MyIntress: Inovasi Monitoring Terintegrasi Monitoring Transaksi APBN

Latar Belakang dan Tantangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan Inovasi untuk meningkatkan Efisiensi dalam proses operasional layanan perbendaharaaan negara. Sejak Tanggal 1 Oktober 2025 telah diluncurkan aplikasi yang Bernama My Intress (Integrated Treasury Systems). Aplikasi ini merupakan sebuah platform monitoring keuangan yang mengintegrasikan antara dua aplikasi utama yang telah digunakan dalam melakukan monitoring data transaksi APBN yaitu OMSPAN dan MonSAKTI. Tantangan yang telah dialami seperti Keterlambatan akses data (data lag time), kebutuhan akan single-point of truth, serta kesenjangan teknologi menjadi hambatan yang memengaruhi efisiansi dan akurasi. Selain itu, perbedaan basis data pengguna yang digunakan oleh kedua aplikasi menambah kompleksitas dalam pengelolaan user management. My Intress diciptakan untuk menjadi solusi dalam menjawab Isu Strategis yang dihadapi dalam sistem monitoring yang telah ada yaitu:

1. Fragmentasi Data, Data keuangan masih tersebar pada berbagai aplikasi sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang terpadu.
2. Duplikasi dan inkonsistensi, Potensi duplikasi data dan inkonsistensi informasi meningkat karena aplikasi yang belum terintegrasi.
3. Efisiensi yang masih rendah, Penggunaan banyak aplikasi memerlukan pelatihan dan pemeliharaan terpisah, yang meningkatkan biaya dan menyulitkan pengguna.

Dengan adanya aplikasi MyIntres menjadi inisiatif yang baik sebagai salah satu proyek strategis dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan transaksi keuangan negara. DJPb Sebagai Business Owner berkomitmen untuk menyederhanakan sistem informasi pengelolaan keuangan negara melalui integrasi aplikasi yang lebih komprehensif dan reliabel.

Tujuan dan Manfaat MyIntress

MyIntress memiliki tujuan utama yaitu:

1. Menjadi Single source of truth data monitoring transaksi APBN
2. Efisensi Operasional TIK
3. Menyajikan data monitoring dan evaluasi keuangan yang lebih komprehensif, reliabel, mendukung simplifikasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara
4. Mendukung pengambilan keputusan yg lebih akurat dan komprehensif
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan digital

Penggunaan Aplikasi MyIntress

Aplikasi MyIntress dapat dipergunakan dalam beberapa hal seperti:

Pemantauan terhadap transaksi mulai dari anggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban negara (APBN)

2. Early Warning System (EWS)

Sistem peringatan dini yang memberi sinyal jika terjadi potensi masalah atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran

3. Pelaporan

Proses Penyampaian data dan dokumen keuangan sesuai format dan jadwal yang ditetapkan

4. Konsultasi

Layanan Komunikasi langsung antara pengguna aplikasi dan tim DJPb melalui kanal chatting dan tiket HAI DJPb

Fitur Unggulan

Aplikasi MyIntress menyajikan berbagai fitur yang informatif, antara lain:

• To Do List: menampilkan informasi terkait dengan Early Warning System (EWS) untuk transaksi yang memerlukan tindak lanjut
• Monitoring: Monitoring data yang disajikan dengan pendekatan modular Meliputi Anggaran, Bendahara, Komitmen, Pembayaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Akuntansi & Pelaporan
• Rekonsiliasi: untuk memastikan validitas data (Rekon Internal antar modul dan rekon eksernal data SAI vs data SAU).
• Laporan: Untuk Satker dalam prosess Laporan Keuangan & laporan BMN untuk level Satker dan Konsolidasian (Wilayah, Eselon I ,K/L).
• Tematik: Fitur dinamis yang menginformasikan tema tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang menjadi fokus perhatian pemerintah pada periode tertentu.
• Daftar/Rincian: Informasi lebih detil untuk mendukung penjelasan LK dan/ LBMN
• Dashboard: Informasi untuk pimpinan di masing-masing level pengguna aplikasi dengan konsep 5M (5 menit sudah tergambar kondisi keuangan entitasnya).
• HAICSO: Fitur yang memudahkan pengguna melakukan konsultasi dengan agen HAI level KPPN/ Kanwil mitra kerjanya

Peran KPPN dan Kanwil DJPb dalam MyIntress

Sebagai bagian dari ekosistem MyIntress, KPPN dan Kanwil DJPb memiliki peran strategis sebagai berikut:

