Mulai tahun anggaran 2022, KPPN Lubuk Linggau mendapatkan amanah menyalurkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) untuk sekolah-sekolah di wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Setelah APBN 2022 bergulir, kayaknya mimin udah lama nih gak posting tentang seberapa jauh realiasi pencairan dana APBN di wilayah MLM ya?

Dengan terbitnya peraturan terbaru ini, terdapat sektor-sektor yang menjadi prioritas serta kebijakan baru, baik dalam Pengelolaan Dana Desa maupun Pengelolaan DAK Fisik.

Dana ini merupakan salah satu komponen APBN untuk mendanai Desentralisasi Fiskal. KPPN Lubuk Linggau menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa, baik disalurkan secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada Pemkab Musi Rawas, Pemkot Lubuk Linggau, dan Pemkab Muratara yang akan digunakan untuk pembangunan dan mendorong perekonomian di daerah.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat, KPPN Lubuk Linggau di TA 2022 akan mengelola pagu Satker K/L sebesar Rp462,3 Miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Per 17 Desember 2021, serapan Belanja Pemerintah Pusat kita semua sudah mencapai 95% ?