Berita

: Berita

Mengenal RPATA: Solusi Cerdas Kelola Dana Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran

(Oleh: Leonardus Panusunan Lumbanraja, Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Medan I)

RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) adalah rekening khusus milik Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung dana belanja negara yang pekerjaan penyelesaiannya melewati batas akhir tahun anggaran, memastikan pembayaran tetap bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% atau masa kesempatan berakhir, sekaligus menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan seperti PMK No. 84 Tahun 2025.

Dalam implementasinya, RPATA telah digunakan secara luas oleh satuan kerja pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Sepanjang kedua tahun tersebut, RPATA menampung pendanaan dalam jumlah signifikan serta memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati batas akhir tahun anggaran. Penggunaan RPATA tidak hanya mencerminkan kebutuhan operasional satuan kerja, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola realisasi pekerjaan yang membutuhkan penanganan lintas tahun. Evaluasi pelaksanaan RPATA selama dua tahun tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan aspek tata kelola dan proses bisnis. Badan Pemeriksa Keuangan, melalui hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, memberikan sejumlah rekomendasi yang menekankan pentingnya kejelasan kriteria pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian, penguatan pengendalian dan monitoring, serta optimalisasi dukungan sistem informasi. Rekomendasi ini sekaligus menggarisbawahi perlunya penyesuaian pengaturan agar mekanisme RPATA dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh satuan kerja, termasuk yang memiliki karakteristik pendanaan berbeda maupun satker BLU

MEKNISME UMUM

Perekaman SPP Penampungan.

Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Penampungan RPATA ke KPPN Pada akhir tahun anggaran PPK menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, dan memperkirakan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.

PPK membuat SPP-Penampungan bernilai neto nihil dengan pengaturan di sisi pengeluaran menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong akun penerimaan non anggaran (815619) Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan di sisi penerimaan. [pemotongan akun 815619 menggunakan COA segment satker berkenaan, untuk keperluan pengisian RPATA, SPP-Penampungan yang dapat diajukan paling banyak 2 SPP. Jika Satker mempunyai sisa termin dalam kontrak lebih dari 2 termin, maka terlebih dahulu Satker agar melakukan addendum sehingga sisa termin menjadi paling banyak 2 termin.

SPP Penampungan dibuat dengan uraian: Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor nomor kontrak untuk uraian pekerjaan. Kemudian PPK menyampaikan SPP Penampungan kepada PPSPM dengan dilampiri: dokumen kontrak pengadaan; kartu pengawasan pembayaran; BAPP terakhir dibuat; danSPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA. SPTJM dimaksud disediakan oleh SAKTI

Pengajuan SPM Penampungan

PPSPM melakukan pengujian atas SPP-Penampungan minimal: kelengkapan dokumen pendukung SPP Penampungan; kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK; kebenaran pengisian format SPP-Penampungan; ketersediaan pagu sesuai Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran; kebenaran perhitungan permintaan penampungan dana; dan ketepatan penggunaan kode BAS antara SPP dengan DIPA/POK Satker. SPM Penampungan disampaikan dengan dilampiri SPTJM atas Pengajuan Penampungan Melalui RPATA. [SPTJM dibuat oleh PPK dengan disediakan oleh SAKTI] Kemudian PPSPM menyampaikan SPM Penampungan ke KPPN sesuai dengan batas waktu pada pengaturan LLAT. SPM diberikan tanggal aktual sesuai pengajuan ke KPPN. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025, SPM Penampungan dapat diajukan mulai tanggal 17 s.d. 23 Desember 2025.

Pembayaran kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

pekerjaan terselesaikan 100%; atau
pekerjaan tidak selesai.
[Pengajuan SPP/SPM Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kali kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2025 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2025 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir]

Pembayaran dilakukan dengan pembuatan dan penyampaian

SPP Pembayaran

PPK melakukan penilaian atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. PPK selanjutnya membuat BAPP/BAST atas kemajuan pekerjaan sebagai dasar pembuatan SPP Pembayaran yang dibuat dengan ketentuan: a) menggunakan akun pengeluaran non anggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran; b) dipotong dengan kewajiban perpajakan (41xxxx) serta kewajiban Penyedia lainnya di sisi penerimaan. SPP Pembayaran dibuat dengan uraian : Pembayaran [uraian pekerjaan] sesuai BAST/BAPP Nomor [nomor BAST/BAPP] Tanggal [tanggal BAST/BAPP]. Selanjutnya PPK menyampaikan SPP Pembayaran kepada PPSPM dengan dilengkapi:

SPM Pembayaran

PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP Pembayaran yang meliputi: kelengkapan dokumen pendukung SPP Pembayaran; kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK; kebenaran pengisian format SPP Pembayaran; kesesuaian antara SPP Pembayaran dengan SPM Penampungan untuk memastikan nilai pembayaran tidak melebihi nilai penampungan dana; kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan; kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh Penyedia; kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam Kontrak; ketepatan nilai pembayaran pada SPP Pembayaran; kebenaran surat jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, jaminan lainnya terhadap pekerjaan yang memerlukan jaminan paling kurang meliputi: keaslian dan keabsahan surat jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, jaminan lainnya; ketepatan nilai surat jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, jaminan lainnya; dan; dan ketepatan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, jaminan lainnya. ketepatan penggunaan kode BAS pada SPP pembayaran. 2) Terhadap SPP Pembayaran yang memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM Pembayaran dan menyampaikannya ke KPPN, dilampiri dengan: SPTJM atas pembayaran dari RPATA kepada Penyedia, yang memuat pernyataan bahwa Penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dan/atau jaminan pembayaran, jaminan lainnya kepada PPK, dalam hal pekerjaan mensyaratkan jaminan.

Terhadap SPP Pembayaran yang memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM Pembayaran dan menyampaikannya ke KPPN, dilampiri dengan: SPTJM atas pembayaran dari RPATA kepada Penyedia, yang memuat pernyataan bahwa Penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dan/atau jaminan pembayaran, jaminan lainnya kepada PPK, dalam hal pekerjaan mensyaratkan jaminan; Fotokopi surat jaminan pemeliharaan dan/atau jaminan pembayaran, jaminan lainnya.

PENIHILAN RPATA ATAS PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening Khusus, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan:

SPP Penihilan

PPK membuat SPP Penihilan dengan ketentuan: di sisi pengeluaran menggunakan akun 825619 (Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan); di sisi penerimaan menggunakan akun: i. pengembalian belanja (5xxxxx) dalam hal SPM/SP2D Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan; atau ii. penerimaan kembali belanja barang/modal/bantuan sosial/lain-lain tahun anggaran yang lalu (4259xx), dalam hal SPM/SP2D Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya; dan SPP neto bernilai nihil. SPP dibuat dengan uraian: Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan] PPK menyampaikan SPP Penihilan kepada PPSPM yang dilampiri minimal: dokumen Kontrak; dan kartu pengawasan pembayaran

SPM Penihilan

PPSPM melakukan pengujian formal meliputi:

kelengkapan dokumen pendukung SPP;
kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
kebenaran pengisian format SPP;
ketepatan penggunaan kode BAS;
kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
kebenaran jumlah dana pada RPATA berdasarkan SPM Penampungan dan SP2D Penampungan; dan
kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan.

Terhadap SPP Penihilan yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM Penihilan.

PPSPM menyampaikan SPM Penihilan ke KPPN dilampiri minimal: a) SPTJM atas penihilan saldo RPATA; dan b) fotokopi BAPP.

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Persyaratan pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan ke tahun anggaran berikutnya:

untuk pekerjaan tertentu yang tercantum dalam lampiran Huruf E Peraturan Menteri Keuangan; atau
yang kontraknya ditandatangi paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi paling sedikit telah terselesaikan 75% dari nilai kontrak per tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Termasuk dalam kriteria kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak
tidak termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI yang menggunakan rekening dana cadangan alutsista.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan pertimbangan:

PPK meyakini penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender.
Penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan di atas kertas materai yang berisi: a) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 hari kalender setelah akhir masa kontrak; dan b) pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Untuk mengambil keputusan tersebut, PPK dapat melakukan konsultasi dengan KPA dan/atau APIP K/L.

MANFAAT PENGGUNAAN RPATA

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan rekening penampungan. Manfaat penggunaan RPATA antara lain:

Menjaga prinsip periodisitas anggaran.
Menjaga prinsip pengeluaran negara, pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
Mengurangi risiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu ataupun terlambat diklaim.
Menghindari keterburu-buruan dalam proses serah terima, sehingga SOP serah terima barang/jasa dapat dilakukan dengan baik.
Penyedia barang/jasa terbebaskan dari beban pembuatan garansi bank berupa kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan (collateral)/pembayaran premi.
Tidak membebani KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan bank garansi.
Terdapat potensi pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening Escrow).
Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi.

