Pentingnya Pengendalian Internal untuk Menjamin Keandalan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Melalui laporan keuangan, kita bisa melihat seberapa besar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2021, pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) menjadi bagian penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. PIPK dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Salah satu prinsip utamanya adalah menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Karena itu, setiap entitas akuntansi dan pelaporan wajib menerapkan PIPK.

Tujuan penerapan PIPK tak hanya soal menghasilkan angka yang benar secara teknis, tapi juga memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari unsur kecurangan. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, potensi kecurangan, termasuk yang berhubungan dengan korupsi dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Salah satu bentuk komitmen terhadap keandalan laporan keuangan ditunjukkan melalui Statement of Responsibility (SoR) atau Pernyataan Tanggung Jawab, yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Isinya menyatakan bahwa pengendalian internal telah diterapkan dengan cukup untuk menjamin keandalan laporan yang disampaikan. Ini menjadi bukti bahwa pimpinan benar-benar memahami tanggung jawabnya atas kualitas informasi yang dilaporkan.

Dalam praktiknya, pengendalian internal dilakukan di dua level: tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Di tingkat entitas, pengendalian berfokus pada terciptanya lingkungan yang mendukung tata kelola yang baik. Sementara di tingkat proses/transaksi, pengendalian lebih spesifik ditujukan untuk memitigasi risiko dalam transaksi tertentu atau kelompok akun tertentu.

Pengendalian di tingkat proses ini sangat penting, karena di sinilah potensi kecurangan biasanya muncul. Karena sifatnya yang spesifik dan kontekstual, manajemen perlu menggunakan penilaian (judgement) dalam menentukan bagian mana dari proses yang paling rawan dan membutuhkan pengendalian lebih ketat.

Penentuan area rawan bisa dilihat dari dua hal: nilai materialitas dan data historis. Misalnya, jika akun belanja persediaan memiliki nilai besar, maka proses pengadaannya, penyimpanannya, hingga pelaporannya harus diawasi dengan ketat. SOP harus mampu mencegah penyimpangan, seperti memastikan nilai BAST sama dengan yang tercatat di laporan keuangan.

Sementara dari sisi historis, manajemen bisa mengacu pada temuan dari audit internal maupun eksternal. Contohnya, jika sebelumnya ditemukan kuitansi fiktif dalam uang persediaan, maka perlu ada pengendalian khusus pada prosedur penggantian, mulai dari SPBy hingga verifikasi ke penyedia barang/jasa.

Pada akhirnya, seluruh pengendalian internal ini bertujuan untuk menjaga integritas laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecurangan secara sistematis, laporan keuangan bisa benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Keandalan inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik yang sesungguhnya.

Maulana Riska Irianto
PTPN Mahir KPPN Merauke

Indikator Pelaksanaan Anggaran : Tak Sekadar Mengejar Penyerapan

Efektivitas belanja negara tidak bisa semata-mata diukur dari tingginya penyerapan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran masih menghadapi persoalan klasik yaitu keterlambatan kegiatan, penumpukan belanja di akhir tahun, hingga output yang tak sebanding dengan dana yang telah digelontorkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pada Tahun 2018 Kementerian Keuangan memperkenalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lewat PMK 195/PMK.05/2018. IKPA menjadi terobosan penting dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari sisi efektivitas, ketepatan waktu, dan capaian hasil.

Apa Itu IKPA?

IKPA adalah alat ukur yang dikembangkan Kemenkeu untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran di setiap satuan kerja kementerian/lembaga (K/L). Indikator ini tak sekadar mencerminkan realisasi belanja, melainkan juga menilai perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya.

Tiga kelompok utama dalam IKPA mencakup:

• Perencanaan Anggaran, seperti ketepatan revisi DIPA dan deviasi penyerapan;
• Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi kelancaran realisasi belanja, penyelesaian tagihan, dan manajemen belanja kontraktual;
• Hasil Pelaksanaan, yang dilihat dari capaian output kegiatan.

Bagi pimpinan K/L, nilai IKPA menjadi gambaran utuh atas performa pelaksanaan anggaran institusi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh satuan kerja di bawahnya. Maka, perbaikan di level satuan kerja akan langsung memengaruhi reputasi dan akuntabilitas lembaga secara keseluruhan.

Target vs Realisasi: Lebih dari Sekadar Angka

Dalam narasi anggaran, dua kata yang kerap mendominasi adalah target dan realisasi belanja. Penyerapan tinggi sering dianggap sukses, sebaliknya, penyerapan rendah dinilai sebagai kegagalan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Realisasi yang tinggi tidak selalu berarti pelaksanaan anggaran berjalan efektif. Di sinilah peran IKPA sebagai jembatan untuk memberi pemahaman.  IKPA tidak hanya menilai realisasi belanja tetapi juga deviasi anggaran terhadap rencana, dan juga bagaimana pelaksanaan dilakukan serta seberapa besar output tercapai.

Sebagai contoh, sebuah kementerian bisa mencatat penyerapan di atas 95%, namun mengalami keterlambatan pengadaan, atau punya banyak tagihan yang belum dibayar. Meski secara kas terlihat baik, nilai IKPA bisa merosot karena pelaksanaan teknis yang tidak tertib.

Penumpukan belanja di akhir tahun juga masih menjadi momok. Target belanja yang meleset di triwulan awal menyebabkan realisasi menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Akibatnya, kualitas belanja menurun, risiko kesalahan meningkat, dan dampaknya terasa pada layanan publik serta nilai IKPA.

Padahal, salah satu fungsi utama APBN adalah fungsi distribusi—memastikan anggaran tersalurkan secara merata dan tepat waktu. Ketidaktepatan realisasi mengganggu fungsi ini dan pada akhirnya melemahkan efektivitas pembangunan.

Dampak Positif IKPA

Sejak diterapkan, IKPA mendorong reformasi di berbagai lini. Perencanaan anggaran menjadi lebih disiplin, proses pengadaan lebih tepat waktu, dan risiko tunggakan semakin ditekan.

