Lubuklinggau (18/11/2021) - Tulus, Giat, Semangat!!
KPPN Lubuk Linggau mengikuti Kegiatan Penilaian Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayai (WBBM) oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) dari KemenPAN RB. Penilaian ini merupakan tahap terakhir yang harus dilewati KPPN Lubuk Linggau untuk memperoleh predikat WBBM. Dengan segala usaha yang telah dilakukan serta doa yang menyertainya, pelaksanaan Penilaian Nasional berjalan dengan baik.

Pada penilaian ini, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, didampingi oleh masing-masing PIC Area Kedeltaan dan Tim Pembangunan ZI di KPPN Lubuk Linggau. Sedangkan Agusdin Mutakkin dan Akbar Ferdiansyah bertindak sebagai TPN dari KemenPAN RB.

Kegiatan penilaian diawali dengan paparan Kepala KPPN Lubuk Linggau mengenai program kerja dan fokus capaian perubahan yang dilakukan KPPN Lubuk Linggau sejak meraih predikat WBK pada tahun 2019. Kemudian dipaparkan pula strategi-strategi perubahan, inovasi pada 6 area perubahan, dan kerja sama kelembagaan KPPN Lubuk Linggau dengan instansi yang dapat mendukung pelaksanaan layanan perbendaharaan.

Acara dilanjut dengan tanya jawab antara Tim Penilai dengan Tim Pembangunan ZI KPPN Lubuk Linggau. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan TPN seputar inovasi milik KPPN, pelaksanaan layanan, dan bagaimana kolaborasi KPPN Lubuk Linggau dengan instansi di lingkup MLM, dapat terjawab dengan baik oleh Tim Pembangunan ZI disertai bukti dukung yang memadai.

Setelah pelaksanaan tanya jawab, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati, menyampaikan closing statement bahwa TULUS, GIAT, SEMANGAT adalah komitmen yg sudah menjadi nafas layanan perbendaharaan yang bersih & melayani dari seluruh kantor vertikal DJPb di Sumatera Selatan.

Terima kasih kepada Kanwil DJPb Prov. Sumsel, #dulur070 para responden survei Reformasi Birokrasi dan ZI dari Satker Mitra, juga para Mitra ZI KPPN Lubuk Linggau : KPP Pratama Lubuk Linggau, KPPN Masohi, Kantor Pertanahan Lubuklinggau, dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, atas dukungan di berbagai aspek persiapan & tahapan penilaian WBBM ini, semoga ikhtiar kita bersama beroleh hasil yg diharapkan : PREDIKAT WBBM 2021 untuk KPPN Lubuk Linggau ?

Ini adalah sebuah inovasi yang sangat berguna dalam membantu KPPN Lubuk Linggau menjalankan tugasnya sebagai Kuasa BUN di daerah. Yuk kenalin, namanya ONCAK! ONCAK merupakan akronim dari One Click Bank Confirmation.

ONCAK menerapkan prosedur inovatif di luar SOP baku, yaitu konfirmasi data rekening desa ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebelum permintaan pembayaran Dana Desa diajukan ke KPPN. Jadi, ketika Dana Desa telah diajukan dan diverifikasi oleh petugas di KPPN, berarti data rekeningnya sudah benar. Hasilnya, proses pencairan dana menjadi lebih cepat dan lancar ke rekening desa, tanpa terjadi retur yang diakibatkan adanya kesalahan rekening penerima.

Untuk penyaluran Dana Desa ini, KPPN Lubuk Linggau bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel (BSB) selaku BPD untuk wilayah Sumatera Selatan. KPPN Lubuk Linggau dan BSB telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2020 lalu. 

Dengan ONCAK, dalam rentang satu tahun terakhir, KPPN Lubuk Linggau berhasil menerapkan One-Day-Service untuk penerbitan SP2D Dana Desa yang merupakan simplifikasi karena norma baku penerbitan SP2D Dana Desa adalah 3 hari kerja. Selain itu, sama sekali tidak pernah terjadi retur SP2D Dana Desa selama tahun 2020-2021. Dampaknya, nilai kinerja penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama 2019-2021 terus meningkat secara konsisten. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ONCAK diperluas penggunaanya melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pembayaran gaji PNS sejumlah Satker K/L mitra kerja KPPN Lubuk Linggau. Hal ini menambah manfaat ONCAK, selain bagi para pemegang rekening kas desa di BSB, juga para PNS satker yang memiliki rekening gaji di BSI.

Hari ini, 30 Oktober, 75 tahun yang lalu. Diterbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk digunakan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Penerbitan ORI, selain sebagai wujud kedaulatan Republik Indonesia, juga bertujuan untuk menyehatkan ekonomi yang tengah dilanda inflasi hebat pada saat itu.