• KPPN: Manajemen User Satker (Pendaftaran, Approval, Penonaktifan/Penghapusan), Monitoring transaksi satker mitra kerja KPPN, Monitoring EWS (to do list) satker mitra kerja KPPN, Rekonsiliasi dengan satker Mitra Kerja, Laporan Keuangan, dan Layanan Konsultasi melalui HAI CSO.
• Kanwil DJPb: Monitoring transaksi satker mitra kerja KPPN di lingkup kerjanya, Monitoring EWS (to do list) satker mitra kerja KPPN di lingkup kerjanya, Monitoring hasil Rekonsiliasi dengan KPPN dengan satker Mitra Kerja di lingkup kerjanya, Laporan Keuangan, Layanan Konsultasi melalui HAI CSO.

Akses dan Pengembangan

Aplikasi MyIntress saat ini dapat diakses melalui alamat web https://myintress.kemenkeu.go.id yang telah mencakup role untuk Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil DJPb. My Intress menjadi kemajuan dalam system pengelolaan keuangan negara yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat dengan memanfaatkan digitalisasi. My Intress dengan fitur-fitur unggulannya, akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi sistem, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan APBN. My Intress menjadi invoasi atas solusi dari strategi digitalisasi Kementerian Keuangan yang memastikan pengelolaan keuangan negara semakin modern, transparan, dan akuntabel.

Author: Ahmad Wildanul Alief Alfani

KPPN Merauke

Sumber: Sosialisasi MyIntress DJPb

Mengenal Digipay: Solusi Pembayaran Digital Pemerintah

Apa Itu Digipay?

Digipay Satu adalah platform belanja online pemerintah. Kehadirannya melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular. Keunikan Digipay membuatnya berbeda dengan marketplace populer. Digipay berfungsi sebagai penghubung antara satuan kerja pemerintah dengan penyedia barang/jasa (merchant) yang telah bekerja sama, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi. Penerapan Digipay merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan negara serta mengurangi risiko penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan anggaran.

Dasar Hukum dan Ketentuan Digipay

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 mengenai pemanfaatan Uang Persediaan (UP) melalui Digipay pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya modernisasi sistem pembayaran belanja APBN dengan mengoptimalkan pemanfaatan platform digital Digipay Satu yang mengintegrasikan layanan marketplace dan sistem pembayaran digital.

Penerapan kebijakan tersebut didukung oleh landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Digipay

Penerapan Digipay bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran belanja pemerintah. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui Digipay tercatat secara digital dan dapat dipantau secara real-time.

Manfaat Digipay dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain:

a. PENGELOLA KEUANGAN SATKER

• Mitigasi risiko bagi pengelola keuangan:
• pembayaran hanya boleh dilakukan setelah barang/jasa diterima (comply UU No 1/2004)
• Pembagian kewenangan maker, checker, signer
• Perhitungan pajak transaksi secara otomatis
• Pengecekan pagu belanja dan pembebanan akun
• Peningkatan efisiensi karena marketplace, sistem pembayaran pemerintah, sistem perbankan, perpajakan, dan pelaporan manajeral/keuangan terintegrasi dalam satu ekosistem
• Identifikasi kandungan TKDN dalam produk

b. VENDOR UMKM

• Kemudahan registrasi
• Adanya kepastian pembayaran (schedule payment)
• Vendor bebas pungutan biaya
• Bank lending facility bagi vendor potensial
• Perluasan peluang pasar

Cara Kerja Digipay

Cara kerja Digipay dirancang agar sederhana namun tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Alur penggunaan Digipay secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Registrasi dan Aktivasi: Satuan kerja dan penyedia barang/jasa (merchant) terlebih dahulu terdaftar dan terverifikasi pada sistem Digipay. Registrasi ini memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemilihan Merchant dan Transaksi: Satuan kerja melakukan transaksi belanja kepada merchant yang telah terdaftar di Digipay. Transaksi dilakukan sesuai kebutuhan operasional dan memperhatikan ketentuan penggunaan Uang Persediaan (UP) serta pagu anggaran yang tersedia.
3. Proses Pembayaran Non-Tunai: Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran secara non-tunai melalui Digipay menggunakan kanal perbankan yang terintegrasi. Sistem akan memproses pembayaran secara elektronik tanpa penggunaan uang tunai.
4. Pencatatan dan Monitoring Transaksi: Setiap transaksi yang dilakukan melalui Digipay tercatat secara otomatis dalam sistem. Data transaksi dapat dimonitor secara real-time oleh pihak terkait, sehingga memudahkan pengendalian dan pengawasan.
5. Penyelesaian dan Pelaporan: Setelah pembayaran berhasil, merchant menerima dana sesuai nilai transaksi. Seluruh data transaksi Digipay dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga memudahkan bendahara dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Peran Digipay dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Digipay menjadi salah satu instrumen penting dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem digital, risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, serta potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Selain itu, Digipay mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas transaksi non-tunai dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Digipay menjadi salah satu instrumen penting dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem digital, risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, serta potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Digipay mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas transaksi non-tunai dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penutup