Pimpinan K/L kini memiliki alat untuk mendeteksi hambatan kinerja lebih dini dan mengambil langkah korektif secara cepat. Implikasinya tidak hanya pada efektivitas anggaran, tetapi juga pada penguatan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Tantangan Baru di Era Baru

Meski membawa banyak kemajuan, implementasi IKPA tetap menghadapi tantangan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi fokus pemerintahan baru.

Di tengah tekanan fiskal, pimpinan K/L perlu lebih responsif dalam memantau pelaksanaan anggaran. Strategi harus adaptif, berbasis data, dan menggunakan IKPA sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan.

Beberapa langkah kunci yang perlu diperkuat:

• Meningkatkan koordinasi antar unit kerja,
• Menyusun rencana anggaran yang lebih realistis dan adaptif,
• Memanfaatkan IKPA sebagai dasar dalam perbaikan proses anggaran, bukan sekadar laporan administratif.

IKPA, Instrumen Perubahan

Pada akhirnya, IKPA bukan sekadar angka serapan. Ia adalah alat strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemahaman menyeluruh terhadap IKPA akan membantu pimpinan K/L melihatnya sebagai instrumen perubahan—bukan beban administratif, melainkan kunci pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, responsif, dan berdampak.

Dengan memaksimalkan IKPA, kementerian dan lembaga tak hanya bisa meningkatkan kinerja internal, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif, terutama di era pemerintahan baru yang menuntut efisiensi dan hasil yang konkret.

Ditulis oleh Maulana Riska Irianto.
PTPN Mahir pada KPPN Merauke

PROFIL KPPN MERAUKE

 Pendahuluan

1. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya hanya sedikit memiliki pengetahuan mengenai KPPN. Tugas dan fungsi KPPN sangatlah banyak dan beragam, namun  para stakeholder  umumnya  mengetahui bahwa tugas KPPN hanya sekedar menyalurkan APBN pada instansi vertikal. Tugas KPPN untuk mengawal kinerja pelaksanaan APBN tidak banyak diketahui. Demikian juga peran KPPN untuk mengawal program strategis pemerintah seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan kredit Ultra Mikro, serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak banyak yang mengetahuinya.

Sedangkan para stakeholder internal Kemenkeu dan DJPb tidak banyak yang memiliki pengetahuan memadai mengenai kondisi  internal KPPN Merauke dalam menjalankan tugas  dan fungsinya. Demikian juga pengetahuan mengenai kondisi lingkungan eksternal KPPN Merauke yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, sangat terbatas dimiliki oleh para stakeholder.

1. Maksud dan Tujuan

Setiap KPPN diharapkan pimpinan DJPb dapat menjalani dua peran strategis dengan baik. Peran strategis pertama adalah sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBN di daerah. Sedangkan peran strategis kedua adalah sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah. Agar masyarakat dan pimpinan DJPb dapat mengetahui pelaksanaan peran strategis tersebut,  perlu disusun profil KPPN Merauke.

Selain itu, dengan penyusunan laporan ini, Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Kantor Pusat DJPb sebagai unit kerja yang membawahi KPPN Merauke dapat mengetahui kondisi terkini dari KPPN Merauke, meliputi kondisi sarana prasarana, sumber daya manusia, kondisi geografis dan sosial budaya di sekitar KPPN Merauke, kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPN Merauke, serta hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penyusunan kebijakan oleh Kantor Pusat DJPb.

1. Ruang Lingkup

Laporan ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang terdiri dari : pendahuluan, gambaran umum, analisis permasalahan atau isu strategik, program kerja, rekap capaian program kerja dan isu strategis, inovasi yang dilakukan, kisah inspiratif, simpulan dan saran/masukan, penutup, dan dokumentasi/lampiran.

2. Gambaran Umum
3. Kondisi daerah

• Kondisi geografis

KPPN Merauke terletak di Kota Merauke yang secara administratif masih tergabung dalam Kabupaten Merauke. Kota Merauke sendiri terletak di Provinsi Papua bagian selatan. Kontur Kota Merauke datar, sepanjang mata memandang tidak terlihat bukit ataupun gunung. Kota ini terletak di pinggir pantai dan juga di dekat muara sungai Maro.

KPPN Merauke beralamat di jalan Taman Makam Pahlawan Kota Merauke. Sebelumnya alamat KPPN Merauke adalah di jalan Prajurit nomor 1 Merauke.  Perubahan alamat  tersebut dilakukan karena perubahan pintu masuk KPPN setelah pelaksanaan renovasi gedung kantor. KPPN Merauke terletak di bidang tanah yang posisinya di-hook (sudut), salah satu sisinya berbatasan dengan jalan Prajurit, sedangkan sisi yang lain berbatasan dengan jalan Taman Makan Pahlawan.

Perubahan alamat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Lurah Mandala Merauke. Pertimbangan perubahan pintu masuk kantor pada saat renovasi diambil karena dua pertimbangan, pertama muka kantor yang lama (jalan Prajurit Merauke) tertutup oleh lapak-lapak usaha UMKM sol sepatu, sehingga dari pinggir jalan Prajurit, papan nama KPPN hampir tidak terlihat. Pertimbangan kedua adalah, jalan Prajurit adalah jalan yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan jalan Taman Makam Pahlawan. Dari jalan Taman Makam Pahlawan, gedung kantor KPPN Merauke sangat jelas terlihat.

Gambar 4. KPPN Merauke dilihat dari jalan Prajurit

• Wilayah kerja

Wilayah kerja KPPN Merauke meliputi 4 kabupaten di selatan Papua yaitu : Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Luas dari 4 kabupaten tersebut adalah sebagai berikut (wikipedia) :

Jumlah luas keempat kabupaten tersebut setara 99,2 persen luas pulau Jawa, dimana luas pulau Jawa adalah sebesar  128.297 km2 (wikipedia).

