Sejarah KPPN Medan I
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Pembentukan KPPN Medan I tidak terlepas dari reformasi pengelolaan keuangan negara yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi tonggak Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendorong perubahan struktur dan fungsi organisasi perbendaharaan negara, termasuk transformasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009, pada 2 Februari 2009, KPPN Medan I resmi beroperasi sebagai KPPN Percontohan, yang diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan ini menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, transparan, dan akuntabel.
Berlokasi di Gedung Keuangan Negara Medan Lantai 2, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A, Medan, KPPN Medan I terus bertransformasi sebagai kantor pelayanan modern dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, jelas, dan transparan, didukung sarana pelayanan berbasis teknologi informasi.
Seiring perkembangan organisasi berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.01/2012, KPPN Medan I ditetapkan sebagai KPPN Tipe A1, dengan tugas utama melaksanakan kewenangan perbendaharaan negara, penyaluran dana APBN, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara secara profesional dan akuntabel.
Pada tahun 2014, KPPN Medan I mulai mengimplementasikan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sebagai bagian dari modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi.
Dengan semangat reformasi berkelanjutan, KPPN Medan I berkomitmen menjadi institusi pelayanan bertaraf internasional yang profesional, modern, berintegritas, dan bebas dari korupsi.