Digipay hadir sebagai solusi pembayaran digital yang mendukung transformasi pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan dasar hukum yang jelas dan manfaat yang nyata, Digipay diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memberikan kemudahan bagi satuan kerja dan penyedia. Ke depan, pemanfaatan Digipay yang semakin luas akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang modern, efisien, dan terpercaya.

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam rangka membangun early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini—yakni rangkaian sistem komunikasi informasi yang dimulai dari deteksi awal dan pengambilan keputusan selanjutnya—yang lebih efektif untuk menjaga risiko reputasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan.

Adapun menurut peraturan perundang-undangan tersebut, Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Kementerian Keuangan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fungsi SPI Terintegrasi sebagai EWS sistem keuangan sebagai alat untuk memberikan peringatan dini akan datangnya sebuah krisis menjadi sangat penting. Apabila krisis dapat diprediksi maka pemerintah dan masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif.

Kemudian, di dalam KMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dikatakan bahwa SPI Terintegrasi dibangun dalam rangka mengolaborasikan peran lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga serta memperkuat lingkungan pengendalian dan penerapan budaya sadar risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Kolaborasi antarlini dan penguatan lingkungan pengendalian serta budaya sadar risiko tersebut ditujukan untuk mewujudkan EWS yang efektif, sehingga dapat terwujud pencapaian kinerja Kementerian Keuangan secara optimal. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam rangka membangun EWS yang lebih efektif untuk menjaga risiko reputasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan.

Adapun PMK Nomor 83 Tahun 2024 ini mengatur tentang ketentuan umum, unsur sistem pengendalian intern, kebijakan pokok penerapan sistem pengendalian intern, penerapan sistem pengendalian intern, penguatan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dengan model tiga lini terintegrasi, pemanfaatan sistem informasi, pengukuran efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dengan model tiga lini terintegrasi dan ketentuan penutup.

Maksud dan Tujuan SPI Terintegrasi

SPI Terintegrasi dibangun dalam rangka mengolaborasikan peran lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga serta memperkuat lingkungan pengendalian dan penerapan budaya sadar risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Kolaborasi antar lini dan penguatan lingkungan pengendalian serta budaya sadar risiko tersebut ditujukan untuk mewujudkan EWS yang efektif, sehingga dapat terwujud pencapaian kinerja Kementerian Keuangan secara optimal, yang ditunjukkan dengan pelayanan publik yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang patuh pada ketentuan.

EWS yang efektif ditunjukkan dengan ciri-ciri sistem telah mampu:

1. mengantisipasi terjadinya risiko dan mengidentifikasi tindakan pencegahan yang diperlukan;
2. mengidentifikasi potensi atau mendeteksi permasalahan, pelanggaran, penyimpangan, dan/atau ancaman sedekat mungkin dengan kejadian;
3. merespons setiap permasalahan, pelanggaran, penyimpangan, dan/atau ancaman yang terjadi serta melakukan tindakan korektif dan pemulihan dengan cepat dan tepat; dan
4. menindaklanjuti perubahan lingkungan, arahan pimpinan, dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

 Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan SPI Terintegrasi tersebut, diperlukan profil risiko yang tepat, relevan, dan updated yang diperoleh dari pembangunan lingkungan pengendalian yang kuat, pengelolaan risiko yang memadai, dan pengawasan yang terintegrasi dan terotomasi secara komprehensif melalui pendekatan model tiga lini terintegrasi.

