KPPN Mataram Live at RRI Mataram 13 November 2018 10.00 WITA
KPPN Mataram menyambut akhir tahun 2018 dengan melaksanakan sosialisai langkah-langkah akhir tahun kepada satuan kerja mitra KPPN Mataram serta masyarakat luas melalui siaran langsung pada Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram. Bencana alam yang telah terjadi di Lombok membuat pelaksanaan anggaran tahun 2018 serta pengadaan barang/jasa di Lombok menjadi sedikit terhambat. Oleh karena itu, dalam kesempatan siaran langsung di RRI Mataram Kepala Kantor KPPN Mataram Bapak Adnan Wimbyarto memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2018 dan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat (bencana alam).
Kepala KPPN Mataram menjelaskan mengenai realisasi belanja pada wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok Barat, dan Lombok Utara. Hal tersebut sebagai wujud dari transparasi kepada masyarakat luas tentang pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, wilayah pulau Lombok beberapa bulan yang lalu dilanda bencana alam gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar sehingga menyebabkan banyaknya kerugian material dan korban jiwa. Hal tersebut secara otomatis menghentikan roda kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di pulau Lombok. Realisasi belanja menjadi sedikit terhambat sehingga menyebabkan anggaran tidak bisa dioptimalkan oleh satuan kerja. KPPN Mataram diberikan keleluasaan untuk memberikan dispensasi atas pelaksanaan anggaran satuan kerja atas keadaan yang luar biasa (gempa bumi).
Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Yusansirida menambahkan bahwa bencana alam yang terjadi menyebabkan pengadaan yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi terhenti. Gempa bumi yang terjadi beberapa saat yang lalu membuat pemerintah menetapkan keadaan kahar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pendaftaran kontrak yang terlambat hingga menjelang akhir tahun membuat pengadaan yang seharusnya bisa dilakukan awal tahun menjadi menumpuk diakhir tahun. Ada beberapa kendala teknis dan nonteknis dalam pengadaan barang/jasa untuk belanja modal seperti pembebasan tanah yang terhambat dari masyarakat.
Koordinasi akan terus ditingkatkan dengan mitra satuan kerja terkait data statistic dari hambatan-hambatan satuan kerja dalam pelaksanaan APBN. Hal tersebut akan menjadi evaluasi KPPN dalam pelaksanaan tahun depan. Hambatan tersebut akan dimitigasi oleh KPPN sehingga APBN di NTB dapat berjalan dengan baik. Dengan lancarnya pelaksanaan APBN akan membuat perekonomian Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan warga.
Segera cairkan APBN, Segera ke KPPN, Ayo kita Bangun Lombok Segera Bangkit.