Dengan luasnya wilayah kerja dan belum seluruh Ibu kota kabupaten  terkoneksi oleh prasarana jalan dengan Kota Merauke, transportasi udara masih menjadi andalan yang menghubungkan antar Ibu kota kabupaten dengan Kota Merauke. Hanya Kota Tanah Merah yang sudah terkoneksi dengan kota Merauke dengan jalan trans-Papua. Transportasi udara antar-ibukota kabupaten juga sangat terbatas. Pesawat yang melayani jurusan Merauke-Kepi dan Merauke Agats adalah pesawat kecil dengan kapasitas 10-12 penumpang. Sehingga sangat sulit atau belum pasti kita dapat memperoleh tiket jika berencana  pergi ke  Kepi atau Agats dari Merauke. Alternatif transportasi lain adalah dengan kombinasi transportasi air (laut/sungai) dengan transportasi darat untuk menuju Agats dan Kepi

• Moda transportasi menuju lokasi KPPN

KPPN Merauke terletak kurang lebih 4 km dari Bandara Mopah. Dengan menggunakan mobil atau motor, KPPN Merauke dapat dicapai dalam waktu 5-10 menit saja. Penerbangan dari Merauke ke Jakarta saat ini belum ada yang penerbangan langsung, harus transit minimal 1 kali di Jayapura atau di Makassar. Maskapai yang melayani penerbangan ke Jakarta hanya ada 3, yaitu Garuda Indonesia, Batik Air, dan Lion Air.

• Fasilitas pendidikan

Tersedia cukup banyak pilihan untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Untuk sekolah  dasar, terdapat banyak sekolah umum (Sekolah Dasar) dan sekolah berbasis agama Islam negeri maupun swasta (Madrasah Ibtidaiyah) di kota Merauke. Yayasan swasta yang mengelola sekolah umum berasal dari yayasan berbasis  agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Untuk sekolah menengah yang dikelola pemerintah,  kurang lebih  terdapat 10 SMP negeri dan 3 SMA negeri di Kota Merauke.

Untuk pendidikan tinggi, di Merauke juga terdapat  1 Universitas Negeri yaitu Universitas Musamus. Universitas Musamus berdiri pada tahun 2006 yang merupakan peralihan dari Sekolah Tinggi Teknik Merauke. Selain itu terdapat pula beberapa perguruan tinggi swasta umum maupun keagamaan.

• Fasilitas olah raga

Fasilitas olah raga di Kota Merauke cukup lengkap. Terdapat kurang lebih 3 kolam renang, 4 lapangan basket/voli umum, 4 tempat futsal dan GOR untuk bermain bulu tangkis dan beberapa gym. Selain itu, kontur kota Merauke yang datar, sangat menyenangkan digunakan untuk bersepeda atau sekedar jogging/lari atau jalan sehat.

• Uraian potensi daerah

Tempat pariwisata :

1. Perbatasan RI-Papua Nugini di Sota
2. Pantai Lampu satu
3. Pantai Payum
4. Tugu Libra
5. Monumen kapsul waktu
6. Mini waterboom Seringgu
7. Taman Lotus
8. Kolam Parako
9. Taman Bambu Mandira Loka
10. Rawa biru
11. Taman Nasional Wasur

Potensi Kuliner :

1. Mujair
2. Daging Rusa
3. Ikan mujair
4. Ikan gastor
5. Buah-buahan : mangga, rambutan, buah naga, dan durian

Perdagangan

1. Merauke Town Square
2. Borobudur
3. Pasar Waninggap
4. Kerajinan kulit buaya

• Hotel bintang 4 : Swiss Bell Hotel Merauke, Hotel Bintang tiga : Halogen, Corr In, dan Megaria.
• Local wisdom Kabupaten Merauke:

Motto : Izakood bekai izakood kai : satu hati satu tujuan

• Dokumentasi

1. Kondisi kantor

• Sejarah

Menurut Damaris Nari, pegawai KPPN Merauke yang pensiun per 1 Januari 2020, lokasi berdirinya KPPN Merauke saat ini, mulai digunakan sebagai kompleks perkantoran Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan) sejak tahun 1977. Pada tahun 1977 terdapat lima kantor berdiri di lokasi KPPN Merauke saat ini, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Bendahara Negara (KBN), Kantor Kas Negara (KKN), satker verifikasi KBN dan KKN, serta  satker Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Dalam perkembangannya,  KPP membangun gedung kantor sendiri di Jalan Raya Mandala Muli Merauke dan satker Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dilikuidasi.

Sedangkan tiga kantor lainnya yaitu KBN, KKN dan satker verifikasi KBN dan KKN adalah cikal bakal KPPN Merauke saat ini. Pada tahun 90-an KBN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Satker verifikasi berubah nama menjadi Kantor Tata Usaha Anggaran  (KTUA)  dan kemudian berubah nama lagi menjadi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (KASIPA). Selanjutnya di tahun 2005, KASIPA dilikuidasi dan fungsinya dilebur ke dalam seksi verifikasi dan akuntansi (vera)  KPPN Merauke saat ini. Selain dari fungsi KASIPA, seksi vera KPPN saat ini juga mendapatkan sebagian tugas dari Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang juga dilikuidasi di sekitar tahun 2005. Sehingga  KPKN berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seperti dikenal saat ini.

• Organisasi (struktur) (berisi nama dan jabatan)

1. Kepala Kantor : I Made Ambara Sugama
2. Kepala Subbagian Umum : Saikin

Staf : Aditya Widi Admaja, Refis Refandika, Priyo Pandi Prayogi

Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN), sebanyak 10 orang : Fitri, Atika, Masrukin, Muhadi, Suhada’i, Riki, Aldi, Aldi malam, Sandi, Salam.

1. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal : Aloysius Prastowo Setyonugroho

Staf : Maulana Riska Irianto, Syaiful

1. Kepala Seksi Pencairan Dana : Yanur Perdana

Staf : Vincentius Sony Mauboy, Andhika Perdana, Fairus

1. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi : Putu Jaya Permana

Staf : Ilham Mulya Atmaja, Pijar Lintang Alit

1. Kepala Seksi Bank (tmt 1 Januari 2020) : Aloysius Prastowo Setyonugroho

Staf : Andre Septian Jatmiko, Petrus Tibatoko

• Pegawai/SDM per 1 Januari 2020

1. Statistik pegawai berdasarkan status kepegawaian

PNS : 16

CPNS : 1

1. Statistik pegawai berdasarkan jenis kelamin

PNS : 16 àperempuan 0, laki-laki 16

CPNS : 1 à perempuan 0, laki—laki 1

1. Statistik pegawai (PNS/CPNS) berdasarkan usia

22-30 tahun : 10

30-40 tahun : 6

50 tahun lebih : 1

1. Statistik pegawai berdasarkan pendidikan

PNS/CPNS : S2 : 1, S1 : 5, D3 : 5, D1 : 6

1. Statistik pegawai berdasarkan eselon

Eselon III : 1

Eselon IV : 5

Pelaksana : 11

PPNPN : 10

1. Statistik pegawai berdasarkan golongan

Golongan II : 12

Golongan III : 4

Golongan IV : 1

1. Statistik pegawai berdasarkan pangkat

Pembina  (IV a) : 1

Penata Tingkat I ( III/ d) : 1

Penata (III/c) :1

Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2

Pengatur : 12

1. Profil data pegawai per-subbag/seksi(nama, gol, dan pendidikan)

Subbag Umum

Seksi Bank

Seksi Vera

Seksi PD

Seksi MSKI

• Sarana dan prasarana

1. Gedung

Gedung KPPN Merauke saat ini, adalah hasil renovasi yang dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2018. Gedung baru telah dirancang seseuai standar KPPN yang dikeluarkan Setditjen Perbendaharaan, dengan menyediakan :

• Ruang layanan (front office) yang dilengkapi dengan mini Treasury Learning Center (TLC) dan ruang untuk laktasi.
• Ruang kerja middle office termasuk ruang kepala kantor dan ruangan para pejabat pengawas.
• Ruang pendukung (poliklinik, mushola, perpustakaan)

• Parkir kendaraan pengunjung berada di depan gedung dari arah jalan TMP Trikora. Sebelumnya tempat parkir ini adalah lapangan untuk olah raga (tenis, voli, dan basket), sehingga saat ini, KPPN Merauke tidak memiliki lapangan untuk oleh raga. Di tahun 2020, direncanakan adanya renovasi pagar dan penataan lanskap termasuk pembuatan lapangan olah raga yang baru.
• Toilet untuk pengunjung dan pegawai dibedakan dan keduanya terpisah letaknya dari gedung utama.

1. Peralatan

• Peralatan IT (Komputer, Laptop, Printer, LCD, Proyektor, Scanner, UPS, Server, Jaringan, CCTV, Mesin Absensi, Mesin Antrian, Faksimili, Televisi) seluruhnya telah tersedia di KPPN Merauke.
• Kendaraan Dinas

3 mobil : 1 Toyota Rush warna hitam tahun 2020, 1 Toyota Inova warna hitam tahun 2010 dan 1 Kijang Kapsul warna ungu tahun 1995.

2 motor : 1 Honda Megapro dan 1 Yamaha Soul.

• Rumah negara yang dikelola Kuasa Pengguna Barang KPPN Merauke ada sebanyak 18 buah, dengan rincian 1 rumah jabatan Kepala KPPN, 17 rumah dinas untuk pegawai. Saat ini satu rumah dinas tidak ditempati karena rusat berat, sedangkan 2 rumah dinas saat ini ditempati keluarga dari pensiunan. Untuk rumah dinas yang dikuasai pensiunan saat ini sedang dalam proses pembebasan/pengosongan.
• Volume dan beban kerja KPPN

1. Mitra kerja KPPN

Jumlah satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Merauke sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebanyak 95 satuan kerja dari 23 kementerian negara atau lembaga. Untuk tahun 2020 jumlah satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN kurang lebih sama. Jumlah alokasi dana untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 sebesar 2.290 milyar dan meingkat 1,2 persen di tahun 2020 menjadi 2.318 milyar.

Selain menyalurkan belanja pemerintah pusat, KPPN Merauke juga menjadi penyalur DAK Fisik dan Dana Desa untuk empat pemerintah kabupaten, yaitu Pemkab Merauke, Boven Digul, Mappi, dan Asmat.

1. Pagu dan realisasi DIPA per jenis belanja

1. Statistik volume kerja

Dilihat dari jumlah kunjungan satker ke KPPN Merauke rata rata per bulan pada tahun 2018 adalah sebanyak 751 kali sedangkan di tahun 2019, rata-rata kunjungan satker per bulan adalah sebanyak 807 kali dengan rincian per bulan ditunjukkan dengan grafik berikut ini :

Sedangkan jumlah SP2D yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 18.998 SP2D atau rata-rata 1.583 SP2D per bulan. Sedangkan untuk tahun 2018, jumlah SP2D yang diterbitkan adalah sebanyak 16.890, atau rata-rata 1.407 SP2D per bulan.

3. Analisis Permasalahan/Isu Strategis meliputi aspek :
4. Organisasi : tidak ada masalah.
5. SDM

Sesuai dengan Analisis Beban Kerja yang telah disusun, terdapat tiga seksi yang kekurangan personel yaitu, seksi pencairan dana kurang 2 pegawai, seksi bank kekurangan 1 pegawai, dan seksi MSKI kekurangan 1 orang pegawai. Sehingga secara keseluruhan KPPN Merauke seharusnya ditambah 4 orang pelaksana lain.