Esensi SPI Terintegrasi

1. SPI Terintegrasi pada hakikatnya merupakan transformasi sistem pengendalian intern untuk meningkatkan keyakinan pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dengan meminimalkan seluruh risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan terhadap risiko pelaksanaan tugas masing-masing dan keterkaitannya dengan risiko Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka memahami risiko tersebut, setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan terlebih dahulu harus memahami sasaran strategis dan peta proses bisnis beserta risiko dan pengendalian pada unit kerja masing-masing serta keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Keuangan.
3. SPI Terintegrasi secara mendasar diterapkan untuk memastikan setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga dapat mencapai target kinerja dengan lebih optimal.
4. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja harus memberdayakan lini kedua masing-masing untuk menjalankan peran dalam memberikan asistensi dan melakukan pemantauan terhadap operasional sehari-hari unit organisasi dan unit kerja secara berkelanjutan.
5. Untuk memastikan pelaksanaan peran lini pertama dan lini kedua secara efektif, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi pengawasan intern terhadap lini pertama dan lini kedua.
6. SPI Terintegrasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan pelaksanaan peran lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga untuk mencapai sasaran dan target kinerja Kementerian Keuangan secara optimal dan berintegritas.

Salah satu esensi SPI Terintegrasi adalah pada hakikatnya itu merupakan transformasi sistem pengendalian intern untuk meningkatkan keyakinan pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dengan meminimalkan seluruh risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan terhadap risiko pelaksanaan tugas masing-masing dan keterkaitannya dengan risiko Kementerian Keuangan.

Kerangka Kerja SPI Terintegrasi

SPI Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dijalankan melalui kerangka kerja yang meliputi 2 (dua) area utama, yaitu penerapan dan pengawasan.

1. Area penerapan berfokus pada penguatan lingkungan kerja yang mendukung budaya “saling jaga, saling peduli” dan budaya sadar risiko.
2. Area pengawasan berfokus pada mekanisme pengawasan yang terotomasi dan terintegrasi.

Pembangunan kedua area tersebut dalam skema SPI Terintegrasi tentu membutuhkan faktor pendukung  (enabler) yang kuat dan konsisten. Enabler untuk mendukung area penerapan dan pengawasan terdiri dari:

1. Struktur, di antaranya struktur organisasi lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga;
2. Sumber Daya Manusia (SDM), di antaranya penguatan kompetensi melalui internalisasi dan sertifikasi;
3. Pedoman, di antaranya petunjuk pelaksanaan pengawasan, investigasi, dan klarifikasi harta kekayaan; dan
4. Sistem Informasi, di antaranya pengawasan berbasis digital dan pembangunan sistem kolaboratif.

 Kemudian, area, program, dan agenda yang telah dibangun pada skema SPI Terintegrasi harus memiliki alat (tools) yang berfungsi sebagai penggerak utama, yaitu change management dan project management, dengan fungsi sebagai berikut.

1. Change Management berfungsi memastikan bahwa segala dinamika yang timbul dari pembangunan SPI Terintegrasi dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai. Change  managementdilaksanakan salah satunya melalui penyusunan strategi komunikasi, pengembangan SDM, dan penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar lini.
2. Project Managementberfungsi memastikan bahwa rencana aksi SPI Terintegrasi dapat direncanakan, dikelola, dan diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Project manajement dilaksanakan salah satunya melalui serangkaian penyusunan program, strategi, dan rencana aksi implementasi SPI Terintegrasi serta evaluasi penerapan SPI Terintegrasi untuk memastikan bahwa SPI diterapkan secara memadai.

Struktur Model Tiga Lini

Implementasi SPI Terintegrasi pada 2 (dua) area utama dengan 4 (empat) enabler sebagaimana dijelaskan di atas memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam organisasi Kementerian Keuangan. Pihak-pihak tersebut adalah pimpinan kementerian, lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga yang beroperasi secara terintegrasi dan kolaboratif, yang didukung dengan audit ekstern.

 Peran masing-masing pihak dalam struktur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pimpinan Kementerian adalah Menteri dan Wakil Menteri, yang memiliki peran untuk menetapkan sasaran dan tujuan Kementerian, dan menetapkan kebijakan dan mengarahkan penerapan SPI.
2. Manajemen dipimpin oleh Pimpinan Unit Eselon I/Unit Non Eselon dan Staf Ahli. Peran manajemen dalam SPI terintegrasi terbagi menjadi 2 (dua) dengan penjelasan sebagai berikut.
   1. Lini pertama dijalankan oleh manajemen operasional, baik pada kantor pusat, kantor vertikal, maupun unit non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Lini pertama berperan untuk menerapkan unsur SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
   2. Lini kedua dijalankan unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal, baik di tingkat pusat maupun daerah serta Satuan Pengawas Intern BLU. Lini kedua berperan untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan peran lini pertama. Dalam hal BLU memiliki unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal, pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal dilaksanakan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja pada masing-masing BLU.