: Berita

Schedule Payment Date pada SAKTI sebagai Upaya Perencanaan Kas yang Mumpuni

(Oleh: Kevin Julio P Panjaitan , Fungsional PTPN Terampil pada KPPN Medan I)

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memiliki rencana. Berbagai rencana tersebut ada di berbagai aspek kehidupan, terutama keuangan. Tak berbeda dengan hal tersebut, dalam perlaksanaan Anggaran di Pemerintah Pusat juga memiliki perencanaan kas, terutama dalam hal Pengeluaran Negara. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan Schedule Payment Date pada aplikasi SAKTI.

Perencanaan Kas adalah suatu proses memperkirakan, mengatur, dan mengendalikan arus kas masuk dan keluar dalam suatu periode. Perencanaan Kas ini memastikan bahwa Kas yang ada tersedia cukup ketika dibutuhkan, mencegah kekurangan kas, dan juga menghindari idle cash yang berlebih. dari pelaksanaan APBN dalamjangka waktu tertentu. Perencanaan Kas Pemerintah Pusat adalah konsolidasi Proyeksi Penerimaan dan Proyeksi Pengeluaran dari pelaksanaan APBN. Secara tidak langsung Perencanaan Kas ini merupakah salah satu tonggak yang menjamin dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan anggaran dan kegiatan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki suatu kewenangan dalam perencanaan kas yaitu Rencana Penarikan Dana Harian (RPD). Rencana Penarikan Dana Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian dari satuan kerja berdasarkan surat permintaan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat perintah membayar. Pelaksanaan perencanaan kas dalam hal pengeluaran negara melalui RPD dilaksanakan secara otomatis melalaui sistem Schedule Payment Date pada aplikasi SAKTI.

Schedule Payment Date (SPD) adalah fitur dalam SAKTI Modul Pembayaran yang digunakan untuk menentukan tanggal rencana pembayaran suatu tagihan belanja negara sebelum diajukan ke KPPN. SPD ini terbentuk secara otomatis melalui aplikasi SAKTI Ketika proses pelaksanaan pembuatn SPP dan SPM dilakukan. Pelaksanaan SPD dilaksanakan dengan ketentuan berupa:

SPD terbentuk dan mempunyai jatuh tempo penerbitan SP2D 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal kirim SPP ketika SPP telah divalidasi oleh PPK melalui aplikasi SAKTI;
SPD dan jatuh tempo penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dapat dimutakhirkan menjadi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM setelah SPM divalidasi oleh PPSPM melalui aplikasi SAKTI;
Atas SPM yang telah diajukan oleh satker melalui SAKTI ke KPPN, apabila lolos pengujian substantif dan formal maka akan terbit SP2D tertanggal otomatis 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal SPM.

Kemudian SPD ini dikecualikan untuk:

SPM UP/TUP/GUP Tunai
SPM GUP/PTUP untuk pembayaran KKP/KKPD
Pembayaran belanja pegawai yang meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji induk, uang makan, uang lembur (SPM-LS Belanja Pegawai)
SPM-LS Gaji PPPK
SPM-LS Penghasilan PPNPN
Pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah
SPM Pengesahan (hibah)

Seluruh SPD ini akan tersimpan dan tersampaikan secara sistem dan otomatis. Informasi SPD tersebut akan diterima ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara yang melaksanakan pengelolaan Rekening Kas Umum Milik Negara. SPD yang diterima ini akan dijadikan acuan guna menjamin ketercukupan dana di Rekening Kas Umum Milik Negara yang akan dikeluarkan.

Contoh Kasus pelaksanaan SPD

: Berita

IKPA Bukan Sekadar Angka: Mengurai Benang Kusut Kinerja Anggaran Pasca-Restrukturisasi

(Oleh: Hamdi Ansari Dalimunthe, Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Medan I)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sering dianggap sebagai sekumpulan angka yang rumit. Padahal, IKPA yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini adalah cermin nyata kualitas birokrasi dan eksekusi program kementerian/lembaga (K/L) di lapangan. Mengukur mulai dari kualitas perencanaan, implementasi, hingga capaian output, IKPA menjadi rapor penting yang tak bisa diabaikan.

