Meulaboh – KPPN Meulaboh menggelar kegiatan sosialisasi Langkah- Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui media ZOOM pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024 pukul 09.00 s.d 11.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN Meulaboh. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2024, yang mengatur ketentuan penerimaan dan  pengeluaran negara, batas batas waktu pengajuan tagihan satker, pengesahan, penyelesaian retur, dan pengelolaan kas pada akhir tahun anggaran 2024.

Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, membuka kegiatan dengan memaparkan penyerapan anggaran hingga Triwulan III 2024. Dalam paparannya, beliau menyampaikan total pagu anggaran KPPN Meulaboh sebesar 4,99 triliun rupiah untuk tahun 2024. Realisasi belanja pegawai mencapai 746 miliar rupiah, sementara belanja barang 308,8 miliar rupiah, dan belanja modal 38,6 miliar rupiah. Beliau juga menyampaikan capaian kinerja digitalisasi, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mencapai 147 transaksi dengan total nilai 1,36 miliar rupiah.

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menjelaskan terkait ketentuan dan batas waktu pengajuan tagihan ke KPPN, serta sebagai publikasi atas realisasi APBN di KPPN Meulaboh hingga Oktober 2024. Sosialisasi ini juga sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan anggaran satker di Triwulan IV 2024, di mana seluruh satker diharapkan dapat memahami ketentuan dan prosedur yang baru diterapkan.

Narasumber pada kegiatan ini, Pejabat Fungsional PTPN Mahir, Bapak Jhonstemos Kafaso Perangin Angin, membahas peraturan terbaru mengenai pengajuan tagihan dan penyelesaian kontrak. Kemudian Ibu Hesti Dessyca Siagian, Kepala Seksi Pencairan Dana, turut menjelaskan terkait mekanisme pengajuan kontrak yang tepat agar terhindar dari penolakan.

Sesi diskusi berjalan interaktif, di mana satker diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai mekanisme kontrak untuk proyek renovasi, proses sertifikasi bendahara yang belum selesai, hingga perihal pengajuan SPM yang tertunda.

Kepala KPPN Meulaboh menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan pada akhir tahun, sehingga tidak adanya keterlambatan dalam pengajuan pembayaran dan pertanggungjawaban. Kepala KPPN juga mengingatkan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan KPPN Meulaboh tidak dikenakan biaya. Satker dapat melaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia apabila terdapat pegawai di KPPN Meulaboh yang melakukan tindakan suap atau menerima gratifikasi.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan seluruh satker dapat beradaptasi dengan ketentuan akhir tahun serta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dengan lebih efektif dan efisien. KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada satker dalam menjalankan tugas mereka di akhir tahun anggaran 2024 ini.

Aceh Barat - Kemenkeu Satu Meulaboh (KPPN Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, dan KPP Bea Cukai Meulaboh) berhasil meraih penghargaan sebagai Stand Terfavorit Kedua pada PON EXPO XXI Aceh Barat yang berlangsung selama tiga hari tanggal 13-15 September 2024 di Pasar Aceh Meulaboh.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menjelaskan bahwa keikutsertaan Kemenkeu Satu pada acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan dan mempublikasikan profil unit kerja Kemenkeu di Meulaboh melalui video kepada masyarakat luas.

"Selain edukasi, kami juga menyediakan berbagai permainan interaktif terkait APBN, budaya Aceh khususnya Aceh Barat, serta pengetahuan umum lainnya yang dikemas secara ringan dan menarik. Tujuannya agar pengunjung dapat lebih mengenal Kemenkeu dan budaya lokal," ujar Linggo Supranggono.

Tidak hanya edukasi, Kemenkeu Satu juga berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM, dengan turut mempromosikan produk-produk UMKM binaan dengan mendisplay produk di stand serta menyediakan tester gratis dan souvenir khas Kemenkeu.

Stand Kemenkeu Satu menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi, dengan antusiasme pengunjung yang tinggi dalam mengikuti berbagai rangkaian permainan dan kuis yang disediakan. Atas keberhasilan ini, Kemenkeu Satu menerima apresiasi dari Pejabat Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi serta jajarannya sebagai stand terfavorit kedua dalam acara tersebut.

Komitmen Kemenkeu terhadap pemberdayaan UMKM tidak terbatas pada acara PON XXI EXPO ini saja, namun berlanjut pada edukasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha dengan bekerjasama dengan lembaga penyalur pembiayaan dan dinas terkait di Aceh Barat.

PON EXPO XXI menjadi bukti komitmen Kemenkeu Satu dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui sinergi, edukasi, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka peningkatan sinergi dan kualitas layanan kepada mitra kerja melalui pelibatan aktif publik (meaningfull participation) dalam penyusunan serta penyempurnaan Standar Pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 di Aula KPPN Meulaboh. Acara ini dihadiri berbagai unsur, antara lain perwakilan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tokoh masyarakat, akademisi, media massa, aparatur desa/gampong, serta pelaku usaha.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan, di mana disebutkan bahwa penyempurnaan standar pelayanan harus dilakukan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik, minimal satu kali dalam satu tahun.

Acara diawali dengan sambutan dari dua tokoh masyarakat Aceh Barat, yakni Tgk. H. Mahdi, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat dan Tgk. Mawardi Nyakman, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat, yang sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan FKP ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan berkualitas.  

Kemudian dilanjutkan paparan oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, yang menyampaikan peran KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Sebagai Treasurer, KPPN melakukan penyaluran APBN baik kepada Satker vertical K/L maupun penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Daerah. Sebagai Financial Advisor, KPPN melakukan pembinaan kepada Satker vertikal K/L dan Pemda. Disamping itu KPPN juga mengemban tugas Special Mission dalam bentuk pembinaan kepada UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala KPPN Meulaboh juga menyampaikan tentang manajemen keberlangsungan layanan KPPN pada kondisi darurat bencana. Pada kondisi darurat bencana, perhatian diberikan pada sistem penanggulangan darurat, mekanisme penyaluran dana, serta koordinasi antar lembaga terkait. Prioritas utama yang menjadi perhatian adalah memastikan keselamatan seluruh pegawai, kemudian melakukan pemeriksaan atas kondisi sarana layanan pasca bencana. Secara operasional layanan KPPN dapat dipindahkan ke KPPN terdekat pada satu provinsi atau ke wilayah lain yang tidak terdampak bencana. Bahkan, pada kondisi darurat yang berdampak ke seluruh wilayah, layanan KPPN harus tetap berjalan karena itu bentuk hadirnya keuangan negara di tengah masyarakat.

Forum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara KPPN dengan berbagai stakeholder. KPPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dukungan kepada seluruh pihak. KPPN membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPPN Meulaboh.

Kegiatan FKP ini berlangsung interaktif dan partisipatif yang memberikan ruang bagi para peserta untuk saling berkenalan, berinteraksi dan diskusi. Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh seluruh undangan, sesi foto bersama dan ramah tamah.

Meulaboh – Dalam upaya meningkatkan kolaborasi dan analisis data perekonomian, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Data Analytics Perekonomian Regional tentang peran APBN, khususnya penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Penganggulangan Kemiskinan dan pembangunan daerah. FGD diadakan di Aula KPPN Meulaboh pada tanggal 16 Oktober 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat KPPN, akademisi Universitas Teuku Umar (UTU), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran KPPN Meulaboh sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA). Kepala KPPN Meulaboh dalam sambutannya menekankan pentingnya analisis dampak penyaluran APBN terhadap perekonomian daerah, serta kolaborasi lintas instansi dalam mendorong pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E, M.M, narasumber utama dalam FGD ini, membahas mengenai potensi perekonomian Kabupaten Aceh Barat serta tantangan yang dihadapi, termasuk inflasi yang tercatat sebesar 2,40% year-on-year pada September 2024 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,07% pada 2023. Sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Aceh Barat, seperti industri pengolahan dengan nilai Location Quotient (LQ) mencapai 7,56, diidentifikasi sebagai kunci untuk pertumbuhan. Dr. Aglis menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan potensi tersebut, serta merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Diskusi semakin menarik ketika peserta mengangkat isu terkait penggunaan Dana Desa. Kepala KPPN Meulaboh menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan dalam pengelolaan dana tersebut, agar dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan dana desa yang lebih tepat sasaran.

FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan wawasan baru mengenai potensi ekonomi serta strategi penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat. FGD ini juga mengedukasi peserta tentang pentingnya kolaborasi dalam pengembangan wilayah. Dengan sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat dapat bergerak menuju arah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh mengadakan kegiatan "School Goes To KPPN Meulaboh" pada tanggal 21 Agustus 2024 di Aula KPPN Meulaboh. Kegiatan yang dihadiri oleh para pelajar dari SMA Negeri 1 Meulaboh dan MAN 1 Aceh Barat ini bertujuan untuk mengenalkan peran APBN, Kementerian Keuangan, serta memberikan sosialisasi mengenai Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) kepada para siswa.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Kementerian Agama Aceh Barat, Bapak H. Abrar Zym. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai APBN dan meningkatkan motivasi bagi para siswa di Kabupaten Aceh Barat sehingga semakin banyak putra-putri daerah Aceh yang bergabung di Kementerian Keuangan.

Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo, membuka pelaksanaan acara ini. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan pentingnya pemahaman tentang keuangan negara bagi generasi muda, serta berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para siswa untuk berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara di masa depan.

Kegiatan utama dalam acara ini adalah sesi "Sharing Knowledge" yang dibawakan oleh narasumber dari KPPN Meulaboh, yaitu Netania Bleskinta Bangun dan M. Aditya Aslam. Mereka memberikan penjelasan mendalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam pengelolaan keuangan negara. Sesi ini berjalan interaktif dengan banyaknya pertanyaan dari siswa yang semangat dan antusias ingin mengetahui lebih dalam tentang topik yang disampaikan.

Selain itu, Erik Efrata Ketaren juga memberikan sosialisasi tentang Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN). Ia menjelaskan berbagai informasi lengkap mengenai program studi yang ditawarkan, proses seleksi, fasilitas, serta peluang karir yang dapat diraih setelah lulus dari PKN-STAN. Erik juga menjelaskan manfaat dan keuntungan apabila melanjutkan pendidikan di lembaga tersebut. Banyak siswa yang menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan studi di PKN-STAN, yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai pendaftaran dan kehidupan kampus di sana.

Antusiasme dan partisipasi aktif dari para siswa dalam acara ini menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik dan termotivasi untuk lebih mengenal APBN. Mereka aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari narasumber, sehingga menciptakan suasana interaktif yang membuat acara semakin menarik. Kepala MAN 1 Aceh Barat dan dewan guru yang hadir juga turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat menambah wawasan mengenai APBN, yang menjadi langkah awal bagi para siswa untuk mengejar cita-cita di bidang keuangan negara, serta menjadi inspirasi dan termotivasi untuk mengejar pendidikan dan karier di bidang keuangan, khususnya di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN).

Pada tanggal 1 Agustus 2024 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh sukses menyelenggarakan kegiatan Stakeholder's Day Semester I Tahun 2024 di Aula KPPN Meulaboh. Acara ini dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja lingkup KPPN Meulaboh. Pada kesempatan ini, KPPN Meulaboh memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang berkinerja terbaik pada Semester I 2024 serta melakukan Eksternalisasi Pembangunan ZI-WBK.

Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, yaitu Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dengan kategori IKPA sangat baik nilai 100, satuan kerja dengan laporan keuangan terbaik, dan satuan kerja dengan transaksi pembayaran digital terbaik.

Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dengan kategori IKPA sangat baik nilai 100 diberikan kepada 16 satker, antara lain:

1. KOREM-012 / TU DAM IM
2. Polres Nagan Raya
3. Lembaga Pemasyarakatan III Sinabang
4. RRI Meulaboh
5. Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh
6. Polres Aceh Barat
7. KPPN Meulaboh
8. Mahkamah Syari’ah Meulaboh
9. Polres Simeulue
10. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
11. Kementrian Agama Aceh Jaya
12. KPU Nagan Raya
13. Kantor Imigrasi Kelas Non II TPI Meulaboh
14. Polres Aceh Jaya
15. Kementerian Agama Nagan Raya (653661)
16. Kementerian Agama Nagan Raya (653663)

Satuan Kerja dengan Transaksi Pembayaran Digital Terbaik dengan kategori penggunaan transaksi digipay terbanyak diberikan kepada Korem 012/Teuku Umar. Penghargaan dengan kategori transaksi penggunaan KKP terbesar diberikan kepada Universitas Teuku Umar, serta penghargaan dengan kategori penggunaan transaksi CMS terbanyak diberikan kepada KPU Aceh Barat.

Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik diberikan kepada BPS Aceh Jaya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Meulaboh kepada Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja satuan kerja yang mencapai kinerja terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian output atas pelaksanaan anggaran unit masing-masing yang diukur dengan Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan  Anggaran (IKPA) pada Semester I Tahun 2024. Dalam sambutannya, secara terbuka kepala KPPN Meulaboh menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menghindari gratifikasi maupun suap.

"Dalam mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) serta pelayanan yang berintegritas, KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi." ujarnya.

Acara ini juga mencakup sesi penyampaian testimoni dari perwakilan satuan kerja mengenai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kinerja keuangan dan testimoni terhadap layanan pada KPPN Meulaboh.

Acara Stakeholder's Day ini diharapkan dapat memotivasi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta dapat memberikan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan belanja APBN yang berkualitas.