Sebagai satu kesatuan manajemen, lini kedua memiliki peran kunci untuk membantu lini pertama dalam melakukan pembinaan dan pemantauan secara objektif. Sebaliknya lini pertama harus memberdayakan lini kedua dalam menjaga keberlangsungan manajemen operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Lini ketiga terdiri atas seluruh pejabat dan pegawai pada Inspektorat Jenderal. Lini ketiga berperan untuk melakukan pengawasan intern secara independen dan objektif atas pelaksanaan peran lini pertama dan lini kedua serta pembinaan dan penjaminan kualitas lini kedua. Peran lini ketiga pada dasarnya dijalankan untuk memberikan assurance kepada Pimpinan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan peran lini pertama dan lini kedua. Pelaksanaan SPI Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan didukung dengan pemeriksaan atau pengawasan ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transformasi SPI Terintegrasi

Langkah transformasi SPI Terintegrasi mencakup strategi penerapan SPI, pengawasan atas penerapan manajemen risiko, dan pengawasan atas penerapan SPI Terintegrasi. Ketiga cakupan transformasi tersebut dapat dijelaskan dengan ringkasan sebagai berikut.

1. Penerapan SPI dengan penanggung jawab utama lini pertama (seluruh pejabat/pegawai non-UKI) yang difokuskan pada:
   1. peningkatan kapasitas pejabat/pegawai terkait integritas, kepemimpinan, dan manajemen risiko;
   2. operasionalisasi budaya sadar risiko melalui pemetaan dan penyelarasan atas peta strategis, profil risiko, serta risiko proses bisnis dan pengendaliannya (risk control matrix).
2. Pemberdayaan lini kedua (pejabat/pegawai UKI) untuk pembinaan dan asistensi terhadap kegiatan operasional manajemen, sebagai mitra kerja pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko, dilakukan oleh lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga (Inspektorat Jenderal) sesuai peran masing-masing, yang difokuskan pada pengawasan atas:
   1. kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja utama;
   2. penyusunan profil risiko; dan
   3. pemanfaatan hasil pengawasan untuk re-assessment profil risiko.
4. Pengawasan atas penerapan SPI Terintegrasi dilakukan oleh lini kedua dan lini ketiga yang difokuskan pada:
   1. integrasi antarlini dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan;
   2. pelaksanaan pengawasan lini kedua dan lini ketiga yang lebih substantif dengan analisis akar masalah atas isu yang ditemukan;
   3. penyusunan laporan strategis kepada Menteri Keuangan oleh Inspektorat Jenderal yang memuat konsolidasi hasil pengawasan lini kedua dan lini ketiga; dan
   4. pelaksanan pembinaan dan penjaminan kualitas lini kedua oleh Inspektorat Jenderal.
5. Pelaksanaan rapat koordinasi tiga lini secara triwulanan yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal, dengan  topik utama pembahasan:
   1. konsolidasi perencanaan pengawasan;
   2. penyusunan laporan strategis kepada Menteri Keuangan; 
   3. evaluasi penerapan SPI dan pengawasan terintegrasi; dan 
   4. isu-isu terkini terkait implementasi SPI Terintegrasi.

 Author: RaR

Keamanan informasi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan aspek fundamental yang mendukung terciptanya tata kelola yang akuntabel dan terpercaya. Selama ini, gangguan keamanan informasi kerap dikaitkan dengan serangan eksternal seperti peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa ancaman juga dapat berasal dari dalam, khususnya dari perilaku pengguna (user) itu sendiri.

Kesadaran terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perilaku pengguna menjadi krusial, terutama dalam lingkungan kerja yang bergantung pada sistem digital seperti pada satuan kerja dan KPPN.

Enam Perilaku Pengguna yang Berisiko terhadap Keamanan Informasi

Terdapat enam perilaku utama yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan informasi:

1. Tidak Melakukan Pembaruan Sistem (Update Patch)

Sistem operasi yang tidak diperbarui rentan terhadap celah keamanan yang telah diketahui. Patch yang disediakan oleh pengembang bertujuan untuk menutup celah tersebut.

2. Tidak Menggunakan Antivirus yang Terbarui

Perangkat tanpa perlindungan antivirus yang up-to-date berisiko tinggi terinfeksi malware yang dapat merusak atau mencuri data.

3. Menggunakan Software Bajakan

Software ilegal sering kali disisipi malware atau backdoor yang dapat membuka akses bagi pihak tidak berwenang.

