Rabu, 24 Februari 2021, KPPN Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), bertempat di Ruang Rapat KPPN Lubuk Linggau. Bertindak selaku penyaji dalam GKM ini adalah Seksi Bank KPPN Lubuk Linggau, dengan tema "Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan PER-25/PB/2018".

Melalui pelaksanaan GKM ini, diharapkan mampu mengedukasi seluruh pegawai KPPN Lubuk Linggau mengenai peran KPPN sebagai perpanjangan tangan DJPb di daerah, dalam proses monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi, seperti yang telah diatur pada PMK Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, di mana KPPN dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada Penyalur dan Debitur.

#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBN2021
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan

Bukan hanya kota-kota besar, desa pun turut terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Dana Desa kemudian sebagian diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dengan bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, masyarakat dapat lebih leluasa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, agar daya beli mereka pun meningkat dan dapat saling mendukung dengan pedagang kecil yang ada di sekitar.

Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa ini sejak tahun lalu telah menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Sesuai dengan pernyataan Kementerian Desa dan PDTT, BLT Desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kenaikan kemiskinan maupun jumlah pengangguran di desa.

Realisasi BLT Desa 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari dapat disimak pada infografis berikut.

  

#DJPbkawalDanaDesa #RealisasiDanaDesa
#MengawalAPBN2021

Data: @ditpa_djpb

Reposted from @ditjenperbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore #MitraPerbendaharaan

Akuntansi Berbasis Akrual merupakan bagian penting dari rangkaian panjang sejarah pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 pemerintah “diwajibkan” untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004.

Implementasi yang sifatnya masif ini akan membawa dampak pada setiap entitas yang terlibat yaitu DJPb serta satuan kerja kementerian/lembaga. Tentunya, implementasi dari kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL yang diharapkan menjadi lebih baik mengingat Akuntansi Berbasis Akrual memiliki kelebihan tersendiri.

Lalu apa saja kelebihan dari Akuntansi Berbasis Akrual? Yuk simak pada slide berikut ini.

#EdukasiTreasury
#LKPP
#MengawalAPBN2021
#djpbkawalapbn
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan

Dorong Kontribusi Pajak dari Belanja Pemerintah, DJPb Terus Bina Kompetensi Bendahara

Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan. Karenanya, Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajaknya. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada webinar Kemenkeu Corpu Talk Ep. 24: Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Pajak yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan @bppkkemenkeu, Rabu (17/02).

"Pajak yang disetorkan dengan segera dan tepat waktu akan menambah likuiditas keuangan negara dalam menyediakan dana untuk belanja negara, juga transfer ke daerah," ungkap Andin.

Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Marwanto Harjowiryono selaku narasumber juga menyetujui pentingnya kepatuhan bendahara.

"Peran bendahara pemerintah sangat penting, sayang kontribusi perpajakannya relatif masih rendah. Masih terdapat kendala seperti kompetensi, kebijakan, dan tantangan sistem aplikasi yang harus dikuasai," urai Marwanto yang melakukan penelitian atas topik tersebut di 34 provinsi.

Tantangan ini mendorong DJPb selaku pembina untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi.
"Setiap periode tertentu dilakukan refreshments kepada para bendahara yang telah disertifikasi. Soft competency juga dibina," jelas Direktur Sistem Perbendaharan DJPb Agung Yulianta selaku Pembahas dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana disimpulkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Didyk Choiroel selaku moderator, bendahara memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, untuk menjamin belanja APBN dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak.

#KemenkeuCorpuTalk
#MengawalAPBN2021
#KepatuhanPajakBendahara

Pajak mobil baru jadi 0%.

Mobil jenis apa saja yang akan mendapat insentif pajak ini? Geser untuk tahu lengkapnya??

    

Pemberian Insentif ini diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dan juga mendukung sektor otomotif.

#EkonomiBangkit

Infografis: @ditjenpajakri

Reposted from @ditjenperbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perhatian-perhatian ?
Terutama bagi #MitraPerbendaharaan yang kami cintai

Mohon waspada, penipuan yang mengatasnamakan instansi, pejabat maupun pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ...apalagi menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan DJPb/kantor vertikal DJPb di media sosial

Geser untuk informasi selengkapnya,
Selamat berakhir pekan?

#PembangunanZonaIntegritas
#WilayahBersihDariKorupsi
#SiPanduDJPb
#PengaduanDJPb
#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Rabu, 17 Februari 2021, KPPN Lubuk Linggau telah menyelenggarakan FGD sebagai bagian dari inovasi KPPN Lubuk Linggau, yaitu Klinik Edukasi Pemda (KLEPÈ), terkait Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Pengelola Dana Desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan peserta dari BPKAD dan DPMD pada masing-masing kabupaten.

FGD ini membahas tentang petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, proses input data dan uplod dokumen persyaratan pada Aplikasi OM SPAN pada user DPMD dan user BPKAD serta diskusi terkait hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021.

#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @kemenkeuri

Program PEN berhasil menyelamatkan 5 juta orang dari ancaman menjadi warga miskin baru.

Pada 2020, Pemerintah telah menyalurkan #UangKita sebesar Rp220,39T untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan lewat berbagai program perlindungan sosial

Baca infografis ini untuk melihat hasil nyata keberhasilan Program PEN➡️

Program PEN akan terus dilanjutkan dalam APBN 2021 untuk mendukung tren pemulihan ekonomi.

#UangKita #EkonomiBangkit

Foto: Storypost/ Hakamudin Arif Pratama
Infografis: BiroKLI/ @tubeggg

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan

Pekan ini beberapa unit kerja di DJPb mulai menjalankan program kegiatan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) dari Kemenpan-RB. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa unit kerja khususnya yang memberikan pelayanan secara langsung, telah mendapatkan predikat WBK bahkan WBBM.

WBK-WBBM bukan sekadar predikat, melainkan merupakan suatu bukti atas semangat Ditjen Perbendaharaan dalam menolak dan melawan praktik korupsi. Jumlah unit peraih WBK-WBBM di DJPb yang terus bertambah juga menunjukkan komitmen secara konsisten untuk memberikan dukungan bagi program pemberantasan korupsi. Dengan demikian, DJPb dapat senantiasa turut serta mengawal pelaksanaan APBN dan program-program prioritasnya dengan penuh integritas, termasuk untuk tahun 2021 ini.

Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mendukung terjaganya Zona Integritas, WBK, dan WBBM di lingkungan DJPb. Jika menemukan hal-hal yang ingin diadukan atau hendak memberikan masukan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Sipandu DJPb di https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/ maupun WiSE @kemenkeuri di https://www.wise.kemenkeu.go.id/.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai WBK, simak #edukasitreasury kali ini, yuk.

#DJPbantikorupsi #MengawalAPBN2021

Reposted from @kemenkeuri

Penyaluran program PEN masih terus berlanjut sampai saat ini.

Program PEN dan APBN 2020 bahu-membahu bekerja keras dalam menyelamatkan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Berapa #UangKita untuk PEN di tahun 2021? Geser untuk mengetahuinya➡️

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efekstivitas PEN melalui perbaikan program dan data sasaran penerima.

Infografis: BiroKLI/ @lutfialzuhri