: Berita

Press Release Kinerja APBN KPPN Medan I Edisi IX – Per 31 Agustus 2025

: Berita

Mengakhiri Drama "Kejar Tayang" APBN: Mengenal Mekanisme RPATA sebagai Solusi Cerdas Akhir Tahun

(Oleh: Hamdi Ansari Dalimunthe, Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Medan I)

Setiap penghujung tahun, aroma kesibukan di kantor-kantor pemerintah berubah menjadi ketegangan administratif. Fenomena "ujung tahun" dalam penyerapan APBN seringkali diwarnai dengan proyek-proyek fisik yang dipacu demi mengejar tenggat waktu pencairan anggaran. Jika sebelumnya kita mengenal transisi mekanisme melalui PMK 109/2023, maka tahun 2025 menjadi babak baru yang lebih matang dengan diberlakukannya PMK Nomor 84/PMK.05/2025.
Regulasi terbaru ini bukan sekadar melanjutkan tren, melainkan sebuah penegasan permanen terhadap prinsip fundamental keuangan negara: pembayaran hanya dilakukan atas prestasi pekerjaan yang telah nyata diterima.

Menutup Celah, Memperkuat Sistem

Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang kini dipertegas dalam PMK 84/2025, hadir sebagai solusi atas dilema klasik. Di satu sisi, anggaran harus terserap agar tidak hangus; di sisi lain, fisik pekerjaan seringkali baru tuntas melewati batas akhir pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar)
Berbeda dengan era masa lalu yang sangat bergantung pada Garansi Bank—yang seringkali rumit secara administratif dan memiliki risiko klaim—PMK 84/2025 mengarahkan dana "parkir" tersebut ke rekening penampungan di bawah kendali negara. Ini memastikan bahwa uang rakyat tidak akan berpindah ke kantong vendor sebelum ada bukti serah terima (BAST) yang valid.

Potret Nyata di KPPN Medan I

Keberhasilan penguatan regulasi ini tercermin nyata pada performa KPPN Medan I di penghujung tahun 2025. Dari total komitmen kontrak jumbo senilai Rp852,6 miliar, tercatat mayoritas pekerjaan (83%) telah berhasil diselesaikan dan dibayarkan secara normal.
Namun, perhatian tertuju pada sisa Rp144,8 miliar yang terdiri dari 119 SPM. Dana inilah yang dikelola melalui mekanisme RPATA. Angka ini menceritakan sebuah narasi penting: ada 119 paket pekerjaan strategis di wilayah Medan dan sekitarnya yang terselamatkan anggarannya tanpa harus melanggar prinsip kehati-hatian.
Dengan batas akhir pengajuan tanggal 23 Desember 2025, KPPN Medan I berhasil memfasilitasi pemindahan dana tersebut ke rekening penampungan. Artinya, pembangunan gedung, jalan, atau pengadaan fasilitas publik di Sumatera Utara tidak perlu terhenti atau mangkrak hanya karena kendala administratif tutup tahun.

Mengapa Mekanisme Ini Lebih Unggul?

Masyarakat perlu memahami bahwa melalui PMK 84/2025 ini, akuntabilitas negara menjadi jauh lebih "galak". Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini memiliki daya tawar yang lebih kuat. Dana yang sudah teralokasi di RPATA hanya akan dilepas jika vendor memberikan hasil yang sesuai spesifikasi. Jika vendor wanprestasi, dana tersebut tidak hilang ke tangan pihak ketiga, melainkan tetap dalam jangkauan pemerintah untuk dikembalikan ke kas negara atau dikelola sesuai ketentuan.

Ada tiga alasan utama mengapa RPATA ini dianggap sebagai kemajuan besar:

Keamanan Kas Negara yang Maksimal
Tidak ada lagi uang negara yang "terbang" ke vendor tanpa fisik bangunan atau barang yang jelas. Uang mengendap di rekening penampungan pemerintah, bukan di rekening pribadi vendor.
Efisiensi bagi Pelaku Usaha
Penyedia jasa tidak lagi terbebani dengan biaya provisi bank untuk menerbitkan Garansi Bank. Ini mendukung iklim bisnis yang lebih sehat dan efisien.
Akurasi Laporan Keuangan
Pemerintah dapat melaporkan realisasi anggaran secara tepat waktu di akhir tahun, namun tetap mempertahankan kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan.

