Reposted from @kemenkeuri

Minkeu punya kabar gembira, mulai April 2021, diskon pajak untuk mobil baru diperluas!?

Ini dia kebijakan PPnBM DTP yang terbaru, swipe➡️ untuk tahu rinciannya.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Buat temankeu yang berniat beli mobil, diskon pajak ini bisa jadi pertimbangan.

Infografis: BiroKLI/ @tubeggg

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jangan curhat ya, #rebahinaja Buat kalian para akademisi atau mahasiswa yang lagi bingung pengen cari data publikasi LKPP buat skripsi atau keperluan akademik yang lain, tidak perlu repot jauh-jauh ke Jakarta buat mencarinya.

Dari rumah atau kosan pun kalian bisa mengaksesnya via gadget ??

Cukup ketik djpb.kemenkeu.go.id lalu masuk data publikasi cetak. Biasalah ✅

#LKPPWTP
#edukasitreasury
#APBNKerjaKeras
#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Pada hari Rabu, 7 April 2021, KPPN Lubuk Linggau melaksanakan Internalisasi Whistleblowing System (WISE) dan Penanganan Benturan Kepentingan secara daring kepada seluruh pegawai KPPN Lubuk Linggau. Pelaksanaan Internalisasi yang di antaranya membahas tentang Mekanisme Pengaduan melalui Whistleblowing System Kementerian Keuangan dan Penanganan Benturan Kepentingan yang dikoordinasikan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI-P)

Internalisasi WISE dan Penanganan Benturan Kepentingan dipimpin oleh Kepala KPPN Lubuk Linggau dengan materi yang disajikan oleh Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal selaku Unit Kepatuhan Internal (UKI-P).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyegarkan kembali informasi terkait pelaksanaan Whistleblowing System dan Mekanisme dan pemetaan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan pada KPPN Lubuk Linggau.

#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap
#NoKorupsi
#ZonaIntegritas070

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sistem pembayaran pada APBN kini menjadi semakin modern dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Satuan kerja dapat memanfaatkan KKP untuk keperluan transaksi belanja pemerintah, baik berupa belanja barang, belanja modal, maupun belanja keperluan perjalanan dinas.

Penggunaan KKP selain sangat aman, juga dapat mengurangi risiko transaksi secara tunai. KKP juga dapat meminimalisasi adanya idle cash di Bendahara Pengeluaran karena uang pada transaksi KKP belum membebani kas negara, sehingga akan lebih baik bagi keuangan negara.

Kemudahan KKP semakin dimanfaatkan oleh satuan kerja terutama saat pandemi, karena terbatasnya aktivitas tatap muka. Hingga tahun 2020, sebanyak 11.063 satuan kerja telah menggunakan KKP dengan total transaksi mencapai Rp552,2 miliar. Wah, canggih sekali kan sistem pengelolaan kas negara kita!

#MitraPerbendaharaan jangan lupa, aktifkan notifikasi akun @ditjenperbendaharaan untuk terus mendapatkan informasi menarik dan terkini tentang Keuangan Negara.

Data: @ditpa_djpb

#DJPbKawalAPBN
#DJPbHANDAL
#UangKita
#EdukasiTreasury

Reposted from ditjenperbendaharaan dan makerepost

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Program Padat Karya menjadi salah satu program prioritas nasional tahun 2021 yang terus diakselerasi. Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo, bahwa setiap kementerian harus memiliki program padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan perekonomian, serta berdampak luas bagi masyarakat sekitar, sebagai upaya percepatan pengentasan dari kemiskinan, khususnya bagi mereka yang terdampak wabah Covid-19.

  

Program Padat Karya tersebut di antaranya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan melibatkan masyarakat/warga setempat sehingga mendorong program pengentasan dari kemiskinan.

Untuk melihat kinerja APBN dalam mendorong Program Padat Karya sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), geser infografis ini ya, ??.

Data: @ditpa_djpb

#DJPbkawalAPBN
#UangKita
#APBNKerjaKeras
#KinerjaAPBN
#KawalAPBN2021

Pada hari Kamis, 1 April 2021, KPPN Lubuk Linggau melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Berkala Manajemen Risiko secara daring. Rapat yang di antaranya membahas tentang capaian IKU Kemenkeu Three s.d. Triwulan I Tahun 2021, Rencana Kerja KPPN Lubuk Linggau Bulan April serta Rapat Berkala Manajemen Risiko.