Agar konteksnya tetap relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, dengan semangat memperingati Hari Oeang RI ke-75, mari Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh.

 "Sektor kesehatan, termasuk di dalamnya penanganan pandemi, menjadi sektor prioritas dalam APBN TA 2021 dan 2022. Selain itu, fungsi pengamanan sosial dan PEN, seperti bantuan sosial dan insentif usaha, menjadi sektor berikutnya yang juga diprioritaskan"

- Purwo Widiarto, Kepala KPPN Lubuk Linggau

Pada 19 Oktober 2021, KPPN Lubuk Linggau memenuhi undangan Rapat Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Lubuklinggau.

Acara diawali dengan penyampaian progress dan beragam upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Lubuklinggau untuk meraih predikat WBK pada tahun 2021 ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Lubuklinggau, Kelik Budiyono. Kelik juga menyampaikan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK.

Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, menyatakan bahwa penting untuk terus mengimplementasikan inovasi yang mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan personel. "Dari paparan Kepala Kantor Pertanahan, banyak tantangan yang justru besar potensinya untuk menjadi kondisi 'before' yang bisa diintervensi dengan inovasi sehingga menghasilkan kondisi 'after' untuk menunjukkan upaya pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Lubuklinggau. Juga dari inovasi yang digagas, saya yakin hasil perubahannya akan signifikan. Tinggal dipertajam dan disesuaikan lagi dengan area perubahan yang relevan", ujar Purwo.

"Antusiasme Kantor Pertanahan Lubuklinggau dalam membangun ZI yang sangat terasa, termasuk dslam kemitraan ZI dengan KPPN Lubuk Linggau, adalah modal berharga untuk meraih predikat WBK di tahun ini", tambah Purwo.

Menanggapi hal tersebut, Kelik menyatakan bahwa kemitraan dengan KPPN Lubuk Linggau sangat membantu dalam mempersiapkan pembangunan ZI BPN Lubuklinggau, khususnya dalam fase penilaian. "Inovasi yang menginspirasi, serta tips dan trik yang dishare oleh Pak Purwo dan tim banyak membantu kami dalam memecahkan masalah dan tantangan selama menuju penilaian WBK 2021 ini".

"Semoga kami dan KPPN Lubuk Linggau bisa sama-sama sukses meraih predikat WBK dan WBBM di 2021 ini", demikian Kelik menandaskan.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau beserta seluruh Tim Pembangunan ZI, sedangkan Kepala KPPN Lubuk Linggau didampingi Kepala Seksi VeraKI, Sri Oktavia dan staf Seksi VeraKI.

Kamis, 14 Oktober 2021 KPPN Lubuk Linggau memenuhi undangan dari Bappeda Kabupaten Musi Rawas untuk menjadi narasumber pada Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK Triwulan III TA 2021. 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten II Bid. Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Musi Rawas, Ir. Aidil Rusman, MM., pihak Bappeda meminta KPPN Lubuk Linggau mengevaluasi progress penyaluran DAK Fisik di Kabupaten Musi Rawas yang diterima oleh SKPD-SKPD penerima dana DAK Fisik.

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, memaparkan bahwa berdasarkan penggunaan dana yang tersalur pada tahap I, seharusnya realisasi penyaluran DAK Fisik tahap II Kab.Musi Rawas adalah jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini karena sudah banyak subbidang yang penggunaan dana DAK Fisik tahap I nya sudah melebihi 75%. Menurutnya, karena data penerbitan SP2D BUD yang dapat dimonitor KPPN menunjukkan realisasi penggunaan dana yang sudah memenuhi syarat, perlu dielaborasi lebih jauh kenapa sampai dengan saat ini pengajuannya belum diajukan. Apakah karena proses reviu APIP atas penggunaan dana, atau karena kendala administratif.

"Perhitungan kami, ada Rp40 Milyar pagu DAK Fisik Tahap II yang harus diupayakan penyalurannya semaksimal mungkin oleh SKPD, APIP, dan BPKAD untuk menghindari sisa kontrak yang ada pada subbidang-subbidang menjadi beban tambahan bagi pembiayaan APBD karena pagu DAK Fisiknya tidak lagi dapat ditarik setelah lewat batas waktu (21 Okt 2021)", ungkap Purwo dihadapan pemimpin/perwakilan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Merespon hal tersebut, sejumlah SKPD menyampaikan bahwa DAK Fisik Tahap II yang belum diajukan penyalurannya sebetulnya secara fisik sudah berjalan dan akan dipercepat pengajuan review APIP serta input persyaratan penyalurannya.
Asisten II Bid. Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Musi Rawas juga menekankan seluruh SKPD penerima DAK Fisik untuk meningkatkan keseriusan pelaksanaan fisik, pengajuan penyaluran dan pertanggungjawaban DAK Fisik TA.2021.