1. Proses bisnis : terus diupayakan eksekusi probis yang ada sesuai ketentuan yang ideal disamping terus mengupayakan inovasi untuk perbaikannya.
2. Keuangan : tidak ada masalah.
3. Sarana Prasarana

Gedung KPPN Merauke telah selesai direnovasi pada tahun 2018. Selanjutnya di awal tahun 2019 gedung hasil renovasi tersebut telah digunakan untuk operasional KPPN Merauke. Namun demikian, pagar yang mengelilingi lahan KPPN Merauke belum dilakukan renovasi. Tinggi pagar eksisting hanya sekitar 1,2 m, sehingga kurang memadai untuk menunjang pengamanan. Standar pagar gedung negara saat ini adalah 1,8 m. Sehingga terdapat selisih tinggi pagar saat ini dari tinggi ideal, yaitu sekitar 0,6 m. Selain itu, pagar yang ada saat ini tidak proporsional lagi dengan gedung baru, sehingga tidak mendukung tampilan gedung dari segi estetika.

Renovasi gedung KPPN Merauke tersebut juga mengubah pintu masuk utama gedung. Pintu masuk utama semula dari Jalan Prajurit Merauke diubah menjadi dari Jalan Taman Makan Pahlawan Trikora Merauke. Perubahan pintu masuk ini menyebabkan hilangnya lapangan olah raga karena beralih fungsi menjadi lahan parkir, sehingga perlu pembuatan lapangan olah raga yang baru di area lain dalam kompleks KPPN Merauke. Kondisi tinggi permukaan halaman depan KPPN Merauke juga tidak seragam, sehingga memerlukan penataan ulang. Selain itu, di pintu masuk utama yang baru belum ada pos satuan pengamanan  untuk mengawasi tamu yang keluar masuk.

1. Volume kerja : volume kerja lebih tinggi dari jumlah personel yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan ABK yang hanya mencapai 80 persen.
2. Hubungan dengan satuan kerja : sangat baik, tidak ada masalah.
3. Hubungan dengan pemerintah daerah : tidak ada masalah.
4. Hubungan dengan mitra kerja lainnya : tidak ada masalah.
5. Program Kerja
6. Langkah strategis peningkatan kinerja kuasa BUN di daerah

Adalah dengan upaya pembinaan untuk mencapai nilai IKPA BUN senilai 95.

1. Langkah strategis KPA satuan kerja KPPN

Sesuai dengan Papua Charter yang ditandatangani pada saat Rakorwil DJPb Provinsi Papua, KPPN diwajibkan meraih nilai sempurna atau 100 untuk capaian IKPA. Belajar dari tahun lalu ada 3 indikator yang nilainya tidak optimal yaitu kesalahan SPM, adanya retur, dan ketidaksesuaian halaman III DIPA. Akan diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target nilai IKPA sempurna ini.

Satker KPPN Merauke juga berusaha akan mencapai peringkat SFO tertinggi di kelasnya :

1. Program strategis lainnya yang akan dijalankan oleh KPPN Merauke adalah terutama upaya untuk meraih predikat WBK tingkat nasional dan kelancaran penyaluran dana desa maupun dak fisik.
2. Rekap Capaian Pelaksanaan Program Kerja per Permasalahan/Isu Strategis
3. Inovasi yang dilakukan
4. Inovasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN

• Video edukasi

Menurut penelitian Program for International Student Assesment (PISA) yang dirilis oleh OECD (2015), menunjukkan  tingkat literasi Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain di dunia. Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70  negara yang disurvei.  Tingkat literasi yang rendah tersebut juga mengakibatkan tingkat kemampuan membaca responden asal Indonesia juga sangat rendah, yang berada  pada level minimum.  Mempertimbangkan fakta tersebut, untuk efektivitas penyampaian pesan dalam rangka pembinaan terhadap personel satuan kerja, KPPN Merauke  tidak hanya menyampaikan secara tertulis, namun juga dengan membuat video edukasi. Video tersebut dibuat untuk dapat menjelaskan layanan, proses bisnis, peraturan baru secara sederhana dan efektif.  Pertimbangan lain dalam pembuatan media edukasi berupa video adalah karena personel satuan kerja yang berhubungan dengan KPPN sering berganti. Sehingga untuk efisiensi dalam melakukan pembinaan perlu dibuat video-video edukasi. Adapun video yang telah dibuat sampai dengan saat ini adalah : 1) Tutorial perekaman jaminan pada aplikasi SAS19, 2)Tutorial perekaman persetujuan KKP pada aplikasi SAS, 3) Proses bisnis penyampaian LPJ bendahara ke KPPN Merauke, 4) Proses bisnis Konfirmasi penerimaan negara, 5) Proses bisnis pencairan dana, 6) Internalisasi jabatan fungsional, 7) Langkah-langkah awal tahun anggaran. Video-video tersebut  diputar di ruang tunggu KPPN, diselingi dengan pemutaran video lagu-lagu populer. Selain itu, video edukasi yang sudah dibuat juga diunggah ke kanal Youtube KPPN Merauke.

• Konsultasi dan koordinasi 24/7

Keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara  (KBUN) sangat ditentukan oleh kualitas kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pemecahan masalah antara KPPN Merauke dengan mitra kerjanya. Agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien perlu dilakukan melalui media komunikasi yang populer saat ini yaitu Whatsapp Group (WAG). Saat ini ada 6 WAG yang dibentuk untuk tujuan tersebut yaitu :1)WAG Manajer : beranggotakan seluruh KPA satker, untuk koordinasi yang bersifat strategis/kebijakan; 2) WAG Pencairan Dana : untuk koordinasi dan konsultasi teknis pencairan dana; 3)WAG Pelaporan : untuk koordinasi dan konsultasi teknis rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penyampaian LPJ Bendahara; 4) WAG BPKAD dan DPMK :beranggotakan pimpinan BPKAD dan DPMK, untuk koordinasi yang bersifat stategis/kebijakan pencairan Dana Desa dan DAK Fisik; 5)WAG DF DD : untuk konsultasi dan koordinasi teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik; 6)WAG Forkom Wartawan-KPPN Merauke : media komunikasi wartawan berbagai media dengan KPPN Merauke.