DKO dan Rapat Berkala MR dipimpin oleh Kepala KPPN Lubuk Linggau dengan materi yang disajikan oleh Subbagian Umum selaku Pengelola Kinerja dan Seksi Verifikasi Akuntansi dan KI selaku Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Kegiatan ini diadakan rutin setiap awal bulan dalam rangka evaluasi dan perencanaan awal pemenuhan kinerja seluruh pegawai KPPN Lubuk Linggau.

#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Segenap jajaran pejabat & pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengucapkan Selamat Memperingati Wafatnya Isa Al Masih.

Kiranya melalui pengorbanan-Nya kita memperoleh kemenangan, pengampunan, kesempatan dan harapan baru. Selamat hari Jumat Agung.

#JumatAgung
#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @ditjenperbendaharaan Selamat sore #MitraPerbendaharaan

Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat tahun ini.

Salah satu langkah percepatan pemulihan ekonomi adalah pemerintah kembali melanjutkan program kartu pra kerja. Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar.

Program kartu prakerja bisa kalian lihat juga persyaratannya di prakerja.go.id

Berapa realisasi program kartu prakerja saat ini. Yuk geser..

Data: @ditpa_djpb

#Prakerja2021
#APBNKerjakeras
#DJPbkawalAPBN
#UangKita
#KinerjaAPBN
#KawalAPBN2021

Reposted from @ditjenperbendaharaan Selamat pagi, #MitraPerbendaharaan

Menkeu Serahkan LKPP Tahun 2020 (Unaudited) kepada BPK, Tegaskan Komitmen Jaga Akuntabilitas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah Menteri/Pimpinan Lembaga, mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan secara formal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual, bersamaan dengan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020, Rabu (31/03). LKPP tersebut diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK. Pada kesempatan tersebut Menkeu menegaskan, seluruh kebijakan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk merespons dampak pandemi Covid-19 sejak tahun anggaran 2020 dilaksanakan secara cepat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efektivitas.

“Pemerintah terus berupaya keras untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitas dari setiap kebijakan, termasuk program PC-PEN. Kami menyampaikan LKPP tahun 2020 yang kami susun berdasarkan sistem pengendali internal yang memadai dan sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020,” ungkap Menkeu.

Setelah BPK memeriksa LKPP tersebut, pemerintah akan menyampaikan LKPP kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 30 Juni 2021.

Menkeu mewakili Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian Opini WTP terhadap LKPP empat kali secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016. LKPP dengan kualitas Opini WTP menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah, sebagai wujud komitmen akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Pemerintah berharap adanya kerja sama dan partisipasi seluruh instansi Pemerintah serta dukungan penuh BPK, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan dan peran Pemerintah serta BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat tetap terlaksana dengan baik.

#LKPP2020
#DJPbkawalAPBN

Reposted from @ditjenperbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat siang, #MitraPerbendaharaan

Pemerintah terus meningkatkan kinerja APBN guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. #APBNKerjaKeras untuk menopang kehidupan masyarakat melewati masa-masa sulit saat pandemi.

Salah satu peningkatan kinerja APBN tersebut yaitu dengan akselerasi realisasi belanja negara di bidang belanja modal infrastruktur, di antaranya untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, serta jalur kereta api.

Sementara itu di bidang perlindungan sosial, pemerintah terus memastikan agar semua lapisan masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat terbantu dengan tetap terjaganya penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Iuran Peserta PBI JKN, Penyaluran PKH, Program Kartu Sembako, Penyaluran Bansos Tunai maupun bantuan lainnya.

Di bidang kesehatan, pemerintah mendayagunakan secara khusus tenaga kesehatan guna mendukung Program Nusantara Sehat melalui pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang secepatnya dapat terlaksana di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan di bidang ketahanan pangan, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan kebutuhan pangan, didukung dengan pembangunan dan rehabilitasi bendungan/irigasi agar upaya tersebut tidak terkendala.

Apa saja output kinerja APBN yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat sampai dengan bulan Februari 2021? Geser untuk mengetahuinya.

Sumber data: Konferensi Pers APBN KITA tanggal 23 Maret 2021

#DJPbkawalAPBN #APBNKerjaKeras #KinerjaAPBN #KawalAPBN2021