"Tidak bisa tidak. Tanggal 21 Oktober nanti, semua pengajuan penyaluran DAK Fisik Tahap II dari seluruh SKPD sudah harus sampai di KPPN untuk disalurkan. Berat jika sampai DAK Fisik Tahap II dan selanjutnya tidak tersalur dan menjadi beban tambahan bagi APBD 2021 Kabupaten Musi Rawas", pungkas Aidil.
Pada acara ini, hadir pula Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas, Zuhri Syawal, dan Kepala Seksi Bank KPPN Lubuk Linggau, Mahbub Ulhaq.

Halo #dulur070!
Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja yaa ?
Gak kerasa kita sudah mau memasuki akhir Tahun Anggaran 2021. Wahh tentunya udah gak sabar dong ya menyambut tahun baru 2022 hehehe. Namun, #dulur070 jangan lupa yaa masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum kita mengakhiri Tahun Anggaran 2021.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran, yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021. Mungkin #dulur070 lebih familiar dengan sebutan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) yaa ?

#Dulur070 tau gak sih kenapa ada LLAT ini? Dalam rangka mengendalikan saldo Kas Negara dan persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran, makanya diaturlah Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir Tahun Anggaran. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi kelancaran penerimaan dan pengeluaran APBN di akhir tahun. Untuk periodisasinya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu langkah-langkah menghadapi akhir tahun (1 Okt s.d. 30 Nov 2021) dan akhir tahun (1 s.d. 31 Des 2021).

Nah, di postingan ini mimin share TANGGAL PENTING BULAN OKTOBER 2021 sebagai panduan untuk satker #dulur070 biar dicatet nihh tanggal-tanggal pentingnya hehe. Mari kita sukseskan LLAT TA 2021 dengan sinergi dan semangat supaya semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal ?

Pada Jumat, 8 Oktober 2021 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov. Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana melakukan kunjungan kerja ke KPPN Lubuk Linggau utamanya dalam agenda Evaluasi Persiapan KPPN Lubuk Linggau menuju Penilaian WBBM 2021 oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) KemenPAN-RB.

Disamping mengevaluasi kesiapan WBBM, Kakanwil DJPb Prov. Sumsel juga memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan APBN 2021 di lingkup wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau dengan fokus pada target kinerja, capaian IKPA, serta target 90% penyerapan belanja pada akhir tahun anggaran. Satu hal yang ditekankan adalah perlunya perubahan paradigm pelayanan KPPN kepada Satker, dimana pelayanan khususnya sistensi/pendampingan yang spesifik dan customized sesuai kondisi tiap satker adalah pendekatan terkini yang harus dikedepankan.

Kakanwil DJPb Prov.Sumsel menyatakan, saat ini eranya pendekatan One-on-one, bukan one-to-many lagi. "Tidak semua satker membutuhkan pendampingan yang sama. KPPN harus mampu untuk melakukan pemetaan, satker mana yang sudah baik, cukup dimonitoring saja, dan mana yang memang bermasalah, sehingga harus didampingi secara intens. Pendampingan harus mendalam sampai ke akar permasalahan yang menjadi kendala bagi satker, bukan hanya berdasarkan gambaran secara umum saja, atau sekedar paparan-paparan sosialisasi saja", ungkapnya.

Dalam agenda kunjungan kerja ini, Kakanwil DJPb Prov. Sumsel juga melakukan Audiensi kepada Walikota Lubuk Linggau dan Bupati Kabupaten Musi Rawas. Pada audiensi tersebut, Kakanwil DJPb Prov. Sumsel didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Kepala KPPN Lubuk Linggau menyampaikan tanda penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas pencapaian penerimaan Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) 10x secara berturut-turut kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Kantor Walikota dan 5x berturut-turut untuk Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Pendopoan bupati.

Dalam audiensi, Kakanwil DJPb Prov. Sumsel menyampaikan mengenai interkoneksi penerbitan SP2D BUD dengan MPN G3 melalui Cash Management System (CMS) 4.0 BSB yang saat ini sudah dapat dijalankan.

Dengan sistem ini diharapkan potongan pajak pusat dalam SP2D BUD dapat langsung masuk dan terpantau sebagai penerimaan pajak pemerintah ke dalam rekening kas negara.

"Selain meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan negara dari belanja daerah, ini juga berarti memperbaiki basis data perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan daerah" demikian dinyatakannya.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar terus memacu penyaluran dana transfer ke daerah Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas TA. 2021 berupa DAK-Fisik dan Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN Lubuk Linggau agar terserap maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat Lubuk Linggau dan Musi Rawas.