• Sertifikasi kompetensi penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara

Dalam rangka menjadi KBUN Daerah yang unggul tingkat dunia, KPPN Merauke perlu didukung oleh seluruh stakeholder, terutama dukungan dari para bendahara yang ada di satuan kerja. Sesuai peraturan, bendahara satuan kerja harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk menjamin bahwa seluruh bendahara memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun dan menyampaikan LPJ bendahara secara tepat waktu, KPPN Merauke memandang perlu dilakukan program sertifikasi. Program sertifikasi ini dimulai dengan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LPJ Bendahara (bimtek). Setelah mengikuti bimtek tersebut, para bendahara dapat mengikuti ujian sertifikasi. Apabila peserta dapat lulus dari ujian sertifikasi, KPPN Merauke akan menerbitkan sertifikat kompetensi penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara. Outcome dari program sertifikasi ini adalah seluruh bendahara satker mitra kerja KPPN Merauke dapat menyampaikan LPJ dengan benar dan tepat waktu. Untuk tahun 2019, 99,10 persen seluruh bendahara satker menyampaikan LPJnya tepat waktu. Kegiatan sertifikasi ini secara berkesinambungan akan terus dilakukan, terutama jika terjadi pergantian bendahara atau performa penyampaian LPJ yang munurun dari bendahara yang telah menadapatkan sertifikat.

1. Inovasi untuk perbaikan layanan

• Kartu Bebas Antrian
• Untuk mencapai efektifitas dalam melakukan pembinaan terhadap satuan kerja diperlukan keseimbangan antara punishment dan reward. Sebagaian besar aturan terkait perbendaharaan mengandung ancaman punishment bagi satker yang tidak patuh, demi efektivitas. Namun demikian, satker yang telah patuh dalam melaksanakan aturan, tentunya perlu diberikan apresiasi. Apresiasi yang diberikan akan memberikan motivasi bagi satker yang telah berkinerja baik, sekaligus menjadi role model bagi satker lainnya. Selanjutnya perlu dikembangkan bentuk reward yang tidak hanya memberikan kebanggaan atau meningkatkan motivasi, juga diperlukan reward yang secara nyata dapat dirasakan. Bentuk apresiasi tersebut adalah pemberian kartu bebas antrian penyampaian SPM untuk 5 satker dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik.
• Bebas antrian untuk ibu hamil dan ibu yang membawa balita

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) memerlukan upaya nyata dalam implementasinya. Penerapan konsep PUG telah lama diterapkan pada transportasi umum seperti KRL dan Bus Trans Jakarta di wilayah Jobodetabek. Bentuknya adalah pemberian tempat duduk prioritas bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang membawa anak balita, kaum difabel, dan orang lanjut usia. Konsep prioritas pada KRL dan Bus Trans Jakarta tersebut telah diterapkan pada KPPN Merauke dengan memberikan akses prioritas pada layanan front office KPPN berupa bebas antrian bagi wanita petugas satker yang sedang hamil atau membawa balita. Untuk menyempurnakan inovasi ini,  front office KPPN Merauke juga akan dilengkapi dengan mini play ground untuk balita yang dibawa orang tuanya selaku petugas satker ke KPPN Merauke.

• Survei kepuasan harian

Upaya perbaikan layanan salah satunya berasal dari feedback pengguna layanan. Selanjutnya, dalam rangka mendapatkan masukan dari pengguna layanan tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara harian. Teknis pelaksanaan survei adalah petugas FO KPPN memberikan kartu dengan icon smile kepada pengguna layanan setiap selesai sesi pelayanan. Kartu yang diberikan berbeda warna untuk masing-masing pelayanan, CSO, konversi, konfirmasi penerimaan, LPJ, dan umum. Selanjutnya, pengguna layanan diminta untuk memasukkan kartu yang telah diberikan ke dalam kotak. Kotak tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu : Puas, Biasa, Tidak Puas. Hasil survei secara harian tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan untuk hari berikutnya.

• Aplikasi SiAP 68

Di samping layanan pencairan dana, konsultasi, dan konfirmasi penerimaan, terdapat layanan pemrosesan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), permohonan UP/TUP, dan persetujuan rekening. Untuk meningkatkan transparansi, informasi proses penyelesaian perlu diketahui oleh mitra kerja KPPN. Untuk itu, KPPN Merauke sedang mengembangkan aplikasi web-based yang bernama SiAP 68. Saat ini aplikasi SiAP 68 baru digunakan untuk menampilkan data pemrosesan SKPP. Dengan mengakses aplikasi ini, satuan kerja dapat mengetahui proses penyelesaian SKPP yang disampaikan ke KPPN.

1. Inovasi untuk penguatan integritas

• Kantin Jujur

Walaupun di ruang layanan KPPN telah disediakan minuman berupa air putih, teh, dan kopi secara gratis, namun mitra kerja yang datang tetap ingin minuman lain dan snack. Oleh karena ruang layanan KPPN Merauke terletak cukup jauh dari warung/toko penjual makanan dan minuman ringan, maka  untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibuat sebuah kantin. Kantin ini  menjual minuman ringan seperti teh kotak, kacang hijau, susu ultra, puding dan makanan ringan seperti kacang tanah goreng, rempeyek, rengginang, dan kripik singkong pedas. Selanjutnya, untuk mempromosikan kejujuran dan antikorupsi, kantin tersebut dibuat tanpa penjaga. Dengan demikian pembeli tinggal menaruh uang di tempat yang telah ditentukan atau mengambil kembalian dari tempat tersebut. Menurut pengawai honorer yang ditugaskan sebagai administrator kantin, sesekali kantin mengalami selisih antara jumlah uang seharusnya dengan stock snack/minuman, namun secara umum selisih tsb tidak besar dan masih memungkinkan kantin tetap dapat operasional.

• Pakta Integritas Monev

Dalam upaya melakukan mitigasi risiko gratifikasi dan mempromosikan komitmen antikorupsi, setiap kegiatan kunjungan kepada stakeholder, terutama ketika petugas KPPN berada pada posisi yang lebih superior, dipandang perlu untuk membuat pakta integritas. Kegiatan tersebut adalah monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta kunjungan pembinaan ke kantor satker-satker tertentu dengan nilai IKPA di bawah 85 (skala 100).

7. Kisah inspiratif : KISAH DARI ASMAT

Menjalankan tugas negara di tanah Papua itu sangatlah menantang, belum lagi petualangan perjalanannya. Mungkin ini yang dapat aku rasakan ketika ada tugas monitoring dan evaluasi penyaluran dana fisik dan dana desa ke Kota Agats Ibukota Kabupaten Asmat. Bertolak dari Bandara Mopah (Merauke) ke Bandara Ewer (Asmat) dengan berbekal pesawat perintis milik Ibu Susi Pudjiastuti, kita memulai perjalanan ini. Pesawat ini mampu menjadi andalan untuk perjalanan ke daerah-daerah terpencil, dengan kapasitas penumpang yang maksimal hanya 500 kg. Biasanya kita hanya menimbang barang bagasi kita di pesawat besar, disini berat badan kita pun ditimbang untuk memastikan beban penumpang tidak melewati 500 kg. Hal ini sangat merugikan bila salah seorang beratnya lebih dari 100 kg. Mau tidak mau seseorang tersebut tersebut harus dikorbankan. Belum naik pesawat, kita sudah dipaksa untuk menerima jadwal delay pesawat yang seharusnya pukul 10.00 WIT menjadi 12.00 WIT. Lumayan waktu menunggu untuk bermain “Chicken Dinner” selama 2 kali. Setelah menunggu dengan bermain, akhirnya terdengar juga gemuruh suara mesin baling baling pesawat pertanda pesawat kami siap landas dengan 8-9 penumpang di kursi. Asyiknya dalam pesawat ini, kita dapat melihat langsung bagaimana pilot mengemudikan pesawatnya. Ketika dia sedang makan makanan enak dengan lahap, kita hanya bisa melihat saja dengan menguyah roti. Kemudian jangan berharap ada toilet di belakang pesawat, bagi yang ingin buang air kecil atau besar persiapkan membawa batu untuk menahan perjalanan selama 2 jam.

Sesampainya di Ewer yang satu-satunya pulau kecil yang dapat dilapisi aspal tidak berawa-rawa, perjalanan belum berhenti di sini. Jangan membayangkan ada  taksi bandara karena yang dapat kita temukan adalah ojek speedboat. Dari Ewer sampai ke Agats, perlu speedboat kurang lebih 30 menit perjalanan. Kebetulan cuaca dan ombak laut lumayan cerah standar mereka sehingga ojek speedboat ada. Karena bila cuaca dan ombak laut tidak mendukung, bisa bisa kita batal ke Agats. Mesin besar speedboat 85PK meraung kencang. Sekali muat bisa enam orang dengan tarif Rp 100.000 per kepala. Mungkin ratusan kali sudah speedboat ini  meloncat dihantam ombak kencang. Setelah mengalami pengalaman pertama naik speedboat yang katanya ombaknya biasa, padahal bagi kita kencang, kita tiba di Dermaga Ferry Agast. Terlihat papan yang bertuliskan “Selamat Datang di Kota di Atas Papan”. Semua jalan raya, bangunan bahkan lapangan sepak bola di sini di bangun di atas papan. Kita sendiri sama sekali tidak menginjakan kaki di tanah melainkan di atas papan kayu yang menjalar di seluruh penjuru kota. karena berada di tepi sungai dan tanah rawa, jalan dan bangunan di Agats dibuat dengan konstruksi panggung yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Selain papan kayu, hal unik lainnya yang kami alami adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah motor listrik. Dipastikan nyaris tidak ada polusi suara dan udara. Tidak ada motor yang berbahan bensin karena bensin sangat langka dan mahal. Mobilpun tidak ada karena kondisi jalan dari bilah kayu tidak akan kuat menahan bobot mobil. Meskipun begitu ada beberapa jalan yang sudah dibuat dari beton dengan tujuan untuk mengurangi penebangan pohon secara liar.

Sesampainya di Agats, kita menuju ke hotel dengan ojek motor listrik. Untuk hotel di Agats sekali lagi jangan membayangkan hotel seperti di kota besar.  Sementara hanya beberapa hotel kelas melati atau mungkin lebih tepat disebut losmen. Meski demikian cukup layak untuk ditempati dan beberapa sudah ada fasilitas AC dan TV. Tetapi dari fasilitas yang ditawarkan hotel, paling terpenting ada kesediaan airnya. Karena di sini ketergantungan air dari air hujan. Sumur yang menjadi sumber air di hotel dibuat untuk menampung air hujan. Jadi misalkan tidak ada hujan seminggu, ya terpaksa harus tayamum dan tidak mandi berhari-hari jadi sangan penting menyiapkan parfum atau bisa mandi dengan menggunakan air galon aqua yang cukup mahal juga harganya. 

Apabila kita rencana lama di kota ini, maka kita harus menyediakan uang tunai sebanyaknya sesuai dengan kebutuhan kita karena ATM di sini hanya dua, ATM BRI dan ATM Papua. Sedangkan lokasi ATM yang berjauhan. Sehingga untuk keperluan sehari-hari atau transaksi keuangan seperti membeli makanan dan minuman, membayar ojek dan lain-lain maka diperlukan uang tunai. Untuk sekali makan dan minum, kita harus mengeluarkan uang Rp 20-30 ribu. Harga yang sama berlaku untuk ongkos naik ojek motor sekali jalan. Suhu udara yang tinggi dan daerah epidemik Malaria kebanyakan Papua menuntut ada mempersiapkan peralatan pribadi seperti obat, baju lengan panjang berbahan katun, topi, kacamata hitam, tabir surya dan lotion anti nyamuk. Dan faktor pengalaman yang membuat kita kesal adalah jaringan internetnya. Bayangkan saja data internet di sini nyaris tidak ada. Telepon secanggih dengan teknologi 6 RAM saja akan bertekuk lutut di Agats. Telepon hanya bisa digunakan untuk telepon, sms dan Whatapp walau agak lama terkirimnya. Jadi jangan harap kita dapat streaming video Youtube, dan untungnya masih bisa main Cacing secara offline. Tetapi untuk makanan agak aman untuk lidah karena makanan jawa, nasi kuning bakso dan coto makasar masih dapat kita temukan karena di sini sudah ada banyak pendatang yang mengadu nasib di sini. 