Tantangan Transparansi dan Digitalisasi

Tentu, pengelolaan 119 SPM dengan nilai ratusan miliar dalam waktu singkat bukan perkara mudah bagi personil KPPN Medan I. Hal ini menuntut kesiapan sistem informasi (SAKTI) yang mumpuni dan integritas pejabat perbendaharaan dalam melakukan verifikasi.
Data di KPPN Medan I menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pekerjaan (83%) selesai tepat waktu secara reguler, keberadaan mekanisme RPATA menjadi instrumen vital agar pembangunan di daerah tidak terhenti hanya karena kendala kalender. Proyek infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik dapat tetap berjalan dengan kepastian bayar yang jelas.

Penutup

PMK 84/2025 dan implementasi RPATA di KPPN Medan I adalah bukti bahwa birokrasi Indonesia terus berevolusi menuju arah yang lebih akuntabel. Kita tidak lagi sekadar menghabiskan anggaran di akhir tahun, tetapi memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar terkonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan mekanisme ini, drama "kejar tayang" akhir tahun tetap memiliki akhir yang bahagia: anggaran terserap, kualitas terjaga, dan hukum tetap tegak.

: Berita

Mengenal Sekolah Rakyat

Mengenal Sekolah Rakyat

(Oleh: Kevin Julio P Panjaitan, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil,
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan)

Dalam tantangan global Pendidikan tetap menjadi pintu utama dalam peningkatan kemampuan SDM dan peningkatan taraf hidup di masa depan. Namun dalam memberikan Pendidikan yang terbaik negara masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan data statistik pada tahun ajaran 2023/2024 masih terdapat angka putus sekolah yang meningkat dibandingkan pada tahun ajaran 2022/2023, di mana angka putus sekolah untuk jenjang SD pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 0,17% sedangkan pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 0,19%, untuk jenjang SMP pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 0,14% sedangkan pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 0,18%, dan untuk SMA SD pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 0,23% sedangkan pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 0,28%. Ini merupakan hal utama yang sedang dicoba untuk ditingkatkan lagi pada Kabinet Merah Putih.

Dalam Pelaksanaan Kabinet Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibentuklah Sekolah Rakyat guna mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah dan peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat miskin ekstrem. Sekolah Rakyat merupakan Program Nasional yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang dimulai dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan sistem sekolah berbasis asrama. Tentu dengan pelaksanaan Program Nasional ini membutuhkan dana yang cukup signifikan. Sekolah Rakyat secara besar didanai oleh APBN. Pada APBN Tahun Anggaran 2025 Sekolah Rakyat mengambil porsi sebesar Rp7 Triliun dan diestimasikan pada RAPBN Tahun Anggaran 2026 mengambil porsi sebesar Rp24,9 Triliun.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat pada Provinsi Sumatra Utara untuk saat ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Sentra Bahagia di Kota Medan, Sentra Insyaf di Deli Serdang, Gedung milik Universitas Islam Neger Sumatra Utara di Tebing Tinggi, dan SMKN Pertanian di Padang Sidempuan. Guna mendukung berjalannya pembelajaran dan peningkatan fasilitas yang ada, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara melaksanakan renovasi dan peningkatan fasilitas Sekolah Rakyat di Sumatra Utara. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp9.956.056.000,00 guna mendukung pelaksanaan program Prioritas Nasional tersebut dan sebesar Rp3.793.736.000,00 sudah didaftarkan Kontrak dengan total 10 Kontrak. Dari pelaporan yang diberikan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara seluruh renovasi tersebut telah selesai dan saat ini sedang dalam tahap proses penyelesaian dokumen untuk pencairan anggaran. Ke depannya direncanakan akan dibangun sekolah utama untuk Sekolah Rakyat di kota Medan yang akan direncakan pembangunannya di Tahun Anggaran 2026. Pagu Anggaran untuk Pembangunan dan peningkatan fasilitas Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026 masih belum ada dikarenakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 belum disahkan.

Program Prioritas Nasional ini merupakan harapan baru bagi peningkatan mutu Pendidikan negara kita. Kita semua berharap pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga pelaksanaan anggarannya dapat dilakukan dengan baik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (KPPN Medan I) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan mitra bagi Kementerian teknis terkait pelaksanaan program ini terus mendukung dan mengawal dalam pelaksanaan program ini terutama dalam hal pelaksanaan anggaran. Kiranya program ini dapat terus bertahan dan memeberikan semangat baru demi menyambut Indonesia Emas 2045.