4. Penggunaan Password yang Lemah

Password yang mudah ditebak serta tidak pernah diperbarui meningkatkan risiko pembobolan akun secara signifikan.

5. Penyalahgunaan Akun Kedinasan

Penggunaan akun kedinasan untuk keperluan non-resmi seperti media sosial atau aktivitas komersial dapat membuka celah kebocoran data.

6. Berbagi Akun dan Password

Praktik berbagi akses merupakan pelanggaran prinsip dasar keamanan informasi dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan.

Implikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam konteks pelaksanaan anggaran, berbagai aplikasi seperti SAKTI dan OMSPAN menjadi tulang punggung proses bisnis. Gangguan keamanan informasi pada sistem tersebut dapat berdampak serius, antara lain:

• Terhambatnya proses pencairan dana
• Kerusakan atau manipulasi data keuangan
• Kebocoran informasi strategis negara
• Penurunan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan APBN

Dengan demikian, keamanan informasi tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pelaksanaan anggaran.

Membangun Kesadaran sebagai Kunci Utama

Teknologi yang canggih tidak akan efektif tanpa didukung oleh perilaku pengguna yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perubahan mindset menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan informasi.

Setiap pengguna memiliki peran penting sebagai “human firewall” yang dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan sejak dini.

Gangguan keamanan informasi tidak selalu berasal dari serangan eksternal, melainkan sering kali dipicu oleh kelalaian pengguna. Enam perilaku sederhana yang sering dianggap sepele justru dapat menjadi pintu masuk utama terjadinya insiden keamanan.

Dalam konteks KPPN Merauke, penguatan kesadaran dan disiplin pengguna menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya berjalan efektif dan efisien, tetapi juga aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya Pengendalian Internal untuk Menjamin Keandalan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Melalui laporan keuangan, kita bisa melihat seberapa besar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2021, pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) menjadi bagian penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. PIPK dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Salah satu prinsip utamanya adalah menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Karena itu, setiap entitas akuntansi dan pelaporan wajib menerapkan PIPK.

Tujuan penerapan PIPK tak hanya soal menghasilkan angka yang benar secara teknis, tapi juga memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari unsur kecurangan. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, potensi kecurangan, termasuk yang berhubungan dengan korupsi dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Salah satu bentuk komitmen terhadap keandalan laporan keuangan ditunjukkan melalui Statement of Responsibility (SoR) atau Pernyataan Tanggung Jawab, yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Isinya menyatakan bahwa pengendalian internal telah diterapkan dengan cukup untuk menjamin keandalan laporan yang disampaikan. Ini menjadi bukti bahwa pimpinan benar-benar memahami tanggung jawabnya atas kualitas informasi yang dilaporkan.

Dalam praktiknya, pengendalian internal dilakukan di dua level: tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Di tingkat entitas, pengendalian berfokus pada terciptanya lingkungan yang mendukung tata kelola yang baik. Sementara di tingkat proses/transaksi, pengendalian lebih spesifik ditujukan untuk memitigasi risiko dalam transaksi tertentu atau kelompok akun tertentu.

Pengendalian di tingkat proses ini sangat penting, karena di sinilah potensi kecurangan biasanya muncul. Karena sifatnya yang spesifik dan kontekstual, manajemen perlu menggunakan penilaian (judgement) dalam menentukan bagian mana dari proses yang paling rawan dan membutuhkan pengendalian lebih ketat.

Penentuan area rawan bisa dilihat dari dua hal: nilai materialitas dan data historis. Misalnya, jika akun belanja persediaan memiliki nilai besar, maka proses pengadaannya, penyimpanannya, hingga pelaporannya harus diawasi dengan ketat. SOP harus mampu mencegah penyimpangan, seperti memastikan nilai BAST sama dengan yang tercatat di laporan keuangan.

Sementara dari sisi historis, manajemen bisa mengacu pada temuan dari audit internal maupun eksternal. Contohnya, jika sebelumnya ditemukan kuitansi fiktif dalam uang persediaan, maka perlu ada pengendalian khusus pada prosedur penggantian, mulai dari SPBy hingga verifikasi ke penyedia barang/jasa.

Pada akhirnya, seluruh pengendalian internal ini bertujuan untuk menjaga integritas laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecurangan secara sistematis, laporan keuangan bisa benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Keandalan inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik yang sesungguhnya.

Maulana Riska Irianto
PTPN Mahir KPPN Merauke