Setelah beristirahat di hotel, esok paginya kita langsung menuju ke salah satu satuan kerja yang ada disana untuk menanyakan perihal pertanggungjawaban TUP mereka yang sudah terlambat. Kemudian beliau menerangkan bahwa pada kantor mereka saat ini sedang kekurangan pegawai yang berkompeten, dan lagi ditambah masalah transportasi yang hanya ada 2 pilihan, dengan menggunakan fery yang membutuhkan 2 hari 2 malam, atau menggunakan pesawat yang hanya 3 kali dalam satu minggu dengan biaya yang lebih mahal tentunya, belum lagi kendala cuaca yang tidak memungkinkan pesawat untuk terbang.

Setelah mengunjungi satker tersebut kita langsung kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak dan mempir ke salah satu warung makan untuk makan siang. Namun, begitu sampai dihotel hujan turun dengan derasnya yang mengakibatkan kita tidak dapat mengunjungi satker yang lain, padahal masih banyak agenda lain yang harus dilakukan di hari kedua, cukup kesal rasanya namun disatu sisi kita juga bersyukur hujan bisa tiba-tiba turun dengan sangat deras mengingat kata penjaga warung sebelumnya bahwa sudah satu minggu hujan tidak turun dan terancam tidak ada persediaan air bersih untuk masyarakat asmat yang sangat mengandalkan air hujan untuk pasokan air bersihnya.

 Pada hari kedua kita mendatangi kantor DPMK kabupaten Asmat untuk menanyakan terkait penggunaan Dana Desa pada kabupaten Asmat, setelah berbincang cukup lama dengan kepala DPMK kita dipertemukan dengan salah satu kepala desa yang ada didekat sana dan diajak untuk berkeliling melihat perkembangan  pembangunan desa tersebut. Kami dibuat cukup takjub dengan perkembangan yang dilakukan oleh desa tersebut, dan yang cukup mengejutkan ada salah satu bangunan yang sangat besar yang merupakan museum sejarah yang ada disana tapi sayang pada saat itu museumnya tutup, dan lagi kami juga diperlihatkan pembangunan jalan yang cukup lebar mungkin cukup untuk 4 mobil yang dibangun dengan beton dan dijadikan oleh muda mudi disana untuk mengabiskan waktu senja menikmati matahari tenggelam yang sangat indah.

Setelah itu kita diajak berkeliling lagi untuk melihat bangunan untuk penampung air bersih yang sudah cukup banyak dan tersebar dibeberapa titik untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Sudah cukup lama kita berkeliling dan melihat bagaimana Dana Desa bisa sangat membantu masyarakat sekitar dan untuk memajukan perkembangan desa terpencil, dan akhirnya saat hari sudah mulai petang kita kembali ke penginapan untuk beristirahat setelah lelah berkeliling.

Hari ketiga yang merupakan hari terakhir pun tiba, kita kembali melanjutkan kegiatan kita menuju ke kantor BPKAD pagi harinya untuk menanyakan terkait progress DAK Fisik. Cukup lama kita berbincang mengenai penggunaan DAK Fisik yang ada disana. Setelah selesai kita berencana untuk melanjutkan kegiatan terakhir kita untuk menuju ke Bank menanyakan KUR, namun sayang ditengah perjalanan hujan lebat kembali turun, terpaksa kita kembali ke penginapan sembari menunggu hujan reda. Hujan turun cukup lama sebelum akhirnya pukul 14.00 siang hujan pun reda, namun kita harus segera menuju ke bank sebelum bank tutup, dengan setengah berlari kita menuju ke bank BRI yang lumayan jauh dari penginapan beruntung kita masih sempat untuk menemui pegawai bank yang bertanggung jawab atas KUR. Akhirnya agenda kita di Asmat pun selesai dan kita pun langsung kembali ke hotel untuk bersiap kembali ke merauke esok harinya.

Akhirnya setelah tugas kita selesai, kita bertolak lagi ke Bandara Ewer, dan ternyata drama kita belum selesai. Setibanya kita di bandara hujan turun dan mendung sangat rapat, dan kita mendapat informasi kalaup pesawatnya bukan delay seperti waktu kita berangkat tetapi malah tidak jelas. Menurut keterangan petugas, pesawat dari merauke tidak berangkat karena alasan cuaca. Sehingga kita menunggu lama dan berharap hanya beberapa jam. Tetapi nyatanya sampai beberapa jam tidak ada kepastian, kita putuskan kembali ke Agats dengan menggunakan speedboat, namun tidak seperti saat awal kita datang yang ombaknya cukup tenang, kali ini ombak cukup besar cukup untuk speed boat kita melompat diatas air. Sesampainya di pelabuhan fery di agats kita kembali menginap di hotel sambil menunggu pesawat kami dijadwalkan. Selama sehari menginap, akhirnya kita dihubungi kembali pesawat dari merauke sudah terbang dan kita disuruh bersiap-siap di Bandara. Walaupun capek dan lelah, bagi kita ini adalah pengalaman yang berharga. Dan tidak sabar untuk menjalani pengalaman berikutnya.

8. Kesimpulan dan Saran/Masukan

9. Penutup

Tidak ada gading yang tak retak, termasuk juga dengan tulisan ini. Namun demikian, kami akan terus berupaya menyempurnakan profil KPPN Merauke ini agar dapat pemahaman yang cukup mengenai kondisi internal dan eksternal KPPN Merauke. Selanjutnya kami harapkan, profil ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

• Dokumentasi/Lampiran

***