujuan. Dari sisi pengguna, mekanisme ini memberikan kepastian proses karena layanan telah dijadwalkan sebelumnya. Dari sisi KPPN, mekanisme tersebut membantu memastikan bahwa layanan dapat diberikan dengan lebih tertib, terukur, dan sesuai kebutuhan yang telah disampaikan oleh satker.
Setelah petugas satker datang ke KPPN tujuan, proses layanan dilanjutkan dengan verifikasi identitas oleh petugas Customer Service Officer. Verifikasi dilakukan melalui kode booking yang telah diperoleh satker, kemudian dikonfirmasi kembali dengan data pendukung seperti empat digit terakhir NIK petugas satker dan nama KPA. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketepatan pemberian layanan, agar konsultasi dan asistensi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Sesudah verifikasi dinyatakan sesuai, petugas satker dapat menyampaikan kendala, pertanyaan, atau kebutuhan asistensi yang dihadapi. Dalam hal diperlukan, petugas CSO juga dapat melakukan analisis lebih lanjut atas data pelaksanaan anggaran satker untuk membantu memberikan penjelasan yang lebih tepat dan solutif. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa layanan Treasury Connect tidak berhenti pada formalitas tatap muka, tetapi diarahkan agar benar-benar memberi nilai tambah bagi satker dalam menyelesaikan persoalan pelaksanaan anggaran.
Nilai penting lain dari Treasury Connect terletak pada sisi dokumentasi layanan. Setelah konsultasi atau asistensi selesai dilakukan, petugas CSO merekam ringkasan jawaban atau penyelesaian pada sistem Treasury Connect. Sistem ini telah terintegrasi dengan HAI CSO, sehingga hasil layanan secara otomatis membentuk tiket layanan yang dapat dilihat kembali oleh satker melalui MyIntress. Bagi satker, hal ini tentu sangat membantu karena hasil konsultasi tidak hanya diterima secara lisan, tetapi juga terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Bagi KPPN, dokumentasi ini juga mendukung konsistensi layanan, penguatan knowledge management, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dalam pelayanan publik modern, kemampuan untuk menghadirkan layanan yang terdokumentasi dengan baik menjadi keunggulan tersendiri, dan Treasury Connect menjawab kebutuhan tersebut dengan cukup jelas.
Implementasi penuh Treasury Connect pada tahun 2026 juga menandai perluasan cakupan layanan yang sebelumnya telah melalui tahapan piloting. Dalam Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1756/PB.1/2026 disebutkan bahwa implementasi tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada KPPN di wilayah Jabotabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan selanjutnya layanan Treasury Connect diimplementasikan pada seluruh KPPN secara efektif paling lambat 18 Mei 2026. Melalui implementasi penuh ini, seluruh KPPN diminta untuk menyiapkan pelaksanaan layanan, menyampaikan pemberitahuan kepada satker, memberikan petunjuk teknis, menyelenggarakan sosialisasi, memberikan pendampingan, serta mendorong satker agar menyampaikan feedback atas layanan yang diterima. Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Treasury Connect tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada keterlibatan aktif KPPN dan satker dalam membangun pola layanan yang baru.
Dalam praktiknya, keberadaan Treasury Connect juga memperkuat posisi KPPN sebagai mitra strategis satker. Layanan konsultasi yang sebelumnya kerap dipahami sebagai proses tanya jawab biasa, kini diarahkan menjadi layanan yang lebih tertib, lebih terdokumentasi, dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah. Bagi kami di KPPN Lahat, semangat yang dibawa Treasury Connect terasa sejalan dengan kebutuhan layanan saat ini, yaitu hadir lebih dekat dengan kebutuhan satker tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Fleksibilitas layanan memang menjadi nilai utama, tetapi yang tidak kalah penting adalah hadirnya sistem yang membuat setiap proses lebih jelas, setiap layanan lebih mudah ditelusuri, dan setiap masukan lebih mudah dievaluasi untuk perbaikan ke depan.
Di sisi lain, penggunaan layanan ini tetap harus dibarengi dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas pelayanan. Dalam petunjuk teknis pengguna Treasury Connect, satker juga diingatkan untuk menjaga integritas selama pelaksanaan konsultasi dan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Setelah layanan selesai, satker diharapkan memberikan umpan balik melalui MyIntress sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan layanan. Hal ini penting karena layanan yang baik tidak hanya dibangun dari sisi penyedia layanan, tetapi juga dari partisipasi aktif pengguna layanan dalam menyampaikan pengalaman, masukan, dan harapan perbaikan. Treasury Connect pada akhirnya bukan hanya sebuah aplikasi atau mekanisme booking, melainkan sebuah cara kerja baru yang menempatkan kualitas layanan, keterbukaan akses, dan perbaikan berkelanjutan sebagai satu kesatuan.
Dengan semakin luasnya implementasi Treasury Connect di tahun 2026, harapannya satker dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal untuk mendukung pelaksanaan anggaran yang semakin tertib dan efektif. DJPb telah menyiapkan kerangka kebijakan, sistem pendukung, dan pedoman pelaksanaan agar layanan ini dapat berjalan dengan baik di seluruh KPPN. Tinggal bagaimana layanan ini dimanfaatkan secara tepat oleh satker dan dilaksanakan secara konsisten oleh unit layanan. Jika dijalankan dengan pemahaman yang sama, Treasury Connect akan menjadi salah satu inovasi layanan yang tidak hanya mempermudah akses konsultasi, tetapi juga memperkuat hubungan kerja antara KPPN dan satker dalam semangat pelayanan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi.
Kedepan, Treasury Connect masih memiliki ruang penguatan agar manfaatnya semakin dirasakan secara merata oleh seluruh pihak. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan adalah mekanisme pemberitahuan kepada KPPN mitra ketika satker memperoleh layanan konsultasi pada KPPN nonmitra, sehingga KPPN mitra tetap memiliki informasi yang memadai mengenai dinamika permasalahan yang dihadapi satkernya. Dengan demikian, proses pembinaan, pemetaan kebutuhan layanan, dan tindak lanjut pendampingan dapat berjalan lebih selaras. Di samping itu, kesamaan informasi antara KPPN mitra dan KPPN tempat satker berkonsultasi juga akan membantu menjaga konsistensi pemahaman, sehingga penjelasan yang diberikan kepada satker tetap sejalan dan meminimalkan potensi perbedaan persepsi. Semangat Treasury Connect pada dasarnya adalah mempermudah akses layanan tanpa mengurangi keseragaman kualitas pelayanan, sehingga ke depan layanan ini diharapkan tidak membentuk kecenderungan adanya KPPN tertentu atau petugas tertentu yang dianggap lebih nyaman oleh satker, melainkan memperkuat keyakinan bahwa seluruh KPPN mampu memberikan layanan yang sama baiknya. Dalam kerangka itu, peningkatan kompetensi CSO dan penyusunan panduan layanan yang lebih operasional menjadi penting untuk terus diperkuat, agar setiap penjelasan yang diberikan tetap berbasis pada ketentuan, SOP, dan norma layanan yang berlaku, bukan dalam bentuk otorisasi atau penilaian yang bersifat di luar kewenangan layanan konsultasi. Dengan langkah tersebut, Treasury Connect diharapkan semakin berkembang sebagai layanan yang tidak hanya fleksibel dan mudah diakses, tetapi juga konsisten, selaras, dan memberikan kepastian pemahaman bagi satker di seluruh KPPN.
Disclaimer :
Tulisan ini disusun sebagai media literasi untuk mendukung pemahaman atas implementasi Layanan Treasury Connect. Materi yang digunakan mengacu pada regulasi, pedoman implementasi, dan bahan sosialisasi resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berlaku pada saat penulisan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan atau ketentuan teknis, maka yang berlaku adalah regulasi resmi terbaru yang diterbitkan oleh DJPb. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Artikel ini ditulis oleh : Yoss Rinaldy
Jafung PTPN Mahir KPPN Lahat – Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