Waktu terus berlalu tanpa menunggu hingga sampailah kita pada fase krusial di Tahun Anggaran 2021, yaitu triwulan ke-IV. Optimal atau tidaknya pelaksanaan anggaran, semuanya ditentukan di fase ini. Hal yang menjadi sorotan adalah realisasi belanja satker yang memang dari tahun ke tahun senantiasa perlu untuk dimonitoring dan dievaluasi.

Oleh karena itu, pada Rabu, 29 September 2021, KPPN Lubuk Linggau melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada realisasi belanja satker. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, sangat diharapkan dapat menjadi problem solver bagi satker serta memperbaiki IKPA Satker, baik dari nilai serapan anggaran, pelaporan capaian output, deviasi penarikan dana, dan lainnya.

Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto dalam kesempatan ini menawarkan persepsi alternatif utk memperbaiki capaian penyerapan anggaran. Tidak hanya konvensional memacu belanja, tetapi juga melihat potensi untuk mengurangi beban pagu-pagu yg sulit/tidqk bisa terserap. Perhitungan ulang atas potensi pagu tidak terserap yang menjadi 'beban' tingkat realisasi belanja satker harus ditingkatkan. "Pagu-pagu yang tidak bisa atau sulit dibelanjakan mungkin perlu dipertimbangkan satker untuk direvisi. Jangan hanya dipertahankan tapi tidak dibelanjakan. Jika memang berat memacu belanja, beban sisa pagunya harus dipertimbangkan untuk dikurangi" ungkap Purwo. Dengan 'memangkas' pagu-pagu yang tidak terserap, selain akan meningkatkan persentase serapan, juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran jika direalokasi ke satker lain yang membutuhkan. "Manfaatkan betul periode revisi terakhir pada Oktober ini untuk mengurangi beban pagu yang tak terserap. Supaya angka DIPA satker pada Oktober ini benar-benar angka yang akan habis di Desember" tambah Purwo.

Selain monev pelaksanaan anggaran, KPPN Lubuk Linggau bekerja sama dengan KPP Pratama Lubuk Linggau melaksanakan sharing session dalam rangka implementasi Kemenkeu Satu, yaitu terkait dengan e-Bupot dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Aplikasi baru ini diharapkan dapat mempermudah pengguna layanan perpajakan, dalam hal ini instansi pemerintah, melaksanakan kewajiban perpajakannya.
KPPN Lubuk Linggau juga tidak lupa mensosialisasikan penggunaan KKP yang merupakan solusi 'penambah' UP Tunai milik satker. Adanya KKP membawa manfaat bagi satker, misalnya satker dapat menggunakannya untuk akselerasi belanja.
Semoga sampai akhir Tahun Anggaran nanti, anggaran dapat terserap secara optimal.

Pada Kamis, 16 September 2021 KPPN Lubuk Linggau melanjutkan rencana aksi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yang menjadi amanat pada Rapat Koordinasi Wilayah DJPb Sumatera Selatan akhir Agustus lalu.

Rencana aksi yang dilakukan adalah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Deviasi Hal. III DIPA dalam rangka optimalisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker yang masih terindikasi memiliki deviasi halaman III DIPA cukup besar sampai dengan triwulan III 2021. Pada pelaksanaan bimtek kali ini, Satker menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang mengapa Rencana Penarikan Dana dengan realisasi Satker yang bersangkutan berbeda cukup jauh sehingga berdampak pada rendahnya nilai indikator Deviasi Hal. III DIPA Satker.

Sejumlah permasalahan yang dimaksud diantaranya karena satker sama sekali belum pernah melakukan revisi Hal. III DIPA sejak awal Tahun Anggaran. Atau,  melakukan revisi Hal. III DIPA tetapi melewati 10 hari kerja pertama setiap triwulan. Hal lain juga terungkap, misal adanya kecenderungan pengisian RPD Satker yang hanya membagi rata perkiraan penarikan dananya sebanyak jumlah bulan dalam satu Tahun Anggaran.

Dalam upaya mencari solusi terbaik, dalam bimtek kali ini KPPN Lubuk Linggau juga melibatkan Lapas Lubuk Linggau sebagai Satker dengan nilai indikator Deviasi Hal. III DIPA terbaik di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau untuk berbagi kiat-kiat mengoptimalkan rencana Penarikan dananya sehingga deviasi Hal. III DIPA dapat ditekan seminimal mungkin. Apa saja kiat-kiatnya? Dapat #dulur070 simak pada gambar berikut ini :

#dulur070 juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki RPD Hal. III DIPA bulan Agustus dan September pada saat pengajuan revisi Hal. III DIPA untuk triwulan IV di awal Oktober.

Semoga setelah bimtek ini, nilai indikator Deviasi Hal. III DIPA dalam penilaian IKPA Satker dulur-#dulur070 sekalian dapat  ditingkatkan dan dapat memenuhi target pada akhir tahun anggaran.