Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan, maka proses pencairan THR dapat mulai dilakukan. KPPN Mukomuko sendiri akan mencairkan THR bagi 21 satker mitra kerja KPPN Mukomuko.

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/WPB.09/KP.03/2020 TENTANG PENGUMUMAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan,dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, dengan ini diumumkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Semester I Tahun 2020.

KPPN Mukomuko menyelenggarakan Sosialisasi terkait Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan bekerja sama dengan KP2KP Mukomuko, Rabu (15/4/2020).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerjanya, KPPN Mukomuko mengadakan Sosialisasi Tata Cara Revisi TA 2020, Pengelolaan Hibah, dan Bimtek Aplikasi SAKTI Web, Kamis 30 Januari 2020.

Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Mukomuko, Yessy Silvia Maharini mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Presiden, APBN harus dikelola dengan baik. Dampaknya harus nyata dan terasa oleh masyarakat. Output harus tercapai, bukan hanya sekedar mengejar